Teminabuan, Detikpapua.Net – Masyarakat adat 7 marga/keret pemilik ulayat di lokasi operasional PT Permata Putra Mandiri (PPM)/PT ANJ Group, akhirnya bersedia melakukan pembukaan palang yang dipasang beberapa waktu lalu. Palang yang sempat melumpuhkan aktivitas perusahaan itu dibuka usai Kepala Suku Imekko yang juga merupakan Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodory, S.Sos.,M.Tr.Ap turun langsung memediasi kedua bela pihak.
Pertemuan antara masyarakat adat Iwaro bersama pihak perusahaan tersebut digelar langsung di lokasi perusahaan di Distrik Metemani, Imekko Sorong Selatan, Kamis (10/04/2025). Pertemuan tersebut pun menghasilkan sejumlah kesepakatan, salah satunya masyarakat bersedia membuka palang agar aktivitas perusahaan berjalan lancar kembali. Proses pembukaan palang pun dilakukan langsung oleh Wabup Yohan Bodory di lokasi.
Kepada awak media, Wabup Yohan Bodory mengatakan, persoalan antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan termasuk PT ANJ Group merupakan hal yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Apalagi wilayah operasional PT ANJ Group ada dalam wilayah adat Imekko, masyarakat adat yang ia pimpin saat ini. Tentu dirinya tidak bisa tinggal diam, harus mengambil tindakan agar persoalan yang ada bisa diselesaikan.
Sama halnya dengan sikap masyarakat adat, Yohan menegaskan bahwa kehadiran pihaknya di lokasi perusahaan tidak serta merta menyalahkan atau menyudutkan pihak perusahaan, namun kehadirannya semata untuk mencari solusi, berbicara dari hati ke hati, sehingga antara pihak perusahaan dan masyarakat adat saling memahami hak dan kewajiban masing-masing, untuk kemudian dilaksanakan secara sebaik-baiknya.
“Tentu persoalan ini menjadi tanggungjawab kami selaku pemerintah daerah untuk menyelesaikannya, apalagi saya sendiri selaku kepala Suku Imekko tentu memikul beban moril untuk dapat memastikan aktivitas perusahaan berjalan lancar, tetapi disisi lain hak-hak masyarakat adat, karyawan hingga pemilik ulayat dapat terpenuhi. Prinsip ini yang kami pegang sehingga kami turun melakukan mediasi,” ujar Yohan saat dihubungi via telephone, sesaat usai pembukaan palang.
Ia mengungkapkan, pertemuan mediasi tersebut berjalan aman dan lancar, kedua bela pihak saling terbuka dan siap menunaikan kewajibannya masing-masing. Ia menggarisbawahi bahwa aksi pemalangan yang dilakukan masyarakat adat, sejatihnya bukan karena mereka tidak menginginkan kehadiran perusahaan, tetapi hanya meminta kejelasan terkait hak-hak mereka.
Apalagi, lanjut Yohan, masyarakat pemilik ulayat termasuk semua karyawan, sudah mengetahui adanya peralihan kepemilikan PT ANJ Group dari manajemen perusahaan yang lama kepada pihak lain. Tentu hal ini menimbulkan sejumlah konsekwensi bagi perusahaan, berkaitan dengan hak-hak karyawan dan masyarakat adat. Hal ini tentu harus dibicarakan secara baik agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar di kemudian hari.
“Jadi mereka (masyarakat adat) hanya ingin meminta penjelasan dari pihak perusahaan tekait hak-hak mereka, akibat adanya peralihan kepemilikan perusahaan. Tadi dalam pertemuan disebutkan terkait masalah BPJS dan sejumlah hal lain. Puji Tuhan ada keterbukaan dari kedua bela pihak, makanya masyarakat mengijinkan palang untuk dibuka,” sebut Yohan.
Ia menambahkan, meski berhasil membuka palang, namun pertemuan tersebut belum final. Masih akan ada pertemuan selanjutnya yang akan dimediasi oleh Pemda Sorong Selatan, dalam rangka menyepakati sejumlah hal yang menyangkut hak dan kewajiban perusahaan, juga sebaliknya hak dan kewajiban masyarakat adat di lokasi perusahaan. Ia pun menegaskan pihaknya siap mengagendakan pertemuan mediasi tersebut dalam waktu yang tidak terlalu lama.
Diakhir penyampaiannya, Yohan menegaskan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sorong dibawa kepemimpinan Bupati Petronela Krenak, S.Sos dan dirinya sebagai wakil selalu berkomitmen mendukung setiap kegiatan investasi di wilayah pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan. Namun sejalan dengan komitmen tersebut, pihaknya perlu memastikan hal-hal yang bekaitan dengan hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat didalamnya dapat terpenuhi secara baik.
“Atas nama Kepala Suku Imekko tetapi juga sebagai Wakil Bupati Sorong Selatan, saya mengimbau semua pihak, baik masyarakat adat, karyawan maupun pihak perusahaan bisa menahan diri dan mempercayakan sepenuhnya Pemda Sorong Selatan untuk memediasi persoalan ini. Mari kita terus menjaga kekompakan dan kekeluargaan, agar program-progam pemerintah termasuk kegiatan investasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa berjalan baik, juga yang paling penting kita harus pastikan Sorong Selatan tetap aman dan damai,” tutup Wabup Yohan Bodory.
