KOTA SORONG, DetikPapua.Net– Wakil Ketua III DPR Papua Barat Daya sekaligus pimpinan Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya, Maria Jitmau, menegaskan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) agar anggaran tersebut benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
Hal tersebut disampaikan Maria Jitmau di sela-sela Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Dana Otsus Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, di Belagri Hotel, Kota Sorong, Selasa (15/9/2026).
Maria mengatakan, Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya memiliki mandat untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Otsus di seluruh wilayah Papua Barat Daya.
“Hari ini kami melakukan rapat koordinasi dan sinkronisasi bersama OPD pengelola Dana Otsus. Kami ingin melihat secara langsung dan mendengar bagaimana pengelolaan serta penyaluran Dana Otsus kepada setiap OPD,” ujar Maria.
Menurutnya, koordinasi tersebut penting karena Papua Barat Daya merupakan provinsi baru sehingga diperlukan sistem pengawasan yang kuat sejak awal agar pengelolaan Dana Otsus berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Maria menegaskan, OPD pengelola Dana Otsus harus terbuka dan transparan kepada DPRP, khususnya Kelompok Khusus, karena DPRP merupakan representasi rakyat yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggaran tersebut digunakan secara tepat.
“Kami berharap OPD yang mengelola Dana Otsus juga transparan dan terbuka kepada kami. Kita sama-sama berjalan karena kami adalah wakil rakyat, perpanjangan tangan masyarakat, dan OPD juga merupakan bagian dari pemerintah yang menjalankan program untuk rakyat,” katanya.
Ia berharap penyaluran Dana Otsus di Papua Barat Daya dapat tepat sasaran dan benar-benar sampai kepada masyarakat di daerah, terutama masyarakat kecil yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Maria juga menyoroti persoalan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang menurutnya masih menjadi persoalan dalam pengelolaan anggaran Otsus. Ia mempertanyakan kondisi ketika anggaran yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat justru kembali menjadi SiLPA.
“Anggaran itu kalau bisa jangan sampai ada SiLPA lagi. Kalau bisa anggaran tersebut dimanfaatkan dan dirasakan langsung oleh masyarakat yang ada,” tegasnya.
Maria mengatakan, Kelompok Khusus DPRP Papua Barat Daya yang baru dilantik pada 2026 baru pertama kali melakukan rapat koordinasi bersama OPD pengelola Dana Otsus. Karena itu, pertemuan tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran Otsus ke depan.
Ia memastikan Kelompok Khusus akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi agar persoalan SiLPA tidak terus berulang setiap tahun.
“Kami mengharapkan tidak boleh ada SiLPA lagi. Ke depan kami tetap akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana Otsus,” ujarnya.
Menurut Maria, pengawasan membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar DPRP dapat turun langsung melihat pelaksanaan program Dana Otsus di lapangan. Dengan demikian, DPRP tidak hanya menerima laporan administrasi, tetapi juga dapat memastikan manfaat program benar-benar diterima masyarakat.
Maria menilai Dana Otsus memiliki peran penting dalam menjawab berbagai persoalan masyarakat Papua Barat Daya, terutama di bidang kesehatan dan pendidikan.
Ia mencontohkan, masih banyak masyarakat kurang mampu yang membutuhkan biaya pengobatan, sementara di bidang pendidikan terdapat anak-anak Papua yang memiliki prestasi tetapi berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi dan membutuhkan dukungan untuk melanjutkan sekolah.
“Dana Otsus ini harus benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan biaya untuk berobat, begitu juga anak-anak kita yang berprestasi tetapi berasal dari keluarga kecil dan membutuhkan biaya untuk sekolah,” katanya.
Karena itu, Maria meminta seluruh OPD pengelola Dana Otsus untuk memperkuat perencanaan, mempercepat pelaksanaan program, serta memastikan anggaran tidak berhenti pada proses administrasi, tetapi benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat.
“Harapan kami, penggunaan Dana Otsus benar-benar dirasakan masyarakat Papua Barat Daya, terutama masyarakat kecil yang membutuhkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan program-program lainnya,” pungkasnya.
