RAJA AMPAT, DetikPapua.Net– Anggota Muda Kampung Warwanai, Sedek Sanadi, menyerukan agar perjuangan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dilakukan secara konsisten dan menyeluruh.
Ia menilai pembahasan mengenai Otsus tidak boleh hanya berfokus pada satu sektor, sementara sektor lain yang menyangkut hak dan kepentingan Orang Asli Papua (OAP) justru luput dari perhatian.
Sedek mengatakan masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat di ruang publik sebagai bagian dari upaya mengawal kebijakan pemerintah. Namun, menurut dia, kebebasan menyampaikan pendapat harus disertai konsistensi dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua.
“Semangat perjuangan Otsus itu adalah hak menyampaikan pendapat di publik. Tetapi jangan macam suntun batu, maju mundur. Kalau mau jujur, semua sektor harus diawasi, bukan satu sektor saja,” kata Sedek melalui telepon selulernya kepada awak media ini. Senin.(7/9/2026).
Menurutnya, implementasi Otsus seharusnya dilihat secara utuh, mulai dari sektor ekonomi, pemerintahan, politik, keamanan hingga kesempatan kerja. Seluruh sektor tersebut dinilai memiliki keterkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan dan membuka ruang yang lebih besar bagi Orang Asli Papua.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian Sedek adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Ia menilai bantuan usaha mikro bagi Orang Asli Papua perlu menjadi bagian dari perhatian dalam pelaksanaan Otsus. Dukungan tersebut, kata dia, penting untuk membantu masyarakat OAP mengembangkan usaha dan meningkatkan kemandirian ekonomi.
Selain bantuan usaha mikro, Sedek juga menyoroti keberadaan kelompok usaha dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) OAP.
Menurutnya, penguatan UMKM masyarakat Papua tidak cukup hanya melalui bantuan modal, tetapi juga perlu didukung dengan pembinaan, akses pasar, pendampingan, dan kesempatan yang lebih luas untuk berkembang.
Sedek juga menyoroti akses Orang Asli Papua dalam sektor pemerintahan.
Ia menyebut kuota khusus OAP dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai salah satu hal yang perlu terus diperhatikan dalam pelaksanaan Otsus.
Selain rekrutmen CPNS, ia juga menyoroti kesempatan OAP untuk menduduki jabatan struktural atau jabatan eselon di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, peningkatan keterwakilan OAP dalam birokrasi menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan ketika mengevaluasi sejauh mana kebijakan Otsus memberikan ruang bagi masyarakat asli Papua
Persoalan keterwakilan politik juga menjadi perhatian Sedek.
Ia mendorong agar partai politik nasional memberikan ruang dan memprioritaskan Orang Asli Papua dalam proses perekrutan calon anggota legislatif.
Menurutnya, keterwakilan OAP dalam lembaga legislatif penting untuk memastikan aspirasi masyarakat Papua dapat disampaikan dan diperjuangkan melalui jalur politik serta kelembagaan.
“Bicara Otsus jangan hanya dari satu sisi. Kalau mau bicara jujur, kita harus bicara dari semua sektor,” ujarnya.
Sedek turut menyoroti kesempatan bagi putra-putri Orang Asli Papua dalam proses rekrutmen TNI dan Polri.
Ia mendorong adanya perhatian terhadap kuota khusus OAP dalam proses penerimaan personel kedua institusi tersebut.
Tidak hanya itu, kesempatan bagi putra-putri Papua untuk mengikuti rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dinilai perlu menjadi bagian dari pembahasan mengenai implementasi Otsus.
Menurutnya, akses terhadap dunia kerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan masa depan generasi muda Papua.
Sedek menegaskan bahwa perjuangan terhadap Otsus tidak boleh dilakukan secara parsial. Menurutnya, pengawasan harus mencakup seluruh sektor yang berkaitan langsung dengan hak, kesempatan, dan kesejahteraan Orang Asli Papua.
Ia juga mengingatkan agar kritik dan penyampaian pendapat di ruang publik tidak berhenti pada persoalan tertentu, tetapi diarahkan untuk mendorong perbaikan kebijakan secara menyeluruh.
“Bicara dari semua sektor. Itu baru Otsus ditegakkan, jangan ada moment baru mau kritik” tegasnya.
Ia berharap seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap masa depan Papua dapat terus mengawal pelaksanaan Otsus secara kritis, konsisten, dan konstruktif.
Menurutnya, keberhasilan Otsus pada akhirnya harus dapat dilihat dari sejauh mana masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua, memperoleh kesempatan yang adil dalam bidang ekonomi, pemerintahan, politik, keamanan, pendidikan, serta dunia kerja.
Dengan demikian, semangat Otsus tidak hanya menjadi wacana, tetapi dapat diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan manfaat nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat di Tanah Papua.
