“Kami tahu dari semua sisi hanya beliau (Yosafat Kambu) yang paling layak menjadi ketua DPR Papua Barat Daya. Makanya karena tidak punya hal lain yang bisa ditawarkan mereka menggunakan isu murahan yang sangat tidak mendasar” Rauf Rumagesan
Sorong, Detikpapua.Net – Tokoh Lintas Papua Perwakilan Fakfak Rauf Rumagesan, menegaskan bahwa isu tentang conflict of interest (konflik kepentingan) yang dimainkan sejumlah pihak di tingkat pengurus DPP Golkar, merupakan isu murahan yang sengaja dihembuskan untuk menjatuhkan Ketua Tim Presidium sekaligus kader senior golkar Papua Barat Daya, Drs. Yosafat Kambu, M.Th.
Rumagesan menyebut, saat ini pihaknya bersama seluruh lapisan masyarakat, baik suku asli Papua, nusantara, pemuda, mahasiswa hingga para tokoh sedang berupaya memperjuangkan keadilan ditengah keputusan DPP Golkar yang tidak mengakomodir aspirasi sebagian besar masyarakat Papua Barat Daya.
Aspirasi tersebut tidak lain yakni meminta DPP Golkar memberikan rekomendasi kepada Yosafat Kambu menduduki jabatan sebagai ketua DPR PBD periode 2024-2029. Hal ini tentu dilakukan bukan tanpa dasar. Yosafat dinilai sangat layak memimpin lembaga legislatif di Papua Barat Daya karena sejumlah alasan dan pertimbangan.
Pertama, Yosafat Kambu merupakan kader senior dan pengurus Golkar di tingkat Provinsi PBD, sehingga telah teruji memiliki loyalitas, kapabilitas dan dedikasi. Kemudian Yosafat Kambu juga merupakan peraih suara terbanyak kedua (dibawah Jein Andjar) dari 8 anggota DPRP PBD asal Partai Golkar. Ia merupakan peraih suara terbanyak dari kalangan orang asli Papua (OAP) di kubuh “Beringin” PBD.
Selain itu, Yosafat Kambu juga merupakan kader yang diusulkan secara resmi oleh pengurus DPD I Golkar Papua Barat Daya kepada pengurus DPP Golkar di Jakarta untuk ditetapkan sebagai ketua DPRP PBD. Yosafat bukan calon yang datang dari pintu samping atau belakang, tetapi diusulkan secara resmi dan berjenjang sesuai mekanisme dan aturan organisasi kepartaian.
“Namun yang lebih penting lagi Yosafat Kambu merupakan tokoh pemekaran yang telah berjuang mati-matian selama kurang lebih 17 tahun demi menghadirkan provinsi Papua Barat Daya ini. Kami hanya meminta DPP Golkar memberikan penghargaan kepada tokoh yang sangat berjasa bagi kami di Papua Barat Daya,” ujar Rumagesan, Selasa (11/02/2025).
Ia menegaskan, apa yang dilakukan pihaknya saat ini murni sebagai upaya untuk memperjuangkan dan mengawal apa yang menjadi hak dari seorang Yosafat Kambu. Semua kriteria dan persyaratan yang dibutuhkan sebagaimana peraturan dan mekanisme yang berlaku sudah dipenuhi, namun oleh DPP Golkar tidak diakomodir, sehingga pihaknya mengambil tindakan, baik melalui aksi demo maupun hal lainnya.
Namun, sekali lagi, ditengah perjuangan tersebut, pihaknya justru mendapat informasi bahwa ada oknum-oknum tertentu yang diduga menggunakan cara-cara murahan dan tidak bermartabat, yakni mempersoalankan isu konflik kepentingan, karena gubernur terpilih Papua Barat Daya berasal dari marga Kambu, kemudian Ketua MRP PBD juga bermarga Kambu, sehingga tidak boleh lagi Ketua DPR PBD bermarga Kambu.
Menurutnya isu tersebut sangat tidak mendasar mengingat, aturan main organisasi kepartaian dan semua peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini, termasuk UU Otonomi khusus (Otsus) yang berlaku di tanah Papua, tidak perna melarang atau mengatur seseorang menempati jabatan tertentu berdasarkan marga, keret atau hubungan kekerabatan lainnya. Siapa saja dari marga apapun bisa menjadi Ketua DPR asalkan memenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundangan yang berlaku.
“Menurut kami itu hanya isu murahan saja yang sengaja dimainkan untuk menjatuhkan Pak Yosafat Kambu. Kami tahu dari semua sisi hanya beliau (Yosafat Kambu) yang paling layak menjadi ketua DPR Papua Barat Daya. Makanya karena tidak punya hal lain yang bisa ditawarkan mereka menggunakan isu murahan yang sangat tidak mendasar,” tegas Rumagesan.
Diakhir penyampaiannya, Rumagesan berharap agar DPP Golkar tidak terpengaruh dengan isu-isu murahan yang tidak mendasar tersebut. DPP Golkar harus jelih melihat aspirasi masyarakat, sekaligus harus adil dan bijaksana melihat siapa figur yang pantas dan layak. DPP Golkar harus menunjuk Yosafat Kambu sebagai ketua DPR PBD karena memiliki kelayakan dari semua sisi, namun juga itu menjadi aspirasi dari sebagian besar masyarakat Papua Barat Daya.
“Kami sangat mencintai partai Golkar, kami mau Golkar tetap menjadi partai besar di tanah air termasuk di Papua Barat Daya, jadi tolong aspirasi kami didengar. Kita juga mau supaya provinsi ini berjalan baik dan aman kedepan, karena semua masyarakat ikut mendukung program pemerintah. Jadi sekali lagi kami ingatkan DPP Golkar harus mengakomodir aspirasi kami, aspirasi sebagian besar masyarakat Papua Barat Daya,” tuntas Rumagesan.
