“Tentunya ada beberapa hal yang menjadi catatan dan evaluasi kami. Satu hal yang pasti bahwa kami tidak perna punya tendensi atau niat buruk sedikitpun kepada setiap calon. Kalaupun pada akhirnya kami keliru, itu akan menjadi evaluasi dan perbaikan bagi kami” Farly Sampetoding Rego
Sorong, Detikpapua.Net – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Papua Barat Daya, menyampaikan apresiasi sekaligus terima kasih kepada semua pihak, yang telah membantu menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada Papua Barat Daya, khususnya dalam mendukung tugas-tugas pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu yang menjadi tugas kewenangan Bawaslu.
Ketua Bawaslu Papua Barat Daya, Farly Sampetoding Rego mengatakan, perhelatan Pilkada di Provinsi Papua Barat Daya tidak terlepas dari sejumlah dinamika. Hal ini juga memberi tantangan tersendiri bagi Bawaslu dalam memaksimalkan tugas pengawasan juga tugas-tugas yang lain termasuk pencegahan dan penindakan pelanggaran yang ditemui.
Farly mengakui, tugas-tugas yang melekat pada Bawaslu tidak akan bisa ditunaikan secara maksimal, apabila tidak ada dukungan dari masyarakat juga semua stakeholder yang ada.
Untuk itu, Farly menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, baik pemerintah daerah, TNI Polri, BIN, KPU, organisasi masyarakat, lembaga adat hingga awak media yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan tugas pengawasan Pilkada.
“Tentu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pj gubernur saat itu, kemudian TNI Polri, lembaga adat, para tokoh, awak media dan semua elemen masyarakat yang telah ikut berkontribusi dalam memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan aman dan lancar. Bawaslu atau negara mungkin tidak bisa memberi lebih, tetapi yakinlah bahwa perbuatan baik kita pasti dicatat oleh Tuhan,” ujar Farly saat disambangi Detikpapua.net di Kantornya, Kamis (13/03/2025).
Namun demikian, dalam tugas pengawasan tersebut, Farly mengakui masih banyak kekurangan dan kelemahan yang ditemukan pihaknya di lapangan. Hal ini, lanjut dia tentu akan menjadi bahan evaluasi, baik internal Bawaslu sendiri, maupun melibatkan stakeholder. Apalagi, sebut dia, wilayah Papua memiliki kekhususan dalam frame otonomi khusus (Otsus).
“Banyak hal sebenarnya yang tentu menjadi bahan evaluasi kita baik kami sendiri di Bawaslu maupun melibatkan semua stakeholder. Prinsipnya dalam tugas pengawasan ini kan apa yang tertulis itu yang kami kerjakan, tetapi tentu ada banyak perspektif dalam kita melihat hukum baik hukum universal maupun yang menyangkut kekhususan kita di Papua,” sebut Farly.
Ia mencontohkan, misalnya terkait surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu, beberapa waktu lalu yang kemudian dipersoalkan hingga sampai ke tingkat Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berujung sanksi peringatan kepada Bawaslu Papua Barat Daya.
Farly menuturkan, dalam penerbitan surat rekomendasi tersebut, Bawaslu sudah melakukan pertimbangan yang matang dengan melihat landasan-landasan hukum yang ada. Namun, perlu diakui bahwa perspektif yang dipakai sedikit berbeda dengan pandangan DKPP. Secara kelembagaan tentu Bawaslu menghormati keputusan tersebut dan siap melihat kembali hal-hal yang terlewatkan dalam konteks evaluasi demi perbaikan di masa depan.
“Tentunya ada beberapa hal yang menjadi catatan dan evaluasi kami. Yang jelas apa yang kami lakukan itu menurut kami sudah sesuai, tetapi didalam mekanisme dan prosedur lain tentu kami menghargai apa yang menjadi keputusan DKPP. Satu hal yang pasti bahwa kami tidak perna punya tendensi atau niat buruk sedikitpun kepada setiap calon, kami hanya semata-mata ingin menegakan aturan sebagaimana tugas dan fungsi kami. Kalaupun pada akhirnya kami keliru, itu akan menjadi evaluasi dan perbaikan bagi kami,” ucap Farly.
Lebih jauh Farly menyebut dari seluruh rangkaian pesta demokrasi Pilkada Papua Barat Daya, ada hal yang cukup menarik dan patut dipertahankan diwaktu-waktu mendatang. Dimana, sebut dia, masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kontestasi Pilkada memiliki kesadaran hukum dan kedewasaan dalam berpolitik. Hampir semua persoalan yang terjadi diselesaikan melalui jalur hukum tanpa meninggalkan dampak sosial yang signifikan.
Begitu pula ketika keputusan tertinggi menetapkan pemenang Pilkada, semua pihak secara sadar dan lapang dada menerima keputusan tersebut. Bahkan upaya rekonsiliasi pun tidak sulit dilakukan karena semua pihak dengan sukarela menyatakan dukungan dan siap bergandengan tangan mendukung pemerintahan yang ada.
“Satu hal yang saya perlu apresiasi bahwa dari semua dinamika ini, semua diuji dengan hukum. Menurut saya ini sesuatu yang sangat baik yang patut kita pertahankan dalam konteks kita sebagai warga negara hukum tetapi juga sebagai warga yang demokratis. Kami berharap awal yang baik ini bisa menjadi tonggak buat kita untuk kedepan kita lebih sukses lagi dalam menggelar pesta demokrasi kuhusunya Pilkada,” tuntas Farly.
