Sorong, Detikpapua.Net – Tokoh intelektual muda Papua Barat Daya, Kaleb Yosua Kambu, ST, menyampaikan pernyataan tegas terkait berlangsungnya proses seleksi terbuka Calon Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Barat Daya. Ia menegaskan proses seleksi ini harus berjalan murni berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan integritas masing-masing calon, tanpa intervensi dari pihak mana pun, termasuk kepala daerah sekalipun.
Pernyataan ini disampaikan Kaleb menyusul antusiasme masyarakat yang terus mengawasi jalannya seleksi, di mana 12 calon berkualitas telah mendaftar dan bersaing secara sehat untuk mengisi jabatan strategis tersebut .
“Proses seleksi Sekda ini adalah proses profesional dan murni penilaian kompetensi. Panitia Seleksi harus bekerja secara independen. Tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun. Bahkan kepala daerah sekalipun tidak boleh masuk ke ruang penilaian Pansel. Biarkan yang terbaik dan paling kompeten yang keluar sebagai pemenang,” tegas Kaleb Yosua Kambu.
Kaleb mengingatkan bahwa jabatan Sekda merupakan jabatan karier ASN, bukan jabatan politik. Oleh karena itu, proses penilaian harus dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku objektif, transparan, dan bebas dari tekanan kepentingan siapapun.
“Masyarakat Papua Barat Daya berhak mendapatkan Sekda yang kompeten, bukan yang diatur oleh pihak tertentu. Jika ada intervensi, kepercayaan publik terhadap hasil seleksi akan runtuh. Kita butuh pemimpin birokrasi yang diangkat karena kemampuannya, bukan karena koneksinya,” tambahnya.
Kaleb juga mengapresiasi tingginya minat putra-putri terbaik daerah yang maju dalam seleksi ini. Ia berharap seluruh pihak memberikan ruang bagi Panitia Seleksi bekerja secara profesional, menjaga proses ini tetap terhormat, dan menghormati hasil akhir yang nanti ditetapkan.
“Mari kita percayakan pada proses. Siapapun yang terpilih nanti, itulah pilihan yang lahir dari penilaian objektif. Yang penting jalannya bersih, adil, dan transparan. Itulah harapan terbesar kita untuk Papua Barat Daya,” jelasnya.
Kaleb juga menekankan poin yang sangat mendasar: tidak boleh menggaungkan isu perbedaan status OAP maupun Non-OAP dalam proses ini.
Menurutnya, yang paling utama bukanlah status asal seseorang, melainkan siapakah yang paling mampu, paling kompeten, dan paling siap bekerja keras membangun daerah serta mendukung Bapak Gubernur Papua Barat Daya.
“Yang kita butuhkan bukan sekadar label OAP atau Non-OAP. Yang kita butuhkan adalah sosok yang jujur, mampu, dan siap bersama-sama membangun Papua Barat Daya. Siapapun dia, selama dia berkompeten dan memiliki dedikasi tinggi untuk kemajuan daerah ini, dialah yang pantas kita dukung,” pungkasnya.
