Sorong, Detikpapua.Net – Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) bersama seluruh Dinas Koperasi dan UKM kabupaten kota se-Papua Barat Daya di Hotel Mariat, Kota Sorong, Jumat (08/05/2026).
Monev dihadiri perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM RI, para narasumber, fasilitator, dan tim pendamping kegiatan, serta para peserta yang berasal dari Dinas Koperasi dan UKM se-Papua Barat Daya.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Papua Barat Daya Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si dalam sambutannya pertama-tama, menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, khususnya kepada para peserta yang hadir dari berbagai kabupaten/kota, pendamping program, serta seluruh jajaran yang selama ini telah bekerja keras melaksanakan berbagai program pemberdayaan koperasi dan UKM di Papua Barat Daya.
Ia menjelaskan, pelaksanaan dekonsentrasi pada hakikatnya bukan sekadar pelaksanaan program dan penyerapan anggaran, melainkan merupakan instrumen strategis negara dalam memastikan bahwa arah pembangunan nasional dapat diterjemahkan secara efektif sesuai kebutuhan dan karakteristik daerah.
Di Provinsi Papua Barat Daya, sebut Dr. Sellvyana, tantangan pembangunan ekonomi memiliki kompleksitas tersendiri, menghadapi kondisi geografis yang luas dan terpencar, keterbatasan akses infrastruktur dan konektivitas, kapasitas kelembagaan koperasi yang masih perlu diperkuat, serta pelaku UKM yang sebagian besar masih berada pada skala mikro dan informal.
Namun di sisi lain, Papua Barat Daya memiliki kekuatan besar berupa sumber daya alam, semangat kewirausahaan masyarakat, budaya gotong royong, dan potensi ekonomi lokal yang sangat menjanjikan. Karena itu, keberadaan program dekonsentrasi harus mampu menjadi katalisator perubahan, mempercepat penguatan ekonomi rakyat, serta membuka akses yang lebih luas bagi koperasi dan UKM untuk tumbuh dan berkembang.
“Monitoring dan evaluasi yang kita laksanakan hari ini memiliki makna yang sangat penting dan strategis. Kegiatan ini harus menjadi ruang refleksi bersama untuk melihat secara objektif sejauh mana program telah berjalan, apa saja capaian yang berhasil diwujudkan, kendala apa yang masih dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah perbaikan apa yang perlu segera dilakukan,” ujar Dr. Sellvyana.
Ia kembali menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Evaluasi harus berorientasi pada dampak nyata program terhadap masyarakat. Saat ini dunia usaha berkembang sangat cepat. Transformasi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, persaingan pasar, serta dinamika ekonomi global menuntut koperasi dan UKM untuk lebih adaptif dan inovatif. Oleh sebab itu, arah kebijakan pemberdayaan koperasi dan UKM kedepan harus lebih implementatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Ia pun mengemukakan beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama antara lain, penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia UKM, penguatan akses pembiayaan dan pasar, pengembangan potensi ekonomi lokal serta penguatan sinergi lintas sektor.
“Saya berharap melalui forum ini akan lahir rekomendasi yang konkret dan implementatif, langkah tindak lanjut yang terukur, serta komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan program kedepan. Saya juga meminta agar seluruh hasil monitoring dan evaluasi tidak berhenti dalam bentuk laporan semata, tetapi benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan program, penguatan koordinasi, peningkatan pendampingan dan inovasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah,” pesan Dr. Sellvyana.
Diakhir penyampaiannya ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Koperasi dan UKM berkomitmen untuk terus hadir mendampingi dan memperkuat koperasi serta UKM, agar mampu tumbuh menjadi pelaku ekonomi yang mandiri, tangguh, dan berdaya saing.
Dirinya mengaku percaya bahwa dengan kerja sama, integritas, dan semangat melayani masyarakat, bisa mampu membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku koperasi dan UKM yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan di Papua Barat Daya,” pungkasnya.
