Sorong, Detikpapua.Net – Ketua Tim Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Yosafat Kambu dinilai lebih layak menduduki kursi pimpinan defenitif sebagai ketua DPR Papua Barat Daya periode 2024-2029.
Selain memiliki pengalaman dan kemampuan, Yosafat merupakan anggota DPR dengan raihan suara terbanyak, ketimbang rekan-rekannya yang lain di internal partai Golkar.
Tokoh Masyarakat adat Doberai, Otto Ajoe meminta agar dalam proses penentuan unsur pimpinan dewan, dalam hal ini kursi ketua DPR PBD, partai Golkar selaku pemenang Pemilu agar dapat memperhatikan dengan baik, kemampuan, kapabilitas, pengalaman dan tracrekord para kadernya.
Tanpa berbelit-belit, Otto menyatakan bahwa dari sekian banyak kader Golkar yang ada, hanya Yosafat Kambu yang dinilainya paling layak. Hal ini tentu bukan tanpa alasan, ada banyak hal yang dimiliki Yosafat Kambu yang tentu selaras dengan harapan dan keinginan masyarakat di Papua Barat Daya.
Pertama, sebut Otto, Yosafat sudah sangat berpengalaman duduk di kursi DPR tingkat provinsi, bahkan sampai beberapa periode. Tentu pengalaman-pengalaman tersebut sangat dibutuhkan dalam mengelola lembaga setingkat DPR provinsi di Papua Barat Daya ini. Selain itu Yosafat juga dinilai memiliki kecakapan untuk menjadi pemimpin.
“Kami melihat dari semua kader yang ada, hanya Yosafat Kambu yang kami nilai layak menjadi ketua DPR PBD. Beliau punya pengalaman, punya kemampuan dan yang paling penting beliau sangat paham dengan kondisi daerah,” ujar Otto.
Otto juga menyebut, Yosafat Kambu merupakan anak adat asli Doberai, sekaligus tokoh yang telah berjasa bagi hadirnya Provinsi Papua Barat Daya. Melalui perjuangan mereka lah provinsi ini bisa hadir dan dinikmati oleh semua masyarakat. Maka sangat bijak, ketika kepercayaan itu diberikan padanya.
Yosafat Kambu, sebut Otto merupakan seorang tokoh yang sangat disegani namun dicintai masyarakat. Ia juga sangat memahami dengan baik situasi dan kondisi masyarakat Papua Barat Daya, sehingga diyakini mampu menyelesaikan semua persoalan di provinsi ini dengan baik.
“Bapak Yosafat Kambu ini adalah pelaku pemekaran provinsi ini, beliau tau kondisi dan keadaan masyarakat, jadi ketika beliau duduk, beliau sudah tahu apa yang akan dikerjakan,” sebut Otto.
Selaku masyarakat adat, Otto mengaku pihaknya sangat mendukung apabila kursi pimpinan DPR PBD ditempati oleh figur seperti Yosafat Kambu. Bahkan secara blak-blakan Otto menyebut pihaknya menolak dengan tegas apabila Partai Golkar menunjuk orang lain, termasuk ketua sementara saat ini Hendrik Wairara menjadi ketua DPR PBD defenitif.
Ia menambahkan, kalaupun pimpinan Partai Golkar sudah menyerahkan surat mandat kepada yang bersangkutan (Hendrik Wairara) untuk menjadi ketua defenitif, maka surat tersebut harus segera ditarik kembali,
“Hargai anak adat Doberai untuk duduk sebagai Ketua DPR Papua Barat Daya. Selaku Tokoh adat di wilayah adat Doberai, saya menyampaikan bahwa yang layak menjadi Ketua DPR Papua Barat Daya adalah Bapak Yosafat Kambu. Kami menolak dengan tegas Hendrik Wairara yang telah diberikan surat mandat sebagai Ketua DPR Papua Barat Daya, kami minta surat tersebut ditarik kembali,” tegas Otto.
Diakhir penyampaiannya, Otto menyenyebut pihaknya tidak menampik bahwa kewenangan untuk penentuan kader mengisi jabatan tertentu di parlemen adalah milik partai politik. Namun, selaku tokoh adat dan tokoh masyarakat, pihaknya perlu memberikan semacam saran bahkan peringatan, agar keputusan yang diambil tidak merugikan masyarakat.
Apalagi, lanjut dia, provinsi ini masih baru, butuh ketenangan, butuh kecakapan untuk bisa perlahan-lahan membangunnya. Jangan sampai keputusan yang diambil partai justru akan menimbulkan persoalan baru, termasuk terjadinya gesekan dimasyarakat.
“Kalau salah mengambil keputusan atau salah menempatkan orang nanti akan bermasalah, masyarakat tidak terima kemudian terjadi gesekan, tentu berdampak pada semua hal. Jadi sekali lagi kami minta tunjuk lah orang yang tepat, yang punya kemampuan dan yang diinginkan oleh masyarakat,” pungkasnya.
