SORONG, DetikPapuaNet— Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi mimbar bebas dalam rangka memperingati 63 tahun peristiwa 1 Mei 1963 dengan menyoroti situasi kemanusiaan yang dinilai masih menjadi persoalan serius di Papua. Aksi tersebut berlangsung di Kota Sorong, tepatnya di depan Elin Photo, pada Jumat (1/5/2026).
Aksi ini merupakan bagian dari Pernyataan Nasional Bangsa Papua yang disampaikan oleh KNPB, dengan melibatkan pengurus wilayah Sorong Raya, termasuk Ketua BPW KNPB Sorong Raya Klarce Fees, Koordinator Lapangan Wemison Yikwa, serta massa aksi.
KNPB menyatakan bahwa peringatan 1 Mei dipandang sebagai momen penting dalam sejarah Papua yang hingga kini masih menyisakan perdebatan politik dan hukum. Selain itu, aksi ini bertujuan untuk mengingatkan generasi muda agar tidak melupakan sejarah serta menyuarakan berbagai persoalan kemanusiaan yang dinilai masih terjadi di Papua.
“Tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu momen paling menentukan dalam sejarah Papua yang hingga hari ini masih menjadi perdebatan,” demikian isi pernyataan KNPB.
KNPB juga menyoroti kondisi Papua saat ini yang disebut masih menghadapi konflik berkepanjangan, pengungsian warga, serta berbagai persoalan sosial lainnya.
Dalam aksi mimbar bebas tersebut, para perwakilan KNPB menyampaikan orasi dan pernyataan terbuka kepada publik. Ketua BPW KNPB Sorong Raya, Klarce Fees, menegaskan bahwa persoalan Papua belum terselesaikan hingga saat ini.
“Enam puluh tiga tahun sudah berlalu, tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa persoalan Papua belum pernah benar-benar diselesaikan. Ini adalah persoalan serius yang harus dijawab secara jujur oleh negara,” tegas Klarce.
Ia juga menyampaikan pandangannya terkait sejarah Papua.
“Papua itu dipaksakan masuk di dalam bingkai NKRI, bukan kami orang Papua yang membawa diri ke sana untuk bergabung,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Lapangan Wemison Yikwa dalam orasinya menyampaikan bahwa masyarakat Papua pada masa lalu berada dalam kondisi yang tidak sepenuhnya bebas dalam mengambil keputusan politik.
“Pada saat itu, orang tua-tua kami belum banyak yang mengenyam pendidikan dan belum sepenuhnya memahami situasi politik. Mereka berada dalam tekanan, bahkan ancaman kekuatan bersenjata, sehingga keputusan yang diambil tidak sepenuhnya lahir dari kebebasan,” kata Wemison.
KNPB juga menyoroti pendekatan keamanan yang dinilai masih dominan di beberapa wilayah serta keterbatasan akses bagi jurnalis dan pemantau independen. Mereka menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat sipil harus menjadi prioritas.
“Tidak boleh ada korban jiwa, baik dari masyarakat Papua maupun non-Papua. Kemanusiaan harus menjadi prioritas utama,” tegas KNPB.
Dalam pernyataan penutup, KNPB menyerukan agar penyelesaian persoalan Papua dilakukan melalui dialog terbuka, pendekatan kemanusiaan, dan prinsip keadilan.
Ketua KNPB Sorong Raya juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga situasi yang kondusif.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap tenang, tidak terprovokasi, dan tetap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan,” tutup Klarce.
