SORONG – Bupati Raja Ampat Orideko I Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev memaparkan arah pembangunan Kabupaten Raja Ampat melalui 10 program strategis prioritas dalam Stakeholder Meeting Sinkronisasi Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Barat Daya yang berlangsung di Marina Resto, Kota Sorong, Sabtu (25/7/2026).
Dalam forum yang diprakarsai Anggota DPD RI Papua Barat Daya Paul Finsen Mayor bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua tersebut, Bupati didampingi Asisten I Setda Raja Ampat, Dr. Yoseph Mirino, Kepala Bappeda Raja Ampat M. Tafalas, serta para Staf Ahli Bupati.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Raja Ampat, Petrus Rabu, S.Fil dalam siaran pers yang diterima detikpapua.net, Minggu (26/7/2026) menjelaskan pertemuan itu turut dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua Dr. Velix Vernando Wanggai, kepala daerah se-Papua Barat Daya, sekretaris daerah, pimpinan DPRD, serta para kepala Bappeda.
Dalam paparannya, Orideko menegaskan bahwa percepatan pembangunan Raja Ampat diarahkan untuk mewujudkan visi daerah, yakni “Raja Ampat Bangkit dan Produktif Menuju Masyarakat Sejahtera.” Menurutnya, karakteristik wilayah kepulauan dengan lebih dari 1.300 pulau menghadirkan tantangan tersendiri, sehingga pembangunan membutuhkan sinergi lintas pemerintah.
“Sebagian besar wilayah Raja Ampat merupakan lautan. Karena itu, konektivitas, pelayanan dasar, serta pemerataan pembangunan memerlukan dukungan kebijakan dan kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” ungkap Orideko dalam presentasinya.
Bupati menjelaskan, pemerintah daerah telah menetapkan sejumlah program unggulan yang menjadi fokus pembangunan 2026–2027, meliputi pendidikan, kesehatan, pariwisata berkelanjutan, penguatan ekonomi kerakyatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta tata kelola pemerintahan.
Secara rinci, sepuluh program prioritas yang dipaparkan meliputi Sekolah Gratis, Beasiswa Afirmasi Daerah, penyediaan dokter dan tenaga medis, pencegahan penyakit AIDS, Tuberkulosis dan Malaria (ATM), pengembangan kawasan wisata baru, penataan Kota Waisai, optimalisasi infrastruktur pelabuhan perikanan, fasilitasi pemasaran BUMKam, UMKM dan industri kecil, program Listrik Masuk Kampung, hingga Program ORISUN (Orang Raja Ampat Hidup Sejahtera di Usia Senja).
Dalam kesempatan tersebut, Orideko juga memaparkan progres pelaksanaan masing-masing program. Program pencegahan penyakit ATM dan Program ORISUN telah mencapai progres sekitar 80 persen, sementara Sekolah Gratis, penyediaan tenaga kesehatan, dan program listrik masuk kampung berada pada kisaran 70 persen.
Sementara itu, pengembangan kawasan wisata baru masih berada pada tahap awal dengan progres sekitar 10 persen, karena masih menghadapi sejumlah tantangan seperti penataan ruang, status kawasan, proses perizinan, hingga kebutuhan investasi.
Menurut Bupati, tantangan terbesar pembangunan Raja Ampat tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan anggaran, tetapi juga kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan yang menyebabkan distribusi pelayanan publik, logistik, tenaga kesehatan, maupun bantuan sosial membutuhkan waktu dan biaya lebih besar dibandingkan daerah lainnya.
“Kondisi geografis menjadi tantangan utama dalam pemerataan pelayanan. Namun kami tetap berkomitmen memastikan seluruh masyarakat, termasuk yang berada di pulau-pulau terluar, memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial,” tegasnya.
Dalam presentasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat juga menunjukkan keterkaitan berbagai program daerah dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029, khususnya pada tiga pilar utama, yakni Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif.
Sejumlah program nasional yang diharapkan dapat bersinergi dengan pembangunan Raja Ampat antara lain pembangunan Rumah Sakit Tipe C, penyediaan dapur makan bergizi gratis, digitalisasi pendidikan, pengembangan sekolah berpola asrama, peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan kawasan pangan terintegrasi, pengembangan kampung nelayan, hingga penguatan koperasi desa.
Forum tersebut juga menjadi ruang koordinasi bagi seluruh pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat Daya untuk menyampaikan kebutuhan dukungan konkret kepada pemerintah pusat, baik dalam bentuk penguatan regulasi, asistensi teknis, percepatan penganggaran, maupun fasilitasi lintas kementerian.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat berharap berbagai program strategis yang telah dirancang dapat memperoleh dukungan lebih luas sehingga percepatan pembangunan di wilayah kepulauan itu dapat berjalan lebih optimal, merata, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
