KOTA SORONG, DetikPapua.Net — Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Elisa Kambu, S.Sos., menegaskan bahwa pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat Papua. Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya bersama SKPD pengelola Dana Otsus Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026, di Belagri Hotel, Kota Sorong, Selasa (15/9/2026).
Elisa Kambu mengingatkan seluruh SKPD yang diberikan tanggung jawab mengelola Dana Otsus agar tidak memandang anggaran tersebut semata-mata sebagai dana pemerintah, melainkan sebagai anggaran yang memiliki sejarah panjang dan berkaitan langsung dengan perjuangan serta kehidupan masyarakat Papua.
“Uang Otsus itu uang darah, uang orang Papua yang banyak mati di atas tanah ini. Jadi, bagi SKPD yang mengelola Dana Otsus harus transparan kepada rakyat,” tegas Elisa Kambu.
Menurutnya, karena Dana Otsus diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat Papua, maka setiap program dan penggunaan anggarannya harus dapat diketahui serta dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia menekankan bahwa transparansi menjadi bagian penting dalam memastikan Dana Otsus benar-benar digunakan sesuai tujuan dan tidak kehilangan arah dalam pelaksanaannya.
Dalam arahannya, Elisa juga mengingatkan pentingnya membangun sikap saling menghormati, saling menghargai, dan memperkuat kebersamaan antara pemerintah, DPRP, SKPD, serta masyarakat dalam mengawal pembangunan Papua Barat Daya.
“Kita memulai dengan hal yang paling kecil, yaitu sikap saling menghormati, saling menghargai, dan ikut dalam hal-hal yang baik di mana kita membangun,” ujarnya.
Gubernur mengatakan pemerintah dan DPRP harus memiliki fokus yang sama dalam mengawal kebijakan dan penggunaan Dana Otsus sehingga anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Elisa kemudian menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Menurutnya, ketika berbicara mengenai pembangunan manusia, terdapat tiga hal utama yang harus menjadi perhatian, yakni pangan, kesehatan, dan pendidikan.
“Kalau bicara manusia, ada tiga hal yang harus kita pikirkan. Pertama perut, kedua kesehatan, dan yang ketiga pendidikan,” katanya.
Ia menilai pemenuhan ketiga kebutuhan tersebut sangat menentukan kualitas hidup masyarakat sekaligus masa depan generasi Papua. Karena itu, kebijakan yang dibiayai melalui Dana Otsus harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di lapangan.
Elisa Kambu juga meminta adanya koordinasi yang kuat antara Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya dan SKPD pengelola Dana Otsus. Pengawasan bersama dinilai penting agar setiap program dapat dilaksanakan secara tepat sasaran, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, pembangunan Papua Barat Daya tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah. Seluruh pemangku kepentingan harus mengambil bagian dengan mengedepankan kepentingan rakyat.
Ia berharap rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesamaan persepsi mengenai pengelolaan Dana Otsus tahun 2026, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap rupiah anggaran Otsus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua Barat Daya.
