“Laut adalah masa depan kita. Jika kita menjaganya dengan ilmu, budaya, dan iman, maka dari Papua Barat Daya akan lahir peradaban maritim dunia yang berkeadilan,” Dr. Sellvyana Sangkek, SE., M.Si., (Kaban Kesbangpol Provinsi Papua Barat Daya).
Sorong, Detikpapua.Net – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Papua Barat Daya, Dr. Sellviana Sangkek, S.E., M.Si, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kedaulatan ilmu pengetahuan dan sumber daya laut Papua melalui mekanisme pengawasan kegiatan penelitian asing yang ketat namun kolaboratif.
Hal tersebut disampaikan saat menjadi pembicara dalam kegiatan Gelar Wicara Santai yang digelar Politeknik Kelautan dan Perikanan (KP) Sorong bekerja sama dengan Kantor Imigrasi Sorong dalam rangka memperingati HUT ke-26 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (30/10/2025) di Pantai Kampus Politeknik KP Sorong.
Dalam paparannya, Dr. Sellviana menekankan bahwa laut di Tanah Papua bukan sekadar ruang ekonomi, melainkan identitas dan masa depan masyarakatnya. Ia menyebut laut sebagai “Mama” yang memberi kehidupan, pendidikan, serta menjaga harmoni sosial masyarakat pesisir.
“Jika kita menjaga laut, maka laut akan menjaga kita. Filosofi ini menjadi dasar cara pandang kita terhadap pembangunan kelautan dan riset di Papua Barat Daya,” ujarnya.
Menurutnya, posisi Papua Barat Daya yang berada di jantung Coral Triangle menjadikan wilayah ini sebagai pusat keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. Dengan menyimpan 76 persen spesies karang keras dunia, lebih dari 3.000 spesies ikan, serta ekosistem mangrove dan lamun yang berpotensi besar dalam penyerapan blue carbon, Papua Barat Daya layak menjadi poros ekonomi biru dan pusat peradaban maritim dunia.
“Potensi luar biasa ini hanya akan memberi manfaat maksimal jika riset dan kerja sama internasional dikelola dengan baik, transparan, dan berdaulat. Papua Barat Daya bukan objek penelitian, tetapi subjek strategis riset dunia,” tegas Dr. Sellviana.
Lebih lanjut, ia menjelaskan peran Kesbangpol sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 49 dan 50 Tahun 2010, yakni sebagai penjaga kedaulatan ilmu dan pengawasan kegiatan asing.
Kesbangpol memiliki kewenangan melakukan verifikasi administratif dan lapangan terhadap peneliti asing, memastikan semua kegiatan riset terdaftar secara resmi, serta menjamin agar data dan sampel biologis tidak keluar dari wilayah tanpa izin negara.
“Koordinasi lintas lembaga bukan pilihan, tetapi kewajiban konstitusional. Kita bekerja bersama Imigrasi, BRIN, BRIDA, dinas teknis, aparat keamanan, dan tokoh adat untuk memastikan setiap penelitian berjalan sesuai hukum dan menghormati masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat,” paparnya.
Dr. Sellviana juga menjelaskan bahwa mekanisme perizinan riset asing kini diarahkan untuk mendukung lima misi pembangunan Papua Barat Daya, yakni peningkatan SDM berbasis inovasi, tata kelola pemerintahan digital, pengembangan ekonomi lokal berbasis potensi maritim, peningkatan konektivitas wilayah, serta penguatan adat dan budaya lokal.
“Setiap riset internasional harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat, menjaga adat dan keamanan, serta menghasilkan data yang bisa digunakan untuk kesejahteraan generasi Papua,” katanya.
Ia menegaskan, dengan tata kelola riset yang berdaulat secara hukum, Papua Barat Daya tengah menapaki jalan menuju Global Blue Innovation Hub — pusat riset laut internasional sekaligus poros diplomasi maritim Indonesia.
“Kita bukan hanya bagian dari peta dunia, tetapi bagian dari masa depan dunia,” ucapnya penuh semangat.
Di akhir pernyataannya, Dr. Sellviana mengajak seluruh pihak untuk memperkuat sinergi dalam menjaga laut Papua sebagai identitas dan sumber kehidupan.
“Mari kita buka pintu kerja sama global, tetapi kuncinya tetap kita pegang sendiri. Masa depan Papua Barat Daya harus dibangun dengan pengetahuan yang lahir dari bumi kita sendiri,” pungkas Kepala Kesbangpol Papua Barat Daya itu.
