Jakarta, Detikpapua.Net – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu S.Sos. melaksanakan audiensi dengan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (03/08/2026).
Audiens tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, dalam mempercepat transformasi ekonomi melalui penguatan sektor perdagangan, logistik, hilirisasi, dan ekspor.
Audiensi tersebut turut dihadiri Anggota DPR Dapil Papua Barat Daya Robert Joppy Kardinal, Anggota DPD Papua Barat Daya Pdt. Mamberop Rumaikek, S.Th,M.Th, Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya Dr. Sellvyana Sangkek, SE.,M.Si, serta tim tenaga ahli baik dari FEB UGM Yogyakarta (Prof. Wihanna kirana jaya, Nur Mazhariya Ulmi ,M.Sc dan Aria Marga,SE,M.Si maupun dari UNPAD Bandung Dr. Earland.
Pada kesempatan tersebut, Gubernur Elisa menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Perdagangan atas penetapan Papua Barat Daya sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA). Kehadiran layanan IPSKA di Sorong diharapkan mempercepat proses ekspor, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memperluas akses pasar bagi UMKM, industri kecil menengah, dan pelaku usaha Orang Asli Papua.
Dalam audiensi tersebut, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengajukan proposal strategis Program Perluasan Pasar, Logistik, dan Ekspor Produk Orang Asli Papua (OAP) Berbasis Optimalisasi Tol Laut Sorong Tahun 2026–2029 dengan nilai investasi sekitar Rp1,5 triliun.
Program ini diarahkan untuk membangun Sorong Export Hub, memperkuat sistem logistik daerah, memperluas akses pasar domestik dan internasional, mempercepat layanan ekspor melalui Fast Export Service (FASE), serta meningkatkan daya saing komoditas unggulan Papua Barat Daya.
Melalui program tersebut, Pemerintah Provinsi menargetkan Sorong menjadi pusat distribusi dan ekspor Kawasan Timur Indonesia dengan nilai ekspor mencapai Rp15 triliun pada tahun 2029.
Selain itu, Gubernur juga menyampaikan proposal Transformasi Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) menjadi pusat ekspor, hilirisasi, dan digitalisasi UMKM Orang Asli Papua.
Pengembangan PLUT diharapkan menjadi pusat inkubasi bisnis modern yang dilengkapi fasilitas factory sharing, laboratorium uji mutu, pusat desain dan pengemasan, digital trading hub (ELKAM), klinik bisnis, serta pendampingan sertifikasi dan ekspor sehingga mampu melahirkan eksportir-exportir baru dari Papua Barat Daya yang berdaya saing global. Nilai investasi yang diusulkan untuk pengembangan PLUT sebesar Rp13,6 miliar.
Gubernur menegaskan bahwa kedua program tersebut merupakan bagian dari visi besar menjadikan Papua Barat Daya sebagai gerbang perdagangan Indonesia di kawasan Pasifik, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui hilirisasi, penguatan UMKM, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah.
Melalui audiensi ini diharapkan terbangun dukungan dan kolaborasi yang lebih kuat antara Kementerian Perdagangan dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam mewujudkan Sorong sebagai simpul perdagangan, logistik, dan ekspor baru di Kawasan Timur Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
