“Saya tidak menolak program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi jika pelaksanaannya justru mengorbankan sektor-sektor prioritas lainnya, maka hal ini menjadi tidak bijak. Apalagi, pelaksanaannya menimbulkan banyak polemik dan konflik di berbagai daerah” Alan Ambrau
Manokwari, Detikpapua.Net – Salah satu aktivis muda Papua, Alan Ambrau, mengkritik kebijakan pemerintah terkait Program Makan Siang Gratis (MSG) atau makan bergizi gratis (MBG). Ia menilai bahwa program ini mengorbankan berbagai program prioritas dan krusial lainnya demi sebuah kebijakan jangka pendek yang tidak memiliki keberlanjutan serta berpotensi menimbulkan banyak konflik di masyarakat.
Menurut Alan Ambrau, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan program-program yang bersifat fundamental dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Ia menilai bahwa pengalihan anggaran besar untuk program MSG justru berisiko menghambat pembangunan sektor-sektor penting tersebut.
“Saya tidak menolak program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat, tetapi jika pelaksanaannya justru mengorbankan sektor-sektor prioritas lainnya, maka hal ini menjadi tidak bijak. Apalagi, pelaksanaannya menimbulkan banyak polemik dan konflik di berbagai daerah,” ujar Alan Ambrau dalam pernyataannya.
Selain itu, ia juga menyoroti pelibatan TNI dalam implementasi program tersebut. Menurutnya, program sosial seperti ini sebaiknya dijalankan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, lembaga sosial, ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam menangani masalah kesejahteraan masyarakat.
“TNI memiliki tugas utama dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, sebaiknya program makan siang gratis ini tidak dilaksanakan oleh mereka, melainkan oleh instansi yang memang berkompeten di bidang ini,” tegasnya.
Alan Ambrau berharap pemerintah dapat mengevaluasi kembali kebijakan ini agar lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan bahwa program-program prioritas lainnya tidak dikorbankan demi program yang bersifat sementara.
Ia juga mendesak pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
