Sorong, Detikpapua.Net – Komisi IV DPR Provinsi Papua Barat Daya (PBD) memberikan apresiasi tinggi terhadap mekanisme penyaluran bantuan biaya study akhir yang dilakukan langsung melalui pihak kampus atau perguruan tinggi. Langkah ini dinilai sangat efektif dan memberikan kemudahan bagi para mahasiswa yang sedang menyelesaikan pendidikan.
Plt. Ketua Komisi IV DPR Provinsi Papua Barat Daya David Sedik, A.Md menyatakan bahwa skema penyaluran melalui kampus dinilai lebih tepat sasaran, transparan, dan meminimalisir kendala yang mungkin terjadi di lapangan. Dengan sistem ini, proses administrasi menjadi lebih terstruktur dan mahasiswa dapat fokus menyelesaikan tugas akhir tanpa harus memikirkan kendala biaya.
“Kami sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan pemerintah provinsi Papua Barat Daya. Penyaluran melalui kampus ini sangat membantu mahasiswa dalam kelancaran proses studi mereka. Ini adalah bentuk perhatian nyata pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan,” ujar David saat diwawancarai usai menghadiri penyerahan bantuan dan penandatanganan MoU Pemprov PBD dengan 11 Kampus di Universitas Victory, Kota Sorong, Kamis (23/04).
David menyebut, dalam beberapa agenda audiens dengan sejumlah Kampus di Papua Barat Daya yang dilakukan Komisi IV beberapa waktu lalu, pihaknya mendapat banyak keluhan terkait mekanisme penyaluran bantuan study akhir yang belum tepat sasaran. Banyak mahasiswa yang mendapat bantuan namun tidak dipergunakan untuk membayar biaya studi, sehingga jumlah utang mahasiswa di Kampus sangat tinggi.
Ia menilai kebijakan tersebut sangat tepat, mengingat sebagian besar kampus di Papua Barat Daya merupakan kampus swasta yang keberlangsungannya notabene berharap dari pembayaran biaya studi mahasiswa. Disisi lain, mekanisme penyaluran melalui kampus juga dinilai sangat strategis dalam memastikan anggaran pemerintah tepat sasaran.
“Dalam audiens kami dengan sejumlah kampus masalahnya dari sisi pembiayaan. Memang banyak mahasiswa yang terima bantuan, tapi ada banyak juga yang tidak setor ke kampus dan jadi piutang dan nilainya cukup besar. Kami berharap melalui skema penyaluran seperti ini kedepan kampus-kampus bisa terbantu agar terus berkembang,” ucap David.
Lebih lanjut, ia berharap kebijakan serupa dapat terus berlanjut dan ditingkatkan di masa mendatang agar semakin banyak mahasiswa yang terbantu dan dapat menyelesaikan srudy tepat waktu. Hal ini sejalan dengan visi daerah untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan berpendidikan tinggi.
Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan 11 perguruan tinggi se-Sorong Raya, yang dirangkaikan dengan penyerahan bantuan biaya studi akhir tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Universitas Victory Sorong, Kamis, 23 April 2026.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya, Adolof Kambuaya, menjelaskan bahwa kerja sama ini mencakup perubahan mekanisme penyaluran bantuan studi akhir. Jika sebelumnya dana ditransfer langsung ke mahasiswa, kini dialihkan melalui pihak kampus.
“Ada perubahan mekanisme dari yang tadinya kita transfer kepada mahasiswa langsung,, kita alihkan ke kampus. Supaya kampus yang mengatur dengan mahasiswa, karena mereka yang tahu pasti para mahasiswanya,” ujar Adolof Kambuaya usai kegiatan.
Ia menjelaskan, bantuan tersebut bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) kategori Specific Grant dengan total anggaran sebesar Rp 4.742.000.000. Dana ini disalurkan kepada 11 perguruan tinggi di Kota dan Kabupaten Sorong, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan jumlah mahasiswa penerima di masing-masing kampus.
