Sorong, Detikpapua.Net – Antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di Kota dan Kabupaten Sorong memicu perhatian dari berbagai kalangan. Isak Jitmau, S.Sos., mantan Kepala Dinas Perindustrian Kota Sorong, menyampaikan pandangannya terkait persoalan tersebut, menegaskan bahwa menyebut terjadi kelangkaan BBM bersubsidi kurang tepat.
Menurut pengetahuannya, pasokan BBM bersubsidi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah di seluruh Indonesia tetap tersedia dan tidak mengalami kendala dalam penyaluran. Setiap tahun, penyaluran tersebut telah diatur melalui kerja sama antara Pertamina dan pemerintah daerah.
“Jika pasokan BBM tersedia, maka perlu ditelusuri ke mana distribusi BBM tersebut. Perlu dilakukan evaluasi dan pengawasan terhadap proses distribusi untuk memastikan tidak terjadi penyimpangan dalam penyalurannya,” ujar Isak Jitmau.
Ia menambahkan, persoalan antrean panjang BBM ini bukan hal baru dan sudah berulang terjadi. Ketersediaan BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun Solar, sebenarnya ada. Namun, pengawasan terhadap rantai distribusinya harus diperketat agar masyarakat benar-benar menerima haknya.
Isak juga menyoroti keberadaan Surat Keputusan Wali Kota Kota Sorong yang telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan BBM, melibatkan Dinas Perindustrian, Kepolisian, Kejaksaan, TNI, serta instansi terkait lainnya. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Satgas tersebut belum bekerja secara maksimal.
Hal serupa berlaku untuk minyak tanah yang ketersediaannya pada dasarnya masih mencukupi. Jika sewaktu-waktu terasa kelangkaan, evaluasi harus dilakukan mulai dari tingkat agen hingga pangkalan guna mengetahui penyebab sebenarnya.
Sebagai tokoh masyarakat dan mantan pejabat terkait, Isak menilai inti persoalan bukan pada ketersediaan stok, melainkan pada pengawasan distribusi yang belum berjalan optimal. Oleh karena itu, ia menyarankan agar Satgas Pengawasan BBM diaktifkan kembali secara maksimal.
Namun, pengaktifan Satgas tersebut harus disertai dukungan anggaran operasional yang memadai dari pemerintah daerah. Selama ini, keterbatasan biaya operasional menjadi kendala utama. Transportasi, konsumsi, dan kebutuhan lain dalam pengawasan di lapangan tidak dapat dibebankan kepada anggota Satgas secara pribadi.
“Setiap surat keputusan kepala daerah memiliki konsekuensi anggaran yang harus dipenuhi agar dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa dukungan operasional, tim yang telah dibentuk akan kesulitan menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Ia berharap tanggapan dan saran ini menjadi perhatian pemerintah daerah demi terciptanya penyaluran BBM bersubsidi yang lebih baik, lancar, dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Kota dan Kabupaten Sorong.
