Sorong, Detikpapua.Net – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua Barat Daya mengusulkan pembentukan Tim Terpadu Hilirisasi dan Distribusi Produk Pertanian guna memperkuat peran daerah dalam Program Prioritas Nasional Bidang Pangan.
Usulan ini disampaikan Plt. Kepala Disperindag PBD, Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si pada Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas Nasional Bidang Pangan dan Pertanian di Provinsi Papua Barat Daya yang digelar di Gedung Lambert Jitmau, Kota Sorong, Selasa (14/07/2026).
Dalam penyampaiannya, Dr. Sellvyana menyatakan bahwa perindustrian dan perdagangan merupakan mata rantai kunci keberhasilan program pangan nasional.
“Peningkatan hasil produksi tidak akan berarti maksimal jika tidak didukung oleh industri pengolahan yang memadai dan sistem distribusi yang efisien,” ujarnya.
Saat ini, sektor pertanian dan perdagangan daerah menghadapi sejumlah tantangan utama, antara lain biaya logistik yang masih tinggi, belum optimalnya industri pengolahan hasil pertanian, fasilitas penyimpanan yang terbatas, rantai distribusi yang masih panjang, serta fluktuasi harga komoditas yang cukup tajam.
Strategi Komprehensif Disperindag
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Disperindag Papua Barat Daya menyusun lima langkah strategis utama:
1. Pengembangan Hilirisasi Produk: Mengutamakan pengolahan komoditas unggulan seperti sagu, kakao, kopi, pala, kelapa, jagung, beras, dan produk hortikultura.
2. Pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM): Mendorong pembangunan rumah produksi, industri pengemasan, penerapan standardisasi mutu, serta sertifikasi produk.
3. Penguatan Sistem Distribusi: Melalui optimalisasi Tol Laut, pengembangan jalur distribusi antarpulau, pembangunan gudang logistik pangan, dan pusat distribusi regional.
4. Pengendalian Harga: Memperkuat pemantauan harga harian, pelaksanaan operasi pasar, koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta pengembangan sistem informasi harga pangan.
5. Perluasan Akses Pasar: Melalui kegiatan pencocokan peluang usaha (business matching), promosi dagang, partisipasi dalam pameran nasional, perdagangan antarpulau, serta pembukaan akses ekspor bagi komoditas unggulan.
“Langkah-langkah ini sejalan dengan dukungan penuh Disperindag terhadap Program Prioritas Nasional, yaitu percepatan Hilirisasi Nasional melalui ekosistem industri berbasis komoditas lokal, pencapaian Swasembada Pangan lewat rantai pasok yang terintegrasi, serta pengendalian inflasi melalui kelancaran distribusi, stabilisasi harga, dan peningkatan ketersediaan pasokan,” jelas Dr. Sellvyana.
Tim Terpadu dan Usulan Prioritas 2026–2029
Guna memastikan semua langkah berjalan efektif, Disperindag mengajak kolaborasi lintas pihak dalam Tim Terpadu yang melibatkan Bapperida, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Bulog, Bank Indonesia, OJK, HIMBARA, pelaku usaha, koperasi, hingga BUMDes.
Selain itu, ditetapkan enam usulan prioritas pembangunan untuk periode 2026–2029:
- Pembangunan kawasan industri agro berbasis komoditas unggulan;
- Pembangunan rumah kemas (packing house) di wilayah sentra produksi;
- Pengembangan sistem rantai dingin (cold chain) untuk hortikultura, perikanan, dan peternakan;
- Penguatan sistem logistik berbasis Tol Laut yang menghubungkan Sorong dengan pasar regional dan nasional;
- Pendampingan sertifikasi SNI, Halal, PIRT, dan BPOM bagi produk pangan olahan;
- Pembangunan pusat promosi dan pemasaran produk unggulan Papua Barat Daya.
Di akhir penyampaiannya, Dr. Sellvyana menegaskan komitmen pihaknya. “Dengan kolaborasi seluruh elemen, kami berharap Papua Barat Daya dapat menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pangan dan pertanian yang kuat di Kawasan Timur Indonesia,” pungkasnya.
