Raja Ampat, Detikpapua.Net – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kesiapan Pelabuhan Waisai, Kabupaten Raja Ampat, sebagai salah satu pelabuhan yang diusulkan masuk dalam jaringan penyelenggaraan Tol Laut Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan tersebut dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kesiapan Pelabuhan Waisai sebagai salah satu pelabuhan yang diusulkan masuk dalam jaringan penyelenggaraan Tol Laut Tahun Anggaran 2027. Dalam proses monev tersebut, tim Kementerian Perhubungan sekaligus melakukan tatap muka dengan jajaran Pemda Raja Ampat, pengecekan dan validasi terhadap kesiapan fasilitas serta kondisi pelabuhan.
Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Raja Ampat, Petrus Rabu, S.Fil menjelaskan kegiatan yang berlangsung di Gedung Pertemuan Lantai II Pelabuhan Waisai, Kabupaten Raja Ampat, Kamis (15/9/2026), sebagai tindak lanjut surat Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kementerian Perhubungan Nomor AL.015/9/20/DA/2026 tanggal 2 September 2026 tentang Surat Permohonan Pendampingan.
Surat tersebut merupakan bagian dari persiapan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut (Tol Laut) Tahun Anggaran 2027, dengan melibatkan pemerintah daerah dan dinas terkait dalam pengecekan kesiapan fasilitas pelabuhan yang direncanakan disinggahi kapal Tol Laut.
Dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat hadir Sekretaris Daerah Dr. Yusuf Salim, M.Si, Asisten III Setda Raja Ampat Dr. Mauritz Rumfaker, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Iskandar Urbinas, S.An, Kepala Dinas Perhubungan Ashar Arfan, S.STP, serta perwakilan Dinas Koperasi dan UMKM Raja Ampat. Juga hadir, perwakilan Dinas Perhubungan Papua Barat Daya.
Sementara dari Kementerian Perhubungan hadir Basri dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait serta Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut, utusan PT. Pelni Pusat dan Sorong serta perwakilan PT Sarana Bandar Nasional.
Basri menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan penugasan pimpinan untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sejumlah pelabuhan yang telah menjadi acuan berdasarkan hasil pembahasan dan usulan jaringan trayek angkutan laut.
“Kami ditugaskan oleh pimpinan untuk dapat melakukan monitoring dan evaluasi di pelabuhan-pelabuhan yang sudah menjadi acuan kami dalam kegiatan pra-rakor kemarin, berdasarkan usulan dari Pemprov tingkat 1,” jelas Basri.
Menurutnya, Pelabuhan Waisai mendapat perhatian karena telah diusulkan menjadi pelabuhan Tol Laut dan memenuhi sejumlah kategori yang menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan barang di laut.
“Pelabuhan Waisai ini sudah diusulkan menjadi pelabuhan Tol Laut. Karena memang Pelabuhan Waisai secara kategori tidak disinggahi oleh kapal komersial, kemudian juga masuk pada daerah dengan disparitas harga tinggi,” ujarnya.
Hasil Monev Dinilai Positif
Basri mengatakan, hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan pemangku kepentingan terkait berjalan baik. Tim Kementerian Perhubungan juga melakukan validasi terhadap berbagai data yang berkaitan dengan kondisi dan kesiapan Pelabuhan Waisai.
“Hasilnya hari ini alhamdulillah baik. Kami juga disambut dengan baik oleh teman-teman dari dinas kabupaten, oleh Pak Sekda dan jajaran kepala dinas, kemudian dari teman-teman stakeholder, dari KUPP,” katanya.
Ia menegaskan, hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa usulan Pelabuhan Waisai sebagai bagian dari jaringan Tol Laut telah sesuai dengan kategori yang menjadi dasar pengusulan.
“Hasilnya dari kegiatan hari ini itu kami menyimpulkan bahwasannya apa yang diusulkan oleh pemerintah tingkat 1 itu sudah sesuai dengan kategori yang disampaikan dalam lampirannya,” jelas Basri.
Selanjutnya, data-data yang telah divalidasi akan disampaikan kepada pimpinan Kementerian Perhubungan untuk menjadi bahan pembahasan pada rapat koordinasi.
“Yang bisa kami bawa nanti adalah bagaimana kami menyampaikan kembali data-data yang sudah kami validasi dari Pelabuhan Waisai, kami kembalikan ke pimpinan kami. Bagaimana nanti arahan dari pimpinan kami untuk kegiatan rakor, jika memang Pelabuhan Waisai ini bisa masuk di jaringan Tol Laut untuk Tahun Anggaran 2027,” ujarnya.
Pemda Dorong Penurunan Disparitas Harga
Sekretaris Daerah Raja Ampat Dr. Yusuf Salim, M.Si, menyambut positif proses monitoring dan evaluasi tersebut. Menurutnya, kehadiran Tol Laut sangat penting bagi Raja Ampat yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan dan menghadapi tantangan biaya distribusi barang yang relatif tinggi.
Yusuf mengatakan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat siap mendukung pemenuhan berbagai persyaratan dan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses tersebut.
Ia berharap rencana masuknya Pelabuhan Waisai dalam jaringan Tol Laut dapat direalisasikan sehingga memberikan dampak langsung bagi masyarakat, terutama dalam menekan disparitas harga.
“Harapan kami semoga ini benar-benar terwujud, sehingga bisa membantu masyarakat di sini, paling tidak disparitas harga bisa turun,” ujarnya.
Menurut Yusuf, persoalan konektivitas dan distribusi tidak hanya menyangkut barang kebutuhan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana potensi ekonomi Raja Ampat dapat dipasarkan secara lebih luas.
Ia mencontohkan potensi hasil laut masyarakat, termasuk ikan hidup, kerapu dan berbagai komoditas perikanan lainnya. Selama ini, masyarakat memiliki semangat untuk menghasilkan komoditas, tetapi masih menghadapi kendala pasar dan tingginya biaya distribusi.
“Semangat masyarakat untuk mencari hasil laut itu cukup tinggi, pasarnya yang susah,” katanya.
Karena itu, pemerintah daerah melihat Tol Laut sebagai peluang untuk memperkuat konektivitas ekonomi sekaligus membuka akses pasar bagi produk-produk unggulan Raja Ampat.
“Kita berusaha, pemerintah daerah pasti fokus karena ini salah satu cara kami untuk bisa menekan hal lain, supaya paling tidak orang berinvestasi di sini juga,” ujarnya.
Pelabuhan Siapkan Fasilitas Pendukung
Sementara itu, perwakilan vendor pengelola Pelabuhan Waisai, Merlin, menyatakan pihaknya siap mendukung rencana operasional Tol Laut apabila Pelabuhan Waisai ditetapkan masuk dalam jaringan tahun 2027.
Menurutnya, distribusi barang merupakan salah satu persoalan penting yang perlu dibenahi untuk mendukung pembangunan dan perkembangan Raja Ampat sebagai destinasi wisata internasional.
Ia menjelaskan, tingginya biaya logistik turut memengaruhi harga kebutuhan masyarakat maupun bahan pembangunan. Karena itu, kehadiran Tol Laut diharapkan dapat memberikan efisiensi terhadap sistem distribusi barang.
Pihak pengelola pelabuhan, kata Merlin, akan berupaya menyiapkan fasilitas pendukung seperti stacker, forklift dan kendaraan operasional lainnya.
“Kalau nanti dipastikan Tol Laut ini akan beroperasi, unit-unit seperti stacker ataupun forklift dan kemudian mobil ini sudah tersedia,” katanya.
Menurutnya, persiapan perlu dilakukan sejak dini karena apabila program mulai dilaksanakan pada awal 2027, waktu yang tersedia untuk menyiapkan fasilitas pendukung relatif singkat.
Selain mendukung arus masuk barang, pihak pengelola Pelabuhan Waisai juga mendorong agar Tol Laut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan arus balik dengan mengangkut produk unggulan masyarakat Raja Ampat.
Produk perikanan, baik ikan segar maupun hasil olahan, dinilai memiliki peluang besar untuk dipasarkan ke luar daerah bahkan ke pasar internasional.
“Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk memfasilitasi masyarakat sekitar dengan produk-produk keunggulan yang ada di sini,” katanya.
Ia menambahkan, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, dinas teknis dan operator angkutan laut agar produk masyarakat dari berbagai wilayah Raja Ampat dapat dikumpulkan dan dikirim melalui Pelabuhan Waisai.
“Harapannya produk itu tercatat berasal dari Raja Ampat, bukan dari daerah tetangga,” ujarnya.
Dengan demikian, hasil monitoring dan evaluasi Kementerian Perhubungan di Pelabuhan Waisai menjadi salah satu tahapan penting menuju kemungkinan masuknya pelabuhan tersebut dalam jaringan Tol Laut Tahun Anggaran 2027.
Bagi Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, program tersebut bukan semata-mata tentang menghadirkan kapal dan mendatangkan barang, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem logistik yang lebih efisien, menekan disparitas harga, memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat, serta membuka akses pasar bagi produk unggulan daerah.
