Sorong, Detikpapua.net – Dua tahun setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Barat Daya dan Universitas Muhammadiyah Sorong (UNAMIN), publik kini mempertanyakan arah dan kelanjutan kerja sama strategis tersebut.
Pada tahun 2023, BKPSDM menggandeng UNAMIN dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program beasiswa S1 dan S2 Ilmu Hukum bagi 80 pegawai. Program ini sempat disambut antusias karena dinilai sebagai langkah progresif dalam mendorong profesionalisme aparatur sipil negara di wilayah baru hasil pemekaran ini.
Namun, menjelang pertengahan tahun 2025, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan program tersebut, baik dari sisi rekrutmen penerima beasiswa maupun pendanaan program lanjutan.
Dalam wawancara khusus dengan Detikpapua.net, Kepala BKPSDM Papua Barat Daya, Efraim Kambu, SH., M.Si., menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu keputusan dari pimpinan tertinggi daerah, yaitu Gubernur Elisa Kambu.
“Perjanjian Kerjasama UNAMIN merupakan bagian dari visi besar Pemprov Papua Barat Daya dalam menyiapkan SDM unggul, khususnya di bidang hukum. Namun untuk melanjutkan program beasiswa ini di tahun 2025, kami masih menunggu petunjuk teknis dan keputusan dari Bapak Gubernur,” ujar Efraim.
Menurutnya, kendala bukan terletak pada kesiapan teknis atau kapasitas kampus, melainkan pada penyesuaian kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan yang kini tengah dievaluasi oleh pimpinan daerah.
“Kami siap. UNAMIN pun kami tahu sangat siap melanjutkan. Tapi tentu, kami harus mengikuti mekanisme formal dan tidak bisa bergerak tanpa arahan resmi dari pimpinan,” tambah Efraim.
Ketika ditanya soal dampak dari ketidakpastian ini terhadap para calon penerima manfaat program, Kepala BKPSDM menyampaikan bahwa pihaknya akan tetap berupaya memperjuangkan keberlanjutan program ini agar tidak terputus di tengah jalan.
“Kami tetap komitmen, dan tentu harapan kami, program yang sudah baik ini bisa dilanjutkan. Tapi kita perlu waktu dan koordinasi lebih lanjut. Yang pasti, kita tidak ingin menciptakan harapan palsu bagi masyarakat dan pegawai,” tutupnya.
Sementara itu, upaya redaksi Detikpapua.net untuk mengonfirmasi pihak Universitas Muhammadiyah Sorong belum membuahkan hasil. Pihak rektorat belum menjawab panggilan telepon maupun pesan WhatsApp yang dikirimkan hingga berita ini dirilis.
PKS antara BKPSDM Papua Barat Daya dan UNAMIN telah menjadi simbol sinergi antara dunia pendidikan dan birokrasi. Kini publik menanti: apakah kerja sama ini akan terus berlanjut, atau hanya menjadi program jangka pendek yang terhenti di tengah jalan?
Waktu dan keputusan dari pucuk pimpinan daerah akan menjadi penentu arah program ini. Masyarakat dan para aparatur muda Papua Barat Daya menunggu dengan penuh harap.
