RAJA AMPAT— Bupati Raja Ampat, Orideko I Burdam, S.IP., MM.M.Ec.Dev, mendorong penguatan sistem pendataan Orang Asli Papua (OAP) yang terintegrasi, akurat, dan berbasis by name by address. Hal tersebut disampaikan saat membuka Lokakarya Pengembangan Sistem Pendataan Terpilah OAP Raja Ampat yang merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan Tim SKALA yang berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Raja Ampat, Selasa (11/8/2026).
Siaran pers Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Raja Ampat, Petrus Rabu, S.Fil yang diterima , Selasa (11/8/2026) menjelaskan bahwa Bupati Orideko, sapaan Orideko I Burdam dalam sambutannya menegaskan pendataan OAP merupakan langkah strategis dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Menurutnya, ketersediaan data yang valid menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menentukan arah pembangunan, khususnya terkait kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Papua.
“Kita membutuhkan data yang terintegrasi dan terpilah, by name by address, sehingga pemerintah dapat mengetahui secara jelas kondisi masyarakat dan menentukan program yang tepat,” ujar Orideko.
Ia menjelaskan, kegiatan lokakarya tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan dalam forum koordinasi strategi percepatan pembangunan Papua. Karena itu, ia meminta seluruh unsur pemerintah, mulai dari tingkat kampung hingga kabupaten, dapat mengikuti proses pengembangan sistem pendataan tersebut secara aktif.
Orideko berharap pendataan tidak berhenti pada pengumpulan angka, tetapi dapat menjadi instrumen untuk menentukan sasaran program pembangunan. Dengan data yang baik, pemerintah dapat mengetahui masyarakat yang membutuhkan intervensi di bidang pendidikan, kesehatan maupun peningkatan ekonomi.
“Setelah data kita dapat secara lengkap, kita harus menentukan sasarannya. Dari situ program pembangunan dan intervensi ekonomi bisa lebih tepat dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” katanya.
Dorong Kewenangan Daerah dan Pengelolaan Potensi Lokal
Selain membahas pendataan OAP, Orideko juga menyoroti pentingnya penguatan kewenangan daerah dalam mengelola potensi lokal. Ia menilai bantuan anggaran saja tidak cukup untuk membangun kemandirian masyarakat Papua apabila tidak disertai kewenangan dan regulasi yang memungkinkan daerah mengelola sumber dayanya sendiri.
Menurutnya, masyarakat harus diberi ruang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki agar tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
“Kita jangan hanya terus diberikan uang. Kalau hanya uang, kita akan bergantung sampai kapan pun. Yang kita perlukan adalah kewenangan untuk mengelola potensi daerah dan menciptakan ekonomi yang baik bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan Raja Ampat yang memiliki kekayaan alam dan potensi pariwisata yang sangat besar. Potensi tersebut, kata dia, perlu dikelola dengan regulasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal.
Orideko juga berharap kebijakan dan regulasi terkait daerah kepulauan dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi Raja Ampat untuk mengelola wilayah dan potensinya. Hal ini dinilai penting agar masyarakat adat tidak kehilangan hak dan manfaat ekonomi dari sumber daya yang berada di wilayah mereka.
Pendidikan, Kesehatan, dan Ekonomi Jadi Prioritas
Dalam kesempatan tersebut, Orideko turut menekankan pentingnya pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Raja Ampat.
Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat telah mulai menerapkan program pendidikan gratis, meskipun pelaksanaannya masih dilakukan secara bertahap dan belum menjangkau seluruh wilayah. Pemerintah daerah juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan harus berjalan seiring dengan penguatan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri dan berbagai persoalan sosial dapat ditekan.
“Kalau ekonomi masyarakat sudah baik, saya kira kehidupan masyarakat juga akan semakin baik. Karena itu, peningkatan ekonomi menjadi tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya menjalankan program pemerintah secara administratif, tetapi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat bawah.
Pendataan Harus Menjadi Dasar Program Tepat Sasaran
Orideko kembali menegaskan bahwa pengembangan sistem pendataan OAP harus menghasilkan data yang akurat dan dapat digunakan oleh pemerintah dalam merancang program pembangunan.
Ia mendorong adanya kerja sama antara pemerintah kabupaten, pemerintah distrik, pemerintah kampung, serta pihak-pihak terkait dalam proses pendataan di lapangan.
Dengan data yang lebih lengkap, pemerintah dapat mengetahui kondisi riil masyarakat OAP di setiap kampung, termasuk kebutuhan di bidang sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
“Jangan sampai kita memiliki banyak program, tetapi masyarakat tidak merasakan manfaatnya. Karena itu, mari kita bekerja sama berdasarkan data agar setiap program benar-benar sampai kepada masyarakat,” kata Orideko.
Ia berharap lokakarya tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk memperbaiki sistem pendataan OAP di Raja Ampat sehingga dapat menjadi dasar perencanaan pembangunan yang lebih adil, terarah dan berpihak kepada masyarakat.
“Dengan komitmen bersama, saya berharap masyarakat Papua di Raja Ampat dapat terus berkembang, mandiri dan merasakan kehadiran pemerintah secara nyata,” pungkasnya.
