NABIRE, DetikPapuaNet— Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai Kota Studi Nabire menggelar aksi mimbar bebas di Pasar Karang Tumaritis, Nabire, Sabtu (18/4/2026), sebagai bentuk protes dan desakan agar tragedi “Dogiyai Berdarah” pada 31 Maret–2 April 2026 segera diungkap secara terbuka.
Aksi yang berlangsung dengan orasi bergantian itu digelar untuk mengawal perkembangan kasus penembakan yang menewaskan lima warga sipil di Kabupaten Dogiyai, sekaligus menuntut hasil investigasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia segera dipublikasikan kepada masyarakat.
Sejumlah orator dalam aksi menuntut aparat penegak hukum mengusut siapa pihak yang bertanggung jawab atas penembakan warga sipil, serta mendesak pengungkapan pelaku pembunuhan almarhum anggota polisi Edowai agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Koordinator lapangan aksi, Marius Petege, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan tekanan moral dan politik agar negara membuka seluruh kronologi peristiwa secara terang.
“Kami minta semua kronologis dibuka jelas. Siapa pelaku pembunuhan polisi Edowai dan siapa yang tembak lima warga sipil harus disampaikan ke masyarakat,” tegas Marius Petege.
Dalam orasi, massa juga menyoroti sikap diam lembaga legislatif yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan terhadap rakyat. Mereka mempertanyakan minimnya respons para wakil rakyat terhadap peristiwa berdarah yang terus berulang di Papua, khususnya di Dogiyai.
Selain menuntut kejelasan hukum, IPMADO mendesak pembentukan tim investigasi independen yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, dan unsur independen lainnya agar proses pencarian fakta berjalan transparan.
Dalam pernyataan sikap tertulis, Ikatan Pelajar Mahasiswa Dogiyai Kota Studi Nabire menilai tindakan penembakan terhadap warga sipil sebagai tindakan tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta prinsip hak asasi manusia.
IPMADO juga mempertanyakan kehadiran negara dalam menyelesaikan kekerasan berulang di Papua.
“Persoalannya bukan lagi siapa yang salah, tetapi mengapa negara selalu gagal hadir secara adil dan proporsional di Papua, khususnya di Dogiyai,” bunyi pernyataan sikap IPMADO.
Dalam tuntutannya, massa mendesak Polda Papua Tengah segera mengungkap pelaku pembunuhan anggota polisi Edowai, menarik aparat TNI/Polri non-organik dari Dogiyai, serta membentuk tim pencari fakta independen bersama pemerintah daerah dan pihak terkait.
IPMADO juga memberi ultimatum bahwa apabila hingga Juni–Juli 2026 tidak ada kejelasan penanganan kasus, maka IPMADO se-Indonesia akan mengambil langkah lanjutan berupa mobilisasi umum hingga rencana aksi menutup Polres Dogiyai.
“Kalau tidak dibuka, kami siap datang tutup Polres Dogiyai. Ini komitmen kami,” tegas massa aksi.
Pantauan di lapangan, aksi mimbar bebas berlangsung aman dengan pengawalan aparat, namun menjadi sinyal kuat bahwa tekanan publik, khususnya dari kalangan mahasiswa, terhadap pengungkapan kasus Dogiyai Berdarah terus menguat.
