NABIRE, DetikPapuaNet— Alumnus Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Fajar Timur (STFT Fajar Timur) Abepura, Siorus Ewainaibi Degei, melontarkan kritik keras terhadap kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Papua Tengah, yang dinilai tidak menjawab kebutuhan utama korban kekerasan bersenjata di Dogiyai dan Puncak, melainkan lebih bernuansa simbolik dan politis, Selasa (21/4/2026).
Dalam catatan kritisnya, Siorus menegaskan para korban dan keluarga korban lebih membutuhkan kehadiran tim independen, termasuk kunjungan Dewan HAM PBB, jurnalis asing, dan investigasi internasional untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM, daripada kunjungan pejabat negara yang dianggap hanya membangun narasi tandingan.
“Korban butuh keadilan, bukan simbolisme politik. Papua membutuhkan kunjungan Dewan HAM global, bukan sekadar kunjungan seremonial yang tidak menyentuh akar persoalan,” kata Siorus.
Ia menyoroti rangkaian peristiwa berdarah di Dogiyai pada 31 Maret hingga 2 April 2026 dan di Puncak pada 14-16 April 2026 sebagai bagian dari persoalan panjang konflik Papua yang, menurutnya, terus direspons dengan pendekatan militeristik.
Menurut Siorus, kunjungan Wapres ke Papua Tengah berpotensi dibaca sebagai bagian dari strategi perang narasi untuk membangun kesan negara hadir dan situasi Papua terkendali, di tengah sorotan internasional atas kekerasan yang terjadi.
“Jangan sampai kunjungan ini dipakai untuk menormalisasi keadaan, menutup fakta, atau mencuci nama baik negara di hadapan dunia internasional,” ujarnya.
Ia juga mengkritik apa yang disebutnya sebagai solidaritas semu dari elite politik yang dinilai hanya muncul saat tragedi menjadi perhatian publik, tetapi tidak mendorong solusi mendasar melalui dialog damai Jakarta-Papua.
Siorus mendesak negara membuka akses bagi Komisi Dewan HAM PBB, Amnesty International, Komnas HAM, dan jurnalis asing untuk melakukan investigasi objektif terhadap situasi di Dogiyai dan Puncak.
Selain itu, ia kembali mendorong penyelesaian konflik Papua melalui Dialog Damai Jakarta-Papua sebagaimana pernah dirumuskan almarhum Pastor Dr. Neles Tebay, sebagai jalan politik bermartabat untuk mengakhiri kekerasan berkepanjangan.
“Kalau negara sungguh serius mencari solusi, maka jalan dialog damai harus dibuka. Papua tidak butuh pendekatan yang hanya merespons gejala, tetapi penyelesaian pada akar persoalan,” tegasnya.
Siorus menilai tanpa perubahan pendekatan, kekerasan terhadap warga sipil, pengungsian, kriminalisasi, dan konflik bersenjata akan terus berulang.
“Papua butuh keadilan, perdamaian, dan penghormatan atas martabat manusia. Itu hanya bisa dimulai dengan keberanian membuka ruang dialog dan investigasi independen,” pungkasnya.
