“Pilkada 2024 telah kita lalui dengan relatif aman. Walaupun ada gejolak di beberapa tahapan, namun akhirnya kita mendapatkan pemimpin kabupaten/kota dan provinsi yang akan memimpin lima tahun ke depan. Semua pimpinan daerah hasil Pilkada kali ini adalah wajah baru, sehingga kita perlu menjaga marwah demokrasi bersama,” Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H., .
Sorong, Detikpapua.Net – Anggota Bawaslu RI, Lolly Suhenty, S.Sos.I., M.H., menegaskan bahwa demokrasi hanya akan kuat jika dijalankan dengan proses yang jujur, adil, dan transparan. Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 di Papua Barat Daya, yang dihadiri jajaran Forkopimda, Bawaslu kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan, Kamis (7/8/2025).
“Pilkada 2024 telah kita lalui dengan relatif aman. Walaupun ada gejolak di beberapa tahapan, namun akhirnya kita mendapatkan pemimpin kabupaten/kota dan provinsi yang akan memimpin lima tahun ke depan. Semua pimpinan daerah hasil Pilkada kali ini adalah wajah baru, sehingga kita perlu menjaga marwah demokrasi bersama,” ujar Lolly.
Lolly menekankan bahwa penguatan kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten/kota adalah kunci suksesnya pengawasan. Kapasitas, profesionalisme, dan integritas pengawas pemilu harus terus ditingkatkan agar mampu menghadapi dinamika politik yang semakin kompleks.
Dalam pemaparannya, Lolly menyampaikan lima catatan evaluasi dari pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024:
- Himpitan jadwal antara Pemilu dan Pilkada yang membuat kinerja penyelenggara, aparat keamanan, pemerintah daerah, dan media menjadi tertekan.
- Perbedaan rezim hukum Pemilu dan Pilkada yang berimplikasi pada perbedaan prosedur penanganan pelanggaran.
- Tantangan digitalisasi yang memunculkan hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi, sementara metode pengawasan masih cenderung manual.
- Independensi dan profesionalisme jajaran pengawas yang perlu diperkuat agar lebih terbuka pada kritik konstruktif.
- Praktik politik uang yang masih kuat di berbagai tahapan.
Meski demikian, Lolly mengapresiasi tiga capaian positif Papua Barat Daya pada Pemilu dan Pilkada 2024:
Transparansi pengawasan yang berdampak pada peningkatan citra positif Bawaslu, dari 62,3% (Januari 2023) menjadi 81,6% (Januari 2025) menurut Litbang Kompas.
Kolaborasi pencegahan pelanggaran bersama tokoh agama, tokoh adat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.
Penguatan argumentasi hukum Bawaslu yang diapresiasi Mahkamah Konstitusi karena berbasis bukti dan fakta lapangan.
Ketua Bawaslu Papua Barat Daya, Farly Sampetoding Rego, menambahkan bahwa meski indeks kerawanan daerah ini berada di kategori “rawan sedang”, praktik politik uang tetap terjadi di semua tahapan. Menurutnya, revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada menjadi momentum untuk memperkuat sistem penyelenggaraan, termasuk mempertimbangkan pemisahan jadwal Pemilu dan Pilkada agar lebih efektif secara pekerjaan dan efisien secara anggaran.
“Dengan kondisi geografis dan tantangan distribusi informasi di Papua Barat Daya, penguatan jajaran pengawas di kabupaten/kota menjadi kebutuhan mendesak,” tegas Farly.
Forum evaluasi ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis untuk perbaikan penyelenggaraan Pemilu di masa depan, sehingga demokrasi di Papua Barat Daya semakin kokoh dan hasil pemilu dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.
