Raja Ampat, Detikpapua.Net – Komisi IV DPR Papua Barat Daya melaksanakan agenda kunjungan kerja lapangan (site visite), ke Kabupaten Raja Ampat, Kamis (30/10/2025). Ada beberapa agenda penting yang akan dilaksanakan para wakil rakyat di Kabupaten Bahari Raja Ampat.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Papua Barat Daya David Sedik, A.Md mengatakan, dalam agenda kunjungan kerja lapangan kali ini, pihaknya ingin melihat secara langsung progres pembangunan, pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat di Kabupaten Raja Ampat, khususnya yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Komisi IV DPR PBD.
Ia menyebut, rombongan Komisi IV telah tiba di Waisai Ibukota Kabupaten Raja Ampat guna melaksanakan agenda kegiatan yang dijadwalkan akan berlangsung pada Jumat (31/10/2025). Turut serta dalam rombongan Wakil Ketua I DPR PBD Anneke Lieke Makatuuk, SE bersama seluruh anggota Komisi IV DPR PBD.
“Kami sudah tiba di Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat dalam agenda kunjungan kerja lapangan. Selanjutnya kami akan bertemu dengan pemerintah daerah khususnya OPD terkait, sekaligus melakukan peninjauan lapangan di sekolah dan rumah sakit, yang bersentuhan dengan kewenangan Komisi IV DPR Papua Barat Daya,” ujar David di Waisai, Kamis (30/10/2025) malam.
Ia menambahkan, sesuai agenda, pada Jumat (31/10/2025), pihaknya terlebih dahulu akan melakukan tatap muka dengan pemerintah daerah yang dihadiri Asisten II Setda Raja Ampat, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Sosial dan Kepala Dinas Pendidikan Raja Ampat. Usai pertemuan akan dilanjutkan dengan monitoring lapangan, mengunjungi Sekolah Luar Biasa dan Rumah Sakit Pemda Raja Ampat di Waisai.
Adapun maksud dan tujuan kegiatan guna menyerap masukan-masukan dari pemangku kepentingan di Raja Ampat sekaligus melihat langsung proses serta kebutuhan-kebutuhan pelayanan masyarakat, sebagai pembobotan bagi Komisi IV dalam meramu kebijakan yang berkaitan dengan kebutuhan publik di Raja Ampat sebagaimana tugas dan kewenangan yang dimiliki Komisi IV bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Tentu kami sangat berharap ada banyak masukan baik dari para pemangku kepentingan, penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat di Raja Ampat. Apapun yang kami dapat akan kami bawa untuk dibahas bersama melalui forum resmi kedewanan di DPR Papua Barat Daya,” tutup David.
