Sorong, Detikpapua.Net – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi Kabupaten Sorong Korneles Usili menyampaikan sejumlah hal penting yang perlu diperhatikan pemerintah dalam rangka merealisasikan program Transmigrasi, sebagaimana digaungkan oleh Pemerintahan presiden Prabowo Subinto belakangan ini.
Usili yang diwawancarai awak media di kantornya, Jumat (29/11/2024), mengungkapkan pada prinsipnya apa yang menjadi program pemerintah pusat melalui presiden, wajib hukumnya dilksanakan oleh segenap masyarakat Indonesia. Namun demikian, ia menyarankan pemerintah untuk mengkaji dan mempersiapkan sejumlah formula agar program tersebut bisa diterima dengan baik dan bermanfaat bagi semua pihak.
Korneles mengungkapkan, program transmigrsi sejatihnya bukan baru kali pertama di tanah Papua, atau Malamoi khususnya, karena sudah dilakukan sebelumnya dan terbukti berhasil membawa dampak kemajuan di daerah. Namun, kata dia, dari pengalaman yang terjadi ada sejumlah hal yang timbul sebagai dampak negatif dari program tersebut.
Persoalan utama terkait kepemilikan tanah adat, yang diubah fungsi menjadi tanah transmigrasi. Menurutnya pemerintah tidak serta merta menetapkan suatu tempat atau kawasan untuk lokasi transmigrasi tanpa melibatkan atau memberi semacam kompensasi bagi pemilik hak ulayat.
Hal ini penting agar kemudian hari tidak terjadi persoalan terkait lahan, baik antara masyarakat pemilik hak ulayat dengan pemerintah maupun pemilik ulayat dengan warga transmigrasi.
Selain itu, lanjut dia, masalah perhatian di bidang pembngunan dan pelayanan oleh pemerintah harus diperhatikan dengan baik, khususnya bagi warga pemilik ulayat di lokasi transmigrasi. Dalam artian tidak boleh ada ketimpangan pembangunan, masyarakat transmigrasi diperhatikan begitu pula masyarkat pemilik hak ulayat harus diperhatikan secara baik oleh pemerintah.
Pada kesempatan itu, Usili juga menyinggung soal mafia tanah, khususnya yang dilakukan pihak terkait. Menurutnya, pemerintah pusat harus tegas, bahwa lahan-lahan yang dijadikan sebagai tempat transmigrasi tidak boleh diperjulbelikan, apalagi dalam konteks bisnis. Hal ini, lanjut dia, tentu akan menimbulkan kesenjangan yang dapat berdampak pada terjadinya gesekan di kalangan masyarakat pemilik ulayat dan warga transmigran.
Diakhir penyampaiannya, Usili mengaku poin-poin penting tersebut perlu diperhatikan oleh pemerintah, sehingga kelak program transmigrasi terealisasi, maka tidak akan menimbulkan persoalan, tetapi bisa mendatangkan kebaikan, khususnya dalam rangka mempercepat laju pembangunan di daerah.
