Sorong, Detikpapua.Net – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos yang diwakili Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si menghadiri pembukaan rapat kerja wilayah (Rakerwil) Kerukunan Keluarga Sulawesi Tenggara (KKST) Papua Barat Daya, di Kota Sorong, Rabu (10/12/2025).
Membacakan sambutan tertulis gubernur, Kaban Kesbangpol Dr. Sellvyana Sangkek, pertama-tama menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh keluarga besar KKST yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam menjaga harmonisasi kehidupan sosial kemasyarakatan di Provinsi Papua Barat Daya. Ia menyebut, kehadiran KKST tidak hanya memperkuat ikatan sesama perantau Sulawesi Tenggara, tetapi juga memperkokoh persaudaraan lintas suku, agama, dan budaya bersama masyarakat asli Papua dan seluruh komponen masyarakat lainnya.
Sebagai provinsi yang relatif baru, sebut Dr. Sellvyana, Papua Barat Daya tengah berada pada fase penting pembangunan fondasi sosial, politik, dan budaya. Dalam proses ini, stabilitas sosial, kerukunan antar kelompok masyarakat, serta suasana damai merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan pembangunan. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyadari sepenuhnya bahwa pembangunan tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan dan partisipasi aktif masyarakat, termasuk organisasi-organisasi kerukunan seperti KKST.
“Papua Barat Daya adalah rumah bersama. Di tanah ini, keberagaman bukanlah ancaman, melainkan anugerah. Perbedaan latar belakang daerah asal, suku, bahasa, dan keyakinan justru memperkaya mosaik kebangsaan kita. Oleh karena itu, nilai toleransi, saling menghargai, dan gotong royong harus senantiasa kita rawat dan aktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Dr. Sellvyana.
KKST, lanjut dia, dengan semangat kekeluargaan yang dimilikinya, diharapkan mampu menjadi jembatan harmoni tidak hanya di internal organisasi, tetapi juga dalam relasi sosial yang lebih luas. Pemerintah daerah memandang KKST sebagai mitra strategis dalam memperkuat wawasan kebangsaan, memelihara kerukunan umat beragama, serta mencegah potensi konflik sosial sejak dini melalui dialog dan pendekatan persuasif yang berlandaskan kearifan lokal.
Ia menuturkan, Rapat Kerja Wilayah tersebut memiliki arti strategis dalam menentukan arah gerak organisasi ke depan. Forum ini hendaknya menjadi ruang evaluasi yang jujur, perencanaan yang realistis, serta perumusan program kerja yang adaptif terhadap dinamika sosial di Papua Barat Daya. Pemerintah daerah berharap agar program-program yang dihasilkan mampu:
Memberdayakan sumber daya manusia warga KKST, khususnya generasi muda, agar berkontribusi positif bagi pembangunan daerah;
Mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara inklusif;
Menumbuhkan rasa memiliki terhadap Papua Barat Daya sebagai tanah pengabdian dan tempat masa depan bersama.
“Pada saat yang sama, kami juga mengajak KKST untuk terus menanamkan semangat persatuan dan cinta tanah air, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta aktif mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif,” sebut Dr. Sellvyana.
Lebih jauh ia mengungkapkan, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya membuka ruang seluas-luasnya untuk bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat. Kemitraan yang dibangun atas dasar kepercayaan, keterbukaan, dan kesetaraan akan menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang aman, rukun, maju, dan sejahtera.
“Mari kita jadikan forum Rapat Kerja Wilayah ini sebagai momentum untuk memperteguh komitmen bersama: merawat kerukunan, menjaga perdamaian, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan Papua Barat Daya — demi generasi hari ini dan generasi yang akan datang,” tutup Dr. Sellvyana.
