Sorong, Detikpapua.Net– Anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sorong Selatan, Yanto Yatam, A.Md.,S.Sos menyampaikan apresiasi tinggi terhadap respon positif Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dalam menindaklanjuti tuntutan hak ganti rugi masyarakat adat wilayah Kais Imekko, Kabupaten Sorong Selatan.
Sebelumnya, aspirasi mengenai hak ganti rugi ini telah diperjuangkan oleh masyarakat melalui Legislator Yanto Yatam selaku wakil rakyat dari Sorong Selatan yang ada di Komisi I DPR PBD. Aspirasi tersebut telah dibahas dalam tahap-tahap sebelumnya bersama Komisi I serta melibatkan Pemda Sorong Selatan dan Pemprov PBD, hingga akhirnya mendapatkan tindak lanjut konkret.
Adapun aspirasi yang diperjuangkan masyarakat diantaranya tuntutan Marga Meles terkait penyelesaian hak tanah adat di kawasan Pelabuhan Wisimar, serta ganti rugi pembangunan jalan yang menghubungkan wilayah Kais dan Kais Darat di Imekko.
Selain itu, masyarakat juga menuntut tanggung jawab perusahaan PT Wanagalang atas aktivitas pengangkutan kayu yang dilakukan di wilayah tersebut, yang hingga kini belum disertai pembayaran ganti rugi kepada masyarakat adat. Tak hanya itu, Marga Saimar juga menyampaikan tuntutan atas hak wilayah adat mereka yang saat ini tengah berproses melalui jalur hukum.
Pembahasan lanjutan terkait hal ini digelar di Kantor Gubernur Papua Barat Daya pada hari Rabu, 8 Juli 2026 dipimpin oleh Wagub Ahmad Nausrau bersama Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan, Ketua dan Anggota Komisi I DPR PBD serta sejumlah pihak berkepentingan lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Sorong Selatan Petronela Krenak, S.Sos., M.Tr.Ap. secara tegas menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat khususnya terkait ganti rugi atas lahan milik masyarakat adat Kais yang akan digunakan untuk pembangunan jalan. Ia mengaku siap menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama Pemprov PBD dan akan kembali melakukan pertemuan dengan masyarakat adat guna membahas mekanisme pembayaran ganti rugi.
Sementara terkait tuntutan lain, Pemerintah Provinsi PBD bersama Komisi I akan kembali menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan semua pihak, khususnya pihak perusahaan yang terlibat didalamnya agar bisa mendapatkan kesepakatan yang bisa diterima oleh semua pihak.
Terkait perkembangan ini, Yanto Yatam menegaskan bahwa perhatian serius dari kedua jenjang pemerintahan merupakan bukti nyata komitmen menjaga keadilan bagi masyarakat adat.
“Saya sangat mengapresiasi respon terbuka dan langkah tindak lanjut yang telah disiapkan oleh Pemprov PBD dan Pemda Sorong Selatan. Masalah ini bukan sekadar urusan administrasi, melainkan soal pengakuan hak dasar dan keadilan bagi saudara-saudara kita yang telah menjaga tanah leluhur selama berabad-abad,” ujar Yanto Yatam.
Sebagai representasi dari masyarakat Sorong Selatan, Yanto mengaku sangat bersyukur aspirasi masyarakat yang telah diperjuangkan dengan begitu susah payah akhirnya menemui titik terang. Tentunya semua itu berkat kerjasama dan komunikasi yang terjalin baik antara masyarakat adat bersama pemerintah daerah termasuk pihaknya sebagai wakil rakyat di DPR.
Kader Partai Golkar ini pun berharap agar proses pelaksanaan selanjutnya berjalan transparan, melibatkan perwakilan masyarakat adat secara langsung, serta sesuai dengan waktu yang akan disepakati bersama. Ia juga mendorong agar kesepakatan yang dicapai benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga masyarakat adat.
“Kita berharap penyelesaian ini menjadi contoh baik bagi penanganan masalah serupa di daerah lain. Pemerintah harus selalu hadir mendengar dan memenuhi hak masyarakat adat. Semoga pelaksanaannya berjalan lancar, damai, dan menghasilkan keputusan yang adil bagi semua pihak,” harap Yanto.
Diakhir penyampaiannya, Yanto Yatam berharap masyarakat tetap menjaga komunikasi yang baik dengan pemerintah dan terus memberikan dukungan dalam melancarkan roda pembangunan.
Sebaliknya, ia juga meminta kepada pemerintah agar tetap jeli dan responsif terhadap setiap aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat sehingga setiap kebijakan pembangunan yang dijalankan bisa diterima oleh masyarakat dengan demikian pembangunan bisa berjalan lancar demi menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.
