Sorong, detikpapua.net – Forum Deklarator Sorong Raya Provinsi Papua Barat Daya menyoroti formasi penerimaan CPNS di lingkup Provinsi PBD.
Forum meminta agar pembagian kuota dapat terakomodir secara arif dan bijaksana dalam memperhatikan penuhan hak-hak orang asli Papua, terlebih terhadap forum deklarator yang telah berjuang melahirkan Provinsi Papua Barat Daya.
Ketua Forum Deklarator Sorong Raya Provinsi PBD Andi Asmuruf mengatakan, provinsi ini lahir karena ada orang yang memperjuangkannya, kurang lebih selama 16 tahun lamanya. Hasil perjuangan itulah sehingga provinsi PBD lahir dan sekarang dinikmati oleh semua orang.
“Saya bukan orang politik praktis, siapapun yang akan terpilih menjadi gubernur itu adalah pemimpin kita. Namun harus dapat memperhatikan jasa orang-orang yang telah berjuang untuk melahirkan provinsi ini, khususnya dalam penerimaan CPNS,” ujar Andi Asmuruf, kepada wartawan, Senin (26/08/2024)
Ia menjelaskan, Pemprov PBD sejauh ini tidak memperhatikan mereka yang notabenenya adalah orang-orang yang sudah berjuang dan punya andil dalam proses menghadirkan provinsi PBD.
Pihaknya berharap dalam penerimaan CPNS nantinya, pemerintah dapat mengakomodir orang asli Papua yang diusulkan oleh Forum Deklarator Sorong Raya, Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami minta agar penerimaan CPNS nanti, pemerintah dapat mengakomodir orang-orang yang kami usulkan, perjuangan kami sejauh ini belum pernah diperhatikan, sehingga dalam kesempatan ini kami minta agar pemerintah lebih jelih melihat kami sebagai anak negeri yang sudah berjuang melahirkan Provinsi ini,” tegas Andi.
Permintaan Forum Deklarator seiring adanya Surat Pengumuman Nomor: 800/371/GUB-PBD/2024 tentang seleksi pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Formasi Tahun 2024.
Dimana pengumuman tersebut menindaklanjuti Keputusan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 293 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemprov PBD.
Dengan adanya pengadaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemprov PBD sehingga Forum Deklarator Sorong Raya Provinsi Papua Barat Daya meminta perhatian khusus dari pemerintah agar dapat menghormati perjuangan panjang yang telah dilalui dengan jerih payah menghadirkan provinsi PBD yang mana telah dinikmati oleh semua orang saat ini.
Alumnus Universitas Cokroaminoto itu menjelaskan, kehadiran provinsi PBD ini sudah sejak lama diperjuangkan oleh Almarhum Jacobus Perviddya Solossa atau sering disapa Japp Solossa, setelah itu perjuangan tersebut dilanjutkan oleh empat orang diantaranya, Deki Asmuruf, John Flasi, Daun Tobadori dan Andi Asmuruf, nanti setelah itu barulah Yosafat Kambu dipanggil untuk ikut bergabung didalamnya.
“Saat itu saya ditelepon oleh sang deklarator Deki Asmuruf, beliau menanyakan siapa yang dapat kita jadikan sebagai ketua panitia deklarator, lalu saya ajukan namanya Yosafat Kambu, dengan berbagai pertimbangan saya ambil bagian sebagai sekretaris saat itu yang penting cita-cita dan perjuangan ini dapat tercapai,” ungkap Andi.
Dalam proses perjuangannya, berbagai dinamika telah dihadapi bahkan sempat dicurigai kalau deklarasi tersebut adalah organisasi sayap kiri, namun pihaknya terus menyakinkan pemerintah pusat dimana kegiatan yang dimaksud adalah untuk mendeklarasikan Provinsi Papua Barat Daya.
Awalnya deklarasi provinsi PBD itu rencananya dilaksanakan di Lapangan Hoki Kota Sorong namun dengan berbagai dinamika dan pertimbangan, sehingga deklarasi tersebut tidak dapat dilaksanakan namun itu tidak mengulurkan semangat juang dan cita-cita dalam menghadirkan provinsi Papua Barat Daya.
“Tepatnya pada tanggal 17 Januari Tahun 2007, Provinsi Papua Barat Daya resmi dideklarasikan dan disaksikan oleh DPRP dan MRP di Kota Jayapura, Papua,” tutup Andi.
