Sorong, Detikpapua.Net – Kabupaten Teluk Wondama dengan Bukit Aitumeri yang menyimpan berjuta pesan history dan nilai-nilai religi, kian mendapatkan perhatian publik, khususnya bagi orang Papua. Dari atas bukit Aitumeri inilah perjalanan perdadaban Bangsa Papua dimulai oleh Tuhan Allah yang dinubuatkan melalui hambah-Nya Pdt. I. S. Kijne tepat pada tanggal 27 Oktober 1925, satu abad yang lalu.
Peringatan 1 abad Nubuatan Pdt. I. S. Kijne yang baru saja dirayakan oleh seluruh khalayak Papua beberapa waktu lalu sejatinya bukan hanya sebatas perayaan syukur atas penyertaan dan karya Tuhan dalam perjalanan bangsa Papua, tetapi juga bagian dari penyerahan dan pengakuan iman orang Papua, bahwa pesan-pesan semesta melalui Pdt. I. S Kijne sungguh nyata dan terus terjadi di tanah ini.
Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua sebagai benteng penjaga wasiat nubuatan I.S. Kijne ternyata telah berpikir selangkah lebih jauh. Momentum 1 abad nubuatan Pdt. Kijne tidak hanya dilihat sebagai ucapan syukur dan pengakuan iman, tetapi juga menjadi titik simpul dimulainya babak baru peradaban orang Papua. Gereja merasa perlu dipersiapkan semacam peta jalan (road map) yang mengharmonikan pesan-pesan moral dan relligius di masa lalu dengan tantangan dan kenyataan di masa depan, khususnya dalam perjalanan menuju 2 abad peradaban bangsa Papua.
Landasan inilah yang menjadi dasar filosofis, lahirnya kegiatan diskusi kelompok terfokus yang diinisiasi oleh Departemen Pelayanan Kasih dan Keadilan GKI di Tanah Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Wondama selama dua hari berturut-turut, tepat pada momentum perayaan 1 abad nubuatan Pdt. I.S. Kijne. Diskusi terfokus pada penggalangan pikiran gereja yang diintegrasikan dalam perspektif pemerintah bersama stakeholder dan masyarakat adat, guna mencari benang merah dalam menjaga nilai-nilai yang menjadi wasiat Kijne bagi bangsa Papua.
“GKI di Tanah Papua melalui Departemen Pelayanan Kasih dan Keadilan, telah mendorong diskusi kelompok terfokus. Diskusi itu dimulai di Kabupaten Teluk Wondama dengan menghadirkan pemerintah daerah bersama stakeholder dan masyarakat adat. Kita coba mengintegrasikan pikiran-pikiran gereja kedalam perspektif pemerintahan dan masyarakat adat. Puji Tuhan diskusi ini mendapat respon sangat positif dari pemerintah daerah dan masyarakat adat, sehingga menghasilkan sejumlah usulan strategis, khususnya dalam melihat Wondama sebagai episentrum peradaban bangsa Papua,” ujar Akademisi sekaligus Ketua Forum Generasi Muda GKI Provinsi Papua Barat Prof. Dr. Ir Sepus Fatem, M.Sc saat diwawancarai awak media perihal kegiatan diskusi terfokus tersebut.
Prof Sepus menyebut, ada sekitar 18 komitmen tindak lanjut yang disepakati dalam fokus group discussion (FGD) tersebut. Diantaranya terkait dengan penelitian aset-aset yang ada di lingkungan Kabupaten Teluk Wondama sebagai aset gereja yang perlu disertifikasikan lalu diharuskan masuk dalam cagar budaya dengan target pengembangan kegiatan ekowisata religi di wilayah tersebut.
Kedua, ada beberapa rekomendasi termasuk dorongan untuk membentuk Perda tentang Aitumeri dan Kabupaten Teluk Wondama sebagai Kota Peradaban. Sebagai episentrum peradaban yang menjadi pusat perhatian seluruh masyarakat Papua, tentu Teluk Wondama perlu mendapat intervensi dari pemerintah melalui penyediaan payung hukum, minimal dalam bentuk Perda untuk melindungi aset-aset gereja, warisan histroris serta nilai-nilai moral dan religi di tempat tersebut.
“Ada tiga pesan utama dalam credo atau doa Kijne yaitu siapa yang bekerja diatas tanah ini dengan jujur, setia dan dengar-dengaran. Tiga kata kunci ini yaitu jujur, setia dan dengar-dengaran, kita mau harus menjadi pegangan dan falsafah hidup sekaligus komitmen iman sepanjang hayat bagi seluruh masyarakat Papua terlebih bagi para pemimpin Papua. Nah, komitmen iman ini bisa kita jaga melalui instrumen-instrumen tadi seperti Perda dan lain sebagainya,” sebut Prof Sepus.
Selain Perda Wondama sebagai Kota Peradaban, dalam FGD tersebut juga disepakati komitmen tindak lanjut lainnya seperti usulan pembentukan Perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Kabupaten Teluk Wondama, kemudian mendorong masyarakat adat untuk melakukan sidang-sidang adat, musyawara-musyawarah suku dalam rangka membangun kekuatan sosial terhadap ancaman korporasi. Ada juga terkait dengan bagaimana koordinasi antara gereja dan pemda dengan kementerian kehutanan dalam rangka integrasi kawasan-kawasan situs yang ada di Wondama untuk masuk dalam dokumen Rencana Tata Ruang, baik kabupaten maupun provinsi.
“Jadi apa yang dikerjakan ini, intinya adalah gereja sudah bergerak cepat meletakkan dasar awal untuk menyambut abad kedua. Kegiatan mendapatkan dukungan penuh dari Badan Pekerja Sinode GKI di tanah Papua. Tentunya kami sangat berharap apa yang menjadi komitmen bersama dalam forum ini bisa ditindaklanjuti secara serius, demi tercapainya apa yang menjadi cita-cita kita bersama,” pungkasnya.
Adapun Prof Sepus Fatem hadir dalam FGD tersebut dengan membawakan dua materi sekaligus yakni:
- “Mendorong Kolaborasi Gereja, Masyarakat Adat dan Pemerintah dalam Mendukung Perlindungan Aset Peradaban Melalui Perbaikan Tata Kelola di Kabupaten Teluk Wondama Menuju Peradaban Kedua”
- “Membangun Kesadaran Lingkungan Hidup di Kalangan Warga Gereja Untuk Masa Depan di Tanah Peradaban Bangsa Papua, Kabupaten Teluk Wondama”
Untuk diketahui, turut hadir dalam kegiatan diskusi tersebut Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Hiskia Rollo, S.Th.,MM ), Wakil Ketua II Sinode GKI di Tanah Papua Pdt. Gustaf Wutoi, Sekretaris Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Daniel Kaigere, S.Th. Ada juga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Teluk Wondama Simson Samberi, S.Hut.,MM, Kepala Dinas Pariwisata Kristian Mambor, S.Hut.,M.Si, Kadis Pertanian Korneles Paduai, SP., MP, Ka.CDk Teluk Wondama Ely Leihitu, SP.,M.Hut dan Drs. Perwakilan DPRK Kab Teluk Wondama Amos Waropen dan perwakilan masyarakat adat Wondama Petrus Yance Uryo serta sejumlah peserta dari berbagai unsur lainnya.
