Raja Ampat, Detikpapua.Net – Data Orang Asli Papua (OAP) harus menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Raja Ampat. Data yang akurat dan terpilah dinilai menjadi kunci agar berbagai kebijakan dan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Senior Manager Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), Ottow G. Sineri, pada pembukaan Lokakarya Pengembangan Sistem Pendataan Terpilah OAP Kabupaten Raja Ampat, yang berlangsung di Aula Bappeda Kabupaten Raja Ampat, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Berdasarkan agenda resmi BPP Papua Barat Daya, kegiatan SHEK di Raja Ampat berlangsung pada 11–14 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan diarahkan untuk mengevaluasi pelaksanaan Otonomi Khusus sekaligus menyinkronkan dan mengharmonisasikan perencanaan pembangunan daerah dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041 dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029.
Data OAP Harus Menjadi Dasar Kebijakan
Ottow menegaskan, pengembangan sistem pendataan OAP tidak boleh hanya berakhir pada tersedianya angka atau dokumen administratif. Data harus dimanfaatkan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan, program, sasaran penerima manfaat hingga arah pembangunan daerah.
“Kalau kita punya basis data yang jelas, data OAP itu ada, maka kita bisa bekerja sama dengan Dukcapil untuk menyelesaikan administrasi kependudukannya. Data sosial lainnya juga menjadi sumber data untuk perencanaan pembangunan,” ujar Ottow.
Menurutnya, data yang kuat harus mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara nyata, mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, hingga berbagai persoalan sosial lainnya.
Ia mencontohkan, pemerintah perlu mengetahui secara jelas jumlah anak yang berpindah sekolah, kondisi ekonomi masyarakat serta persoalan sosial yang terjadi di kampung-kampung.
Dengan data tersebut, pemerintah dapat menentukan langkah intervensi secara lebih tepat, termasuk pembagian peran antara pemerintah kabupaten, pemerintah kampung maupun pihak lainnya.
“Jangan terus dari waktu ke waktu persoalan yang sama menjadi masalah. Jangan sampai dari masa ke masa berlalu, lalu kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Itu tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
20 Tahun Jadi Bahan Evaluasi
Ottow juga mengajak seluruh pihak menjadikan perjalanan pembangunan Papua selama dua dekade terakhir sebagai bahan evaluasi.
Menurutnya, kesempatan pembangunan yang tersedia saat ini harus dimanfaatkan untuk menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat Papua.
“20 tahun lalu sudah berlalu. Banyak cerita tentang Papua yang sudah kita dengar. Tetapi hari ini, apakah masa suram itu mau kita ulang lagi? Pasti tidak,” katanya.
Ia menilai masyarakat Papua memiliki peluang untuk berkembang dan menentukan masa depan melalui kebijakan yang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat setempat.
Karena itu, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diminta tidak hanya membangun berdasarkan asumsi, tetapi menggunakan data dan informasi yang benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.
Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Harus Diperkuat
Dalam sambutannya, Ottow juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan dasar, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Ia menyampaikan bahwa upaya menuju pendidikan gratis telah mulai diterapkan pemerintah, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat.
“Pendidikan ini tidak boleh lagi menjadi alasan karena uang. Sekolah dan belajar harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Sekolah gratis sudah mulai kita terapkan, dan sekarang kita berusaha memperluasnya,” ujarnya.
Selain pendidikan, akses pelayanan kesehatan juga harus semakin mudah dijangkau masyarakat. Menurut Ottow, pembangunan pelayanan dasar harus berjalan seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Ekonomi keluarga yang kuat diyakini akan membantu mengurangi berbagai persoalan sosial yang muncul akibat keterbatasan ekonomi.
“Kalau ekonomi masyarakat sudah baik, saya kira masyarakat akan lebih mandiri. Ke depan, kalau ekonomi masyarakat sudah bagus, persoalan sosial juga akan berkurang,” katanya.
Otsus Harus Dirasakan Masyarakat
Ottow juga menyoroti pentingnya pelaksanaan Otonomi Khusus yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua, termasuk dalam penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Ia berharap berbagai kebijakan dan regulasi yang dihasilkan ke depan tetap mempertimbangkan kondisi geografis, sosial dan budaya Papua, termasuk karakteristik Raja Ampat sebagai daerah kepulauan.
“Kita mendukung program-program pemerintah, tetapi juga harus ada komitmen yang kita buat dan kita laksanakan bersama, supaya masyarakat merasakan bahwa pemerintah benar-benar ada dekat dengan mereka,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah harus hadir tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui program yang benar-benar dapat dirasakan masyarakat hingga tingkat kampung.
SKALA Dorong Kolaborasi Lintas Sektor
Ottow menjelaskan, Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) tidak hanya berfokus pada pendataan.
Menurutnya, terdapat sejumlah tema utama yang menjadi perhatian SKALA, yakni data dan analisis; kebijakan publik dan regulasi; standar pelayanan minimal; gender, inklusi sosial dan disabilitas; serta Otonomi Khusus.
“SKALA bukan hanya bicara soal data. Ada lima tema utama. Ada data dan analisis, kebijakan publik dan regulasi, standar pelayanan minimal, gender, inklusi sosial dan disabilitas, serta Otonomi Khusus,” jelasnya.
Ia mengajak Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dan seluruh pemangku kepentingan untuk memanfaatkan kehadiran program SKALA sebagai ruang kolaborasi dalam memperkuat pembangunan daerah.
“Manfaatkan kehadiran program SKALA ini untuk apa yang bisa kita lakukan. Kita jangan hanya bicara. Kita harus sama-sama melaksanakan supaya masyarakat kita bisa merasakan perubahan,” pungkasnya.
Dihadiri BPP, SKALA dan Perangkat Daerah
Lokakarya tersebut melibatkan Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya, Tim SKALA, Bappeda Kabupaten Raja Ampat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), serta perangkat daerah dan pihak terkait lainnya.
Kegiatan dilanjutkan pada Rabu (12/8/2026) dengan agenda lanjutan lokakarya. Pada hari yang sama, BPP juga dijadwalkan melakukan koordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat terkait pengenalan kelembagaan, pelaksanaan Otsus serta percepatan implementasi RIPPP dan RAPPP.
Selanjutnya, SHEK dilaksanakan bersama perangkat daerah teknis terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan Otsus dan menyelaraskan perencanaan daerah dengan RAPPP.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pendalaman tematik Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan Papua Damai, termasuk identifikasi berbagai isu strategis lainnya.
Melalui penguatan sistem pendataan OAP, seluruh pihak diharapkan memiliki basis data yang lebih kuat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pembangunan, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dapat dirasakan masyarakat Raja Ampat.
