“Layanan publik yang baik adalah cermin dari perhatian dan kehadiran negara di tengah rakyatnya” Anneke Lieke Makatuuk, SE (Wakil Ketua I DPR Papua Barat Daya)
Waisai, Detikpapua.Net – Komisi IV DPR Papua Barat Daya melaksanakan kegiatan silaturahmi, tatap muka, sekaligus kunjungan kerja bersama pemerintah daerah, serta mitra kerja dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemda Raja Ampat. Pertemuan berlangsung di Aula Wayag, Kantor Bupati Raja Ampat, Jumat (31/10/2025).
Hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua I DPR PBD Anneke Lieke Makatuuk, SE, Wakil Ketua II Fredy Marlisa, ST, Ketua Komisi IV David Sedik, A.Md, Sekretaris Komisi IV Abdul Gafur, SE Anggota Komisi IV Surung H. Sibarani, SE, Nancy P. Karundeng, Ranley H.L. Mansawan, SE, Mathias Komigi, Selviana Kalami, Cartensz Malibela dan Arifin S. Sementara dari pihak Pemda Raja Ampat hadir Asisten II Wahab Sangadji, Kepala Dinas Pendidikan, Kesehatan, Sosial dan Kepala BPBD, juga hadir Direktur RSUD Raja Ampat serta perwakilan Sekolah Luar Biasa (SLB) Waisai.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Raja Ampat Wahab Sangaji dalam sambutannya, menyampaikan selamat datang kepada para wakil rakyat terhormat di Tanah Para Raja. Ia juga menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas komitmen serius Komisi IV bersama pimpinan DPR PBD melihat pembangunan di Raja Ampat melalui site visite tersebut.
Pada kesempatan itu, secara gari besar Sangaji memaparkan sejumlah progres dan inovasi pembangunan di Raja Ampat, termasuk prestasi-prestasi yang sudah diraih. Selain progres dan keberhasilan pembangunan, Sangaji juga turut menyampaikan kendala-kendala di lapangan khususnya berkenaan dengan kondisi geografis Kabupaten Raja Ampat yang sangat sulit karena sangat luas dan terdiri dari pulau-pulau.
“Tentu kehadiran bapak ibu dewan di tempat ini bermanfaat bagi kami, khususnya dalam membangun komunikasi konstruktif untuk peningkatan kualitas pelayanan publik khususnya bidang pendidikan, kesehatan dan sosial sebagaimana wewenang Komisi IV DPR Papua Barat Daya. Secara umum pembangunan di tiga sektor ini memang masih menemui kendala khususnya kondisi geografis Raja Ampat yang terdir dari pulau-pulau,” ujar Wahab.
Sementara, Wakil Ketua I DPR Papua Barat Daya Anneke Lieke Makatuuk, SE dalam pernyataan pembukanya menegaskan bahwa kunjungan kerja ini bukan sekadar agenda rutin lembaga, melainkan bagian dari komitmen DPR Papua Barat Daya untuk memastikan kebijakan dan program pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat daerah.
“Komisi IV hadir untuk mendengar langsung dari pemerintah daerah sebagai mitra kerja, serta dari masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan program berjalan, dimana kelebihannya, dan dimana tantangannya,” ujar Anneke.
Ia juga mengajak seluruh peserta pertemuan untuk memaknai kunjungan ini sebagai bentuk menyelami denyut nadi masyarakat.
“Apa yang kita lihat dan dengar hari ini akan menjadi bahan penting dalam memperkuat kebijakan pembangunan daerah ke depan. Layanan publik yang baik adalah cermin dari perhatian dan kehadiran negara di tengah rakyatnya,” tambahnya.
Anneke berharap dialog terbuka seperti ini dapat menghasilkan solusi konkret demi peningkatan mutu layanan publik di Raja Ampat, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun Papua Barat Daya yang sehat, cerdas, dan sejahtera.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Papua Barat Daya, David Sedik, menambahkan bahwa kunjungan kerja ini bertujuan untuk mendengar secara langsung berbagai persoalan yang dihadapi daerah, khususnya dalam pelayanan pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Kami datang untuk mendengarkan penjelasan dan pandangan umum terkait kendala serta pelaksanaan program di lapangan, terutama yang menjadi kewenangan provinsi. Harapannya, melalui diskusi ini kita dapat menemukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti bersama,” jelas David.
Dalam sesi diskusi, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat, Asri Haji Salim, memaparkan sejumlah kendala yang dihadapi sektor pendidikan di daerah tersebut.
Menurutnya, salah satu masalah utama adalah kekurangan tenaga guru di sekolah swasta dan pemerataan guru di sekolah negeri.
“Kami punya sekitar 114 sekolah dasar di Raja Ampat, disusul SMP, SMA, dan SMK. Namun yang menjadi kendala besar adalah pemerataan guru, terutama di sekolah-sekolah swasta seperti YPK, YPPK, dan YAPIS. Di sekolah negeri, kadang ada 9 guru untuk 39 siswa, tapi di sekolah swasta, dengan 200 siswa, hanya ada satu guru PNS,” ungkap Asri.
Ia berharap Komisi IV DPR Papua Barat Daya dapat memperjuangkan percepatan proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di sektor pendidikan.
“Ini bukan hanya masalah di Raja Ampat, tapi hampir seluruh Papua mengalaminya. Kami mohon agar penanganan P3K untuk guru bisa dipercepat,” pintanya.
Selain itu, ia juga menyinggung persoalan perumahan guru di daerah terpencil yang hingga kini masih menjadi kendala dalam peningkatan mutu pendidikan.
Sementara dibidang lainnya terdapat sejumlah usulan diantaranya:
- Penyediaan rumah dinas bagi para petugas kesehatan, khususnya yang ada di pulau-pulau
- Perlu adanya regulasi terkait pasien rujukan dari Raja Ampat ke Sorong agar dilayani dengan baik
- Usulan pembangunan gedung Puskesmas dan Pustu di sejumlah kampung
- Permintaan perbaikan jalan provinsi di depan RSUD Raja Ampat, yang dalam kondisi rusak
- Pengadaan Ambulance laut
- Penyediaan klinik di kapal Marina Ekspres untuk kebutuhan pasien rujukan ke luar Raja Ampat
- Pembangunan rumah singgah di Rumah Sakit, untuk menampung keluarga pasien dari pulau-pulau
- Pembentukan Satgas TBC dan HIV
- Permintaan dana hibah dari provinsi untuk melayani kebutuhan masyarakat di Raja Ampat melalui dinas sosial
- Pembangunan rumah singgah ODGJ di tingkat provinsi
- Bantuan peningkatan ekonomi mama-mama Papua di Raja Ampat
- Pembangunan rumah singgah untuk menampung warga yang terdampak bencana di Raja Ampat
- Penyediaan dana taktis untuk penanggulangan bencana
- Penambahan fasilitas termasuk pembangunan gedung asrama di SLB Raja Ampat
- Penambahan jumlah guru di SLB
- Penyediaan Bus Sekolah
Usai diskusi bersama pemerintah daerah dan OPD terkait, rombongan Komisi IV DPR Papua Barat Daya melanjutkan agenda dengan meninjau langsung kondisi di lapangan. Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat secara nyata pelaksanaan program di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, serta mendengar langsung aspirasi masyarakat di lokasi.
Melalui kunjungan ini, DPR Papua Barat Daya berharap dapat memperoleh gambaran utuh mengenai kebutuhan riil masyarakat Raja Ampat dan memastikan setiap kebijakan pembangunan provinsi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
