Dampingi Pemda Maybrat, BP3OKP PBD Temukan Lima Masalah Utama
Sebarkan artikel ini
“Lima masalah utama yang menjadi isu strategis yang perlu disusun dalam dokumen perencanan yaitu masalah Keamanan dalam Masyarakat, angka kelahiran yang rendah, PAD, tata Kelola pemerintahan yang perlu adanya perbaikan dan angka Harapan serta Rata Lama sekolah yang masih rendah” B3POKP Papua Barat Daya
Vaitmayaf, Detikpapua.Net – Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) Papua Barat Daya, mendampingi Pemerintah Kabupaten Maybrat dalam Rencana Awal (Ranwal) Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Selasa (06/05/2025). Dokumen Perencanan ini disusun oleh Tim Ahli dari Unipa yang diketuai oleh Prof.Dr.Ir. Sepus.M.Fatem, S.Hut.,M.Sc.
Pokja BP3OKP Perwakilan Papua Barat Daya saat foto bersama dengan bupati dan wakil bupati Maybrat dalam kegiatan Rencana Awal (Ranwal) Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Selasa (06/05/2025). Foto/Yohanes Sole
Hadir dalam kegiatan ini Bupati dan Wakil Bupati Maybrat, Ketua DPRK, Sekda Maybrat, Pimpinan OPD beserta staf , Kapolres, Sesepuh Maybrat Drs. Agustinus Saa dan Anggota Pokja BP3OKP PBD yaitu Pokja Papua Sehat (drg.Rosasaline Krimadi), Pokja Papua Cerdas (Helena Tituridai), Pokja Papua Produktiv (Herman Tubur dan Virginus Turot).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Bupati Kabupaten Maybrat Karel Murafer, SH.,MA. Dilanjutkan dengan pemaparan RPJMD oleh Tim Ahli Unipa serta arahan dari BP3OKP terkait kesesuaian visi misi bupati dalam RPJMD dengan RPJMD Provinsi serta RPJMN Nasional yang termuat dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIP3) dalam Peraturan Presiden (Perpres 12 tahun 2025).
Dalam Ranwal RPJMD ini BP3OKP bersama tim Ahli Unipa menemukan lima masalah utama yang menjadi isu strategis yang perlu disusun dalam dokumen perencanan yang menjadi fokus pemerintah daerah yaitu; Masalah Keamanan dalam Masyarakat yang diakibatkan oleh kebiasan Mabuk /suka minum minuman keras (Miras) dalam misi Pembangunan Papua yaitu Papua Damai, masalah angka kelahiran yang rendah, Pendapatan Asli Daerah yang rendah (ketergantungan terhadap dana transfer ke daerah dari pusat sangat tinggi), tata Kelola pemerintahan yang perlu adanya perbaikan dan angka Harapan serta Rata Lama sekolah yang masih rendah.
Wakil Bupati Maybrat, Ferdinando Solosa, SE, Para Pimpinan OPD dan perwakilan tokoh Masyarakat menyampaikan pandangan dan masukan bagi pembobotan dokumen RPJMD ini. Dalam pandangannya, Wakil Bupati menjelaskan mengapa dalam dokumen RPJMN Kabupaten Maybrat masih tergolong sebagai daerah afirmasi karena kemiskinan ekstrim, karena masih banyak masyrakat mampu yang menerima Bansos sehingga mereka masih terhitung sebagai penduduk miskin.
Selain itu, Wabup juga menekankan komitmen dalam menyelesaikan RPJMD ini menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebelum tanggal 20 Agustus 2025 dan mengupayakan agar ada penurunan angka penduduk miskin di Maybrat selama pemerintahannya bersama Bupati.
Kegiatan ini ditutup dengan arahan penutup dari Bupati Maybrat. Dalam arahannya Bupati menekankan komitmen untuk memperbaiki tata Kelola pemerintahan berlandaskan RPJMD dan RPJMN, upaya peningkatan PAD melalui singkronisasi diantara OPD, fokus peningkatan infrastruktur di daerah terisolir seperi Aifat Timur dan Mare, memperbaiki kualitas data daerah karena akan bekerja berdasarkan data, OPD akan dibagi kerja berdasarkan tiga misi yaitu Papua Sehat, Cerdas dan Produktiv serta akan lebih sering bermitra dengan BP3OKP dalam membangun Maybrat.
