Sorong, Detikpapua.Net – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2025 yang dibentuk DPR Provinsi Papua Barat Daya menegaskan komitmennya untuk menjalankan tugasnya membedah laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2025 secara independen dan profesional tanpa intervensi dari pihak mana pun.
Ketua Pansus LKPJ Cartensz I.O. Malibela, S.IP menyampaikan penegasan ini sebagai bagian dari upaya menjaga integritas serta akuntabilitas dalam setiap proses kerja yang sedang berlangsung.
Pansus menyatakan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan tugas dilakukan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, segala bentuk intervensi dinilai dapat mengganggu objektivitas serta kualitas hasil kerja yang diharapkan berpihak pada kepentingan publik.
“Kami meminta agar tidak ada intervensi dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas Pansus LKPJ Gubernur tahun 2025. Ini penting untuk memastikan proses berjalan transparan, profesional, dan sesuai aturan,” tegas Cartensz Malibela kepada media ini, Rabu (15/4/2026).
Cartensz mengajak seluruh pihak, baik dari unsur pemerintah maupun masyarakat, untuk menghormati peran dan kewenangan lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Menurut Pansus, dukungan dari semua pihak dalam bentuk penghormatan terhadap proses yang berjalan akan memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga DPR. Dengan demikian, hasil kerja Pansus diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Dia memastikan akan terus bekerja secara terbuka dan bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik demi menghasilkan keputusan yang adil dan berkualitas.
