Kaimana, Detikpapua.Net – Sebanyak 5 (lima) Fraksi dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Kaimana akhirnya menyetujui rancangan peraturan daerah (Raperda) laporan pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2023.
Kelima fraksi tersebut diantaranya Fraksi PDI-Perjungan, Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional yang terdiri dari partai PSI, NasDem, Dan PKB. Fraksi Partai Golkar dan PAN, Fraksi Partai Demokrat dan Hanura, dan Fraksi Kelompok Khusus.
Persetujuan tersebut dipertegas lagi dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh pimpinan sementara DPRD Robi Daud Samangun yang disepakati melalui ketukan palu sebanyak satu kali.
Kendati demikian ada sejumlah catatan yang ditinggal kepada pemerintah daerah untuk menjadi tolak ukur dalam mengelola APBD.
Fraksi dewan kelompok khusus mengingatkan pemerintah daerah untuk memandang perlu keberpihakan dan perlindungan terhadap wilayah-wilayah hukum adat pada masyarakat adat Kaimana dari Delapan Suku Asli, yakni, Suku Besar Mairasi, Kuri, Irarutu, Oburauw, Madewana, Napiti, Miere dan Koiwai.
Sementara itu, Fraksi PDI Perjuangan, mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah yang capaian realisasi anggaran pada tahun 2023 masih di bawah capain rata rata seperti Dinas Perhubungan Kaimana, untuk lebih meningkatkan kinerja dengan memberdayakan sumber daya aparatur secara baik, dalam hal perencanaan dan pelaksanaan program program Pembangunan.
Fraksi Partai Golkar berharap supaya pelayanan masyarakat untuk sektor yang bersifat umum lebih ditingkatkan, seperti; infrastruktur jalan raya,
pertanian, pendidikan dan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kecil.
Mencermati jawaban Bupati terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran atau realisasi pada Dinas Perhubungan. Fraksi Solidaritas Kebangkitan Nasional menyarankan Kepada Pemerintah Daerah agar sebelum menetapkan Anggaran suatu kegiatan maka terlebih dahulu menyelesaikan tahapan persiapan Program tersebut, seperti Pembebasan Lahan, melakukan koordinasi pada Biro klasifikasi Indonesia sehingga tidak terjadi hambatan ketika program tersebut sudah di anggarkan dalam APBD.
Fraksi Partai Demokrat memberikan Apresiasi terhadap Pemerintah Daerah dalam hal Arah kebijakan pembangunan yang memfokuskan kepada kebijakan- kebijakan yang mendukung peningkatan perekonomian masyarakat.
