Sorong, Detikpapua.Net – Partai Golongan Karya (Golkar) diminta untuk bisa memberikan respek (penghargaan) atas perjuangan pemekaran provinsi Papua Barat Daya, oleh para tokoh yang telah mengorbankan banyak hal demi hadirnya provinsi termuda di Indonesia ini.
Penghargaan tersebut dengan memberikan apa yang menjadi hak tokoh pemekaran, termasuk satu diantaranya yakni jatah kursi Ketua DPR Papua Barat Daya, mengingat secara aturan dan mekanisme jatah kursi tersebut sejatihnya milik Ketua Presidium Pemekaran Provinsi PBD, Yosafat Kambu.
Aksi demo yang dilakukan masyarakat di Kantor DPR PBD, Selasa (11/02/2025). Mereka menolak penunjukan Ortis Kambu sebagai ketua DPRP PBD dan meminta Golkar mencabut keputusan tersebut dengan menetapkan Kader Senior Golkar Yosafat Kambu, sebagai ketua DPRP PBD. Foto/Yohanes Sole
Namun, sikap arogansi organisasi dan kepentingan-kepentingan sepihak sepertinya tengah menyelimuti partai berlambang pohon beringin tersebut. Buktinya keputusan yang diambil tidak sesuai keinginan masyarakat, bahkan bergeser jauh dari mekanisme dan aturan yang ada. Golkar yang sebelumnya menunjuk Kadernya Hendrik Wairara, kini kembali membuat keputusan mengecewakan dengan menunjuk Ortis Sagrim sebagai calon ketua defenitif DPR PBD, dua nama yang juga sama-sama ditolak oleh sebagian besar masyarakat Papua Barat Daya.
Kecintaan dan kerinduan masyarakat untuk Yosafat Kambu menjadi ketua DPR PBD, kian mengakar, bahkan ekspresinya terlihat dari sejumlah dinamika yang terjadi di daerah. Salah satunya aksi demo bertubi-tubi yang dilakukan masyarakat adat Papua dan nusantara bersama mahasiswa, parah tokoh dan semua elemen yang ada. Terbaru, aksi demo mendukung Yosafat Kambu menjadi ketua DPR PBD dilakukan massa di Kantor DPR PBD, di jalan Pendidikan Kota Sorong, Selasa (11/02/2025).
Wakil ketua DPRP PBD Aneke Makatuuk saat menerima aspirasi massa pendemo. Foto/Yohanes Sole
Dalam aksi demo tersebut, massa menuntut pimpinan DPR menindaklanjuti tuntutan mereka agar Golkar segera menunjuk Yosafat Kambu, sebagai Ketua DPR PBD. Aspirasi dan tuntutan tersebut, tidak datang dengan tanpa dasar, dihadapan wakil rakyat massa membeberkan hal-hal yang menjadi poin-poin penting dimana Yosafat Kambu dinilai lebih layak dari kader Golkar lainnya untuk menduduki kursi ketua DPR PBD.
Koordinator Aksi Gad Sawiyai dalam penyampaiannya menyebut, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan pihaknya menuntut agar Golkar harus menunjuk Yosafat Kambu sebagai ketua DPR PBD. Pertama Yosafat Kambu merupakan kader senior dan pengurus Golkar di tingkat Provinsi PBD. Kemudian Yosafat Kambu juga merupakan peraih suara terbanyak kedua (dibawah Jein Andjar) dari 8 anggota DPRP PBD asal Partai Golkar.
Selain itu, Yosafat Kambu juga merupakan kader yang diusulkan secara resmi oleh pengurus DPD I Golkar Papua Barat Daya kepada pengurus DPP Golkar di Jakarta untuk ditetapkan sebagai ketua DPRP PBD. Namun yang lebih penting lagi Yosafat Kambu merupakan tokoh pemekaran yang telah berjuang mati-matian selama kurang lebih 17 tahun demi menghadirkan provinsi Papua Barat Daya ini. Apalagi sambutan dan dukungan kepada Yosafat Kambu begitu masif di kalangan masyarakat.
Pada aksi tersebut, massa aksi juga menyampaikan aspirasi penolakan terhadap keputusan DPP Golkar yang menunjuk Ortis Sagrim sebagai ketua defenitif. Ada sejumlah catatan kritis yang disampaikan Gad Sawiyai diantaranya Otis Sagrim bukan pengurus Golkar tingkat Provinsi PBD, kemudian yang bersangkutan juga mendapat suara dibawa dari Yosafat Kambu.
Selain itu, Otis Sagrim juga bukan merupakan kader Golkar yang diusulkan oleh pengurus Golkar di tingkat DPD I Provinsi Papua Barat Daya secara berjenjang kepada pengurus DPP Golkar di Jakarta, sehingga dinilai melanggar mekanisme bahkan etika dan moral keorganisasian. Apalagi yang bersangkutan bukan merupakan pejuang pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, sehingga secara moral tidak pantas diberi penghargaan menjadi ketua DPR.
Pada kesempatan itu, Gad Sawiyai sebagai perwakilan massa aksi meminta DPR PBD tidak melakukan pelantikan ketua defenitif sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Partai Golkar harus segera mencabut keputusan sebelumnya dan segera menunjuk Yosafat Kambu sebagai ketua DPR PBD yang defenitif. Jika tidak maka, aksi demo akan terus dilakukan.
Koordinator Aksi, Gad Sawiyai saat memberikan keterangan pers. Foto/Yohanes Sole
Sebagaimana diketahui Partai Golkar keluar sebagai pemenang dalam pemilihan legislatif (Pileg) di Papua Barat Daya yang dihelat pada Februari 2024 lalu. Golkar meraup 8 kursi sekaligus, sehingga berhak mendapatkan jatah kursi pimpinan dalam hal ini kursi ketua DPR PBD.
Namun belakangan jatah kursi tersebut kian menjadi kontroversi. Ini usai DPP Golkar mengeluarkan keputusan yang juga cukup kontroversial, dengan menunjuk salah satu kadernya yakni Henry A Wairara sebagai ketua DPR PBD yang kemudian diganti lagi oleh Otis Sagrim.
Padahal jika dilihat, animo dan dukungan masyarakat, lebih kepada kader senior Golkar yakni Yosafat Kambu, karena selain memiliki suara tertinggi (urutan 2 dibawah Jein Andjar), Yosafat juga merupakan tokoh paling berjasa dalam menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya. Ia adalah ketua Tim Presidium Pemekaran Provinsi PBD yang telah berjuang habis-habisan demi terealisasinya pemekaran provinsi ini.
Hingga kini, pihak Partai Golkar belum memberikan keterangan resmi terkait aspirasi yang disampaikan masyarakat. Plt Ketua DPD Golkar PBD Max Hehanusa, juga tidak terlihay saat sejumlah anggota dewan menemui massa aksi di depan kantor DPRP PBD, Selasa (11/02/2025).
