WAMENA, DetikPapua.Net— Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Jayawijaya melayangkan kritik keras terhadap Rektor dan Yayasan Universitas Amal Ilmiah (UNAIM) Yapis Wamena agar tidak menutup mata terhadap dugaan tindakan arogan salah satu oknum dosen terhadap mahasiswa.
KNPI menilai pimpinan kampus dan yayasan harus bertanggung jawab memastikan kebebasan berpendapat di lingkungan akademik tetap dihormati, bukan justru membiarkan mahasiswa merasa tertekan ketika menyampaikan kritik terhadap kebijakan kampus.
Ketua KNPI Kabupaten Jayawijaya, Hengky Hilapok, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai masalah biasa. Menurutnya, Rektor dan yayasan harus segera mengambil langkah konkret melalui pemeriksaan secara objektif dan transparan terhadap dosen yang bersangkutan.
Ia menilai, pimpinan universitas dan yayasan memiliki tanggung jawab moral serta kelembagaan untuk menjaga lingkungan pendidikan yang demokratis, melindungi hak mahasiswa, dan memastikan tenaga pengajar menjalankan tugas sesuai etika akademik.
KNPI Jayawijaya mengecam dugaan tindakan pembungkaman ruang demokrasi mahasiswa yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum dosen Universitas Amal Ilmiah (UNAIM) Yapis Wamena.
Menurut Hengky, wajah pendidikan tinggi di Kabupaten Jayawijaya tidak seharusnya tercoreng oleh sikap yang dinilai otoriter dan tidak mencerminkan etika seorang pendidik.
Ia menjelaskan, dugaan tindakan tersebut muncul ketika mahasiswa menyampaikan protes terhadap aturan kampus yang dianggap tidak adil. Selain itu, oknum dosen yang bersangkutan diduga menyampaikan komentar bernada represif melalui grup WhatsApp internal maupun media sosial Facebook.
KNPI Jayawijaya menilai kampus seharusnya menjadi ruang akademik yang menjunjung tinggi kebebasan berpikir, dialog terbuka, serta penghormatan terhadap perbedaan pendapat.
Bukannya mendidik dan merawat nalar kritis generasi muda, seorang tenaga pengajar justru seharusnya memberikan contoh bagaimana menghadapi kritik secara bijaksana dan akademis.
“Kampus adalah mimbar kebebasan berpikir, bukan barak otoriter. Ketika seorang dosen alergi terhadap kritik dan menggunakan pengaruhnya untuk mengintimidasi mahasiswa di media sosial, integritas moral serta kapasitas akademisnya patut dipertanyakan,” tegas Hengky.
Ia menilai, tindakan yang diduga dilakukan secara verbal tersebut tidak hanya berpotensi mencederai hak mahasiswa dalam menyampaikan pendapat, tetapi juga dapat merusak citra UNAIM Yapis Wamena sebagai institusi pendidikan tinggi di Tanah Papua.
KNPI Kabupaten Jayawijaya juga melayangkan kritik terhadap pimpinan UNAIM Yapis Wamena dan pihak yayasan. Menurut Hengky, persoalan dugaan sikap arogan oknum dosen terhadap mahasiswa tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa atau dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas.
Rektor sebagai pimpinan universitas memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk memastikan seluruh aktivitas akademik berjalan sesuai dengan etika pendidikan tinggi.
Begitu pula yayasan sebagai badan penyelenggara pendidikan, yang memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap tata kelola institusi dan memastikan lingkungan kampus berjalan secara sehat, demokratis, serta menghormati hak mahasiswa.
KNPI mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap tenaga pengajar telah dijalankan apabila mahasiswa justru merasa tidak mendapatkan ruang yang aman untuk menyampaikan aspirasi dan kritik.
Rektor dan yayasan, menurut KNPI, tidak boleh hanya hadir ketika berbicara mengenai prestasi, pembangunan, dan citra institusi. Namun, harus berani mengambil tanggung jawab ketika muncul persoalan yang menyangkut hak mahasiswa dan integritas tenaga pengajar.
“Rektor dan yayasan jangan hanya diam ketika mahasiswa menghadapi persoalan seperti ini. Jangan sampai kampus hanya menuntut mahasiswa menaati aturan, tetapi ketika mahasiswa mempertanyakan kebijakan yang dianggap tidak adil, justru mendapatkan tekanan dan perlakuan yang tidak pantas,” tegas Hengky.
Atas persoalan tersebut, KNPI Kabupaten Jayawijaya mendesak Rektor UNAIM Yapis Wamena agar segera mengambil langkah konkret dengan melakukan pemeriksaan terhadap dosen yang bersangkutan.
KNPI juga meminta pihak yayasan tidak menutup mata terhadap persoalan tersebut dan memastikan proses penanganannya dilakukan secara objektif, transparan, serta sesuai dengan ketentuan dan aturan akademik yang berlaku.
Apabila dalam pemeriksaan terbukti terdapat pelanggaran terhadap etika akademik maupun aturan institusi, KNPI meminta agar pihak kampus memberikan sanksi tegas sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.
Menurut KNPI, jabatan rektor dan pengurus yayasan bukan sekadar posisi struktural, melainkan amanah untuk menjaga kualitas pendidikan, melindungi kepentingan mahasiswa, serta menciptakan lingkungan akademik yang demokratis.
Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan akademik. Karena itu, setiap persoalan antara mahasiswa dan tenaga pengajar seharusnya diselesaikan melalui dialog, mekanisme kampus, serta mengedepankan etika akademik, bukan melalui tekanan maupun intimidasi.
KNPI Jayawijaya berharap pimpinan UNAIM Yapis Wamena dan pihak yayasan segera merespons persoalan tersebut agar kepercayaan mahasiswa terhadap institusi pendidikan tetap terjaga.
“Jangan biarkan mahasiswa kehilangan kepercayaan terhadap kampusnya sendiri. Jika ruang demokrasi di lingkungan pendidikan dibungkam, lalu ke mana mahasiswa harus menyampaikan aspirasi dan mencari keadilan?” tutup Hengky.
