Sorong, Detikpapua.Net – Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur tahun anggaran 2025, memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya karena telah ikut menyumbang kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi PBD pada tahun 2025 lalu.
Hal ini disampaikan Pansus dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dokumen LKPJ Gubenur yang digelar di Ruang Rapat Utama Kantor DPR PBD, Jalan Pendidikan Km 8 Kota Sorong, Selasa (14/04/2026).
Untuk diketahui IPM adalah indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia berdasarkan tiga dimensi dasar yakni umur panjang dan sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (ekonomi). IPM digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia di suatu wilayah.
Sekretaris Komisi IV DPR PBD Abdul Gafur, SE dalam keterangan persnya pertama-tama menyampaikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan selaku salah satu OPD mitra Komisi IV atas pelaksanaan sejumlah program kegiatan yang cukup menyentuh kepada masyarakat. Abdul Gafur menyimpulkan keberhasilan Dinas Pendidikan melalui laporan kenaikan IPM 1,29 persen di tahun lalu.
Menurutnya capaian tersebut sangat luar biasa, mengingat data penyerapan anggaran yang disampaikan Dinas Pendidikan masih sangat minim. Dimana dari total anggaran yang dikelola Dinas Pendidikan hanya menyerap sekitar 57 persen saja. Pihaknya optimis jika penyerapan lebih baik lagi maka tidak menutup kemungkinan angka IPM juga akan semakin meningkat.
“Secara keseluruhan ketika menilai kinerja Dinas Pendidikan, ini tergambarkan dari data BPS yang menunjukkan angka IPM kita. Ada kenaikan 1,29%. Nah dengan realisasi anggaran 57%, namun kemudian ada kenaikan angka IPM, saya optimis ketika realisasi anggaran lebih dari 70% bisa saja angka IPM kita semakin meningkat, dan kami sangat memberikan apresiasi atas capaian tersebut,” ujar Abdul Gafur yang saat itu hadir mendampingi Ketua Pansus Cartensz Malibela, Wakil Ketua Pansus Yanto Yatam dan Sekretaris La Ode Samsir.
Namun demikan, Abdul Gafur menyampaikan pihaknya, tetap meminta data pasti terkait nilai IPM di setiap kabupaten kota yang ada guna melihat daerah mana saja yang menyumbang nilai dimensi paling sedikit dari semua indikator yang ada. Hal ini penting untuk bisa menjadi landasan pemerintah dalam meramu kebijakan kedepannya baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun perekonomian.
“Memang kami minta untuk kemudian tolong diberikan data per kabupaten kota angka IPM kita. Kita mau lihat kontributor siapa yang punya rata-rata lama sekolah rendah, kita mau lihat semua itu dari aspek kesehatan dan ekonominya mana yang memberikan kontribusi terbanyak dan paling sedikit, supaya kemudian bisa menjadi acuan kita dalam meramu kebijakan yang inklusif,” sebut Abdul Gafur.
Sementara Ketua Pansus LKPJ Gubernur Cartensz Malibela, secara khusus menyoroti terkait tingginya nilai SiLPA di Dinas Pendidikan, dimana dari total pagu sekitar Rp 242 milyar, ada SiLPA sekitar 107 milyar. Menurutnya angka tersebut sangat fantastis, sehingga sangat disayangkan tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Namun demikian, sesuai dengan penjelasan pihak dinas, diketahui bahwa tingginya nilai SiLPA dikarenakan keterlambatan tranfer dari pusat, terutama dana Otsus. Hal ini menjadi penghambat utama bagi OPD dalam merealisasikan program dan kegiatan, karena terhimpit waktu tahun anggaran yang tidak memungkinkan.
“Bagian ini tentu kami terus memberikan masukan dan catatan kepada setiap OPD untuk bagaimana mencari formula, sehingga masalah keterlambatan trasfer ini tidak terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya. Kita semua berharap agar kedepan anggaran yang ada bisa terserap demi memenuhi kebutuhan masyarakat,” ucap Cartensz.
Pada kesempatan itu, Cartensz juga menyoroti terkait bantuan-bantuan beasiswa dan bantuan lainnya yang telah direalisasikan oleh Dinas Pendidikan di tahun 2025 lalu. Pihaknya meminta dinas memberikan laporan secara terperinci by name by adres untuk semua penerima bantuan tersebut. Hal ini penting sebagai bagian dari transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya.
“Memang ada beberapa program yang sudah terealisasi di tahun 2025 termasuk beasiswa dan bantuan lainnya, tentu kami sangat berharap dinas bisa memberikan data terperinci sehingga bisa menjadi pertanggungjawaban publik sebagai bagian dari penerapan asas transparansi dan akuntabilitas di Provinsi Papua Barat Daya ini,” tutup Cartensz.
