WAMENA, DetikPapua.Net–Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD II KNPI) Kabupaten Jayawijaya meminta pemerintah membuka ruang dialog damai dengan TPNPB dan berbagai elemen gerakan Papua merdeka untuk menghentikan konflik bersenjata yang terus terjadi di Tanah Papua.
Seruan tersebut disampaikan Ketua DPD II KNPI Kabupaten Jayawijaya, Hengki Hilapok, dalam jumpa pers di Wamena, Senin (14/9/2026), menyusul
Penembakan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Distrik Muliama pada Rabu (9/9/2026).
Tiga ASN yang menjadi korban yakni Alprida Rapi (49), Alvonsius Albinus Mehan (35), dan Willi Mbuik (24). Ketiganya tewas setelah rombongan mereka diduga dihadang kelompok bersenjata saat perjalanan kembali ke Wamena setelah menjalankan tugas pelayanan pertanian di wilayah Muliama.
Dalam pernyataan sikapnya, KNPI Jayawijaya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para korban serta menyerukan masyarakat tetap saling menjaga atau “baku jaga” agar tragedi tersebut tidak berkembang menjadi persoalan baru di tengah masyarakat.
Menurut KNPI, masyarakat sipil merupakan pihak yang paling rentan menjadi korban dalam konflik bersenjata di Papua.
Penembakan tiga ASN tersebut diklaim dilakukan oleh TPNPB Kodap III Ndugama Darakma.
Klaim tanggung jawab tersebut disampaikan Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, melalui pernyataan Manajemen Markas Pusat KOMNAS TPNPB. Dalam pernyataan itu, kelompok tersebut menyebut penembakan dilakukan setelah kendaraan yang membawa para korban dihentikan di jalur Trans Wamena-Tiom.
Sementara itu, aparat keamanan menyatakan hasil penyelidikan sementara mengarah kepada kelompok bersenjata Kodap III Ndugama. Polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam penembakan tersebut.
Dalam perkembangan penyelidikan, polisi juga telah mengantongi ciri-ciri terduga pelaku dan melakukan pengejaran.
Hengki Hilapok mengatakan pemerintah perlu mencari pendekatan lain dalam menyelesaikan persoalan Papua.
KNPI meminta MRP, DPRP serta pemerintah provinsi di enam wilayah Papua mendorong Presiden Prabowo Subianto membuka dialog dengan TPNPB dan seluruh elemen gerakan Papua merdeka, baik yang berada di dalam maupun luar negeri.
Menurut KNPI, dialog diperlukan untuk memutus mata rantai konflik yang telah berlangsung dalam waktu panjang.
“Persoalan Papua tidak akan pernah berhenti selama negara tidak mampu membuka diri untuk melakukan dialog damai,” demikian salah satu poin pernyataan sikap KNPI Jayawijaya.
KNPI Jayawijaya juga meminta pemerintah tidak mengandalkan pengerahan kekuatan militer secara masif sebagai solusi utama persoalan Papua.
Mereka menilai pendekatan keamanan perlu dibarengi upaya menyelesaikan akar persoalan, termasuk persoalan hak asasi manusia dan perlindungan masyarakat sipil.
KNPI juga menyoroti pemberitaan mengenai konflik Papua yang dinilai belum selalu memberikan ruang yang seimbang bagi seluruh korban.
Menurut mereka, korban kekerasan di Papua tidak hanya berasal dari masyarakat non-OAP, tetapi juga Orang Asli Papua, termasuk masyarakat sipil, perempuan, anak-anak dan ASN.
KNPI Jayawijaya mengingatkan agar tragedi penembakan tiga ASN tidak menjadi alasan munculnya konflik baru di tengah masyarakat.
Mereka meminta masyarakat Papua maupun non-Papua tetap menjaga hubungan sosial dan tidak melakukan tindakan balasan.
KNPI menilai keselamatan masyarakat sipil harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan penanganan konflik di Papua.
“Yang paling terancam adalah keselamatan warga sipil di Papua,” demikian pernyataan DPD KNPI Kabupaten Jayawijaya.
KNPI berharap pemerintah dapat mengambil langkah yang lebih menyeluruh untuk menghentikan kekerasan dan membuka jalan menuju perdamaian di Papua.
