Sorong, Detikpapua.Net – Forum Pengawal Perjuangan Rakyat (Fopera) Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan seruan tegas yang tidak bisa diabaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fopera menyerukan penindakan yang cenderung menyasar low-hanging fruit berupa kepala daerah di Papua Barat Daya dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (DOU), dan berani menyasar pelaku usaha yang sesungguhnya merusak sumber daya alam (SDA) ilegal untuk keuntungan pribadi.
Ketua Umum Fopera Papua Barat Daya Yanto Ijie, ST menegaskan, Fopera mendukung KPK mengawasi ketat dana otsus namun juga menantang KPK RI megejar pengelola tambang ilegal, pelaku perusak hutan, ilegal logging yang belum tersentuh.
“Kita melihat banyak pelaku usaha eksplorasi SDA ilegal yang masih bebas berkeliaran, belum tersentuh hukum sama sekali. KPK jangan hanya berani tekan para kepala daerah soal Otsus. Sudah saatnya menekankan mereka yang sebenarnya mengambil keuntungan besar – dengan merusak lingkungan, merugikan negara miliaran rupiah, dan mencuri hak-hak masyarakat lokal yang seharusnya mendapatkan manfaat dari SDA daerah,” ujar Yanto sebagaimana rilis yang diterima media ini, Rabu (17/12/2025).
Ia mengatakan, masalah perusakan SDA ilegal di Papua Barat Daya bukan lagi masalah baru, tetapi kegagalan sistem yang bertahan lama. Penebangan liar yang menebang hutan lindung tanpa kontrol, tambang ilegal yang merusak lahan dan sumber air, serta pembukaan lahan sawit yang mengabaikan hak-hak masyarakat adat telah menjadi kebiasaan.
Kerugian pendapatan negara dari aktivitas ini diperkirakan mencapai milyaran rupiah per tahun. Uang yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan layanan publik demi kesejahteraan masyarakat di daerah.
“Ironisnya, yang merasakan dampak terburuk adalah masyarakat adat. Mereka yang telah menjaga SDA selama generasi puluhan tahun justru menghadapi banjir, kekeringan akibat kerusakan hutan, dan kehilangan mata pencaharian. Sementara pelaku usaha ilegal bersenang-senang dengan keuntungan yang tidak terukur,” sebut Yanto.
Oleh karena itu, ia menegaskan Fopera meminta KPK segera membentuk Tim Investigasi Khusus yang dibekali pengetahuan konteks lokal dan keahlian untuk menelusuri jejak kejahatan yang tersembunyi.
“”Kita butuh tim yang spesialis, bukan yang hanya datang, melihat, dan pergi tanpa hasil. Jaringan pelaku SDA ilegal kompleks, mereka bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu. KPK harus mampu menembusnya,” tekan Yanto.
Harapan masyarakat terhadap KPK semakin memuncak, tetapi juga semakin penuh waspada. Banyak orang menunggu: apakah lembaga penegak hukum ini akan benar-benar menunjukkan “taring” yang dibutuhkan, atau hanya terus berputar di lingkaran penindakan yang tidak menyentuh akar masalah.
