Refleksi 25 Tahun Otsus Papua, Wabup Yohan Bodory: Pemerintah dan Masyarakat Harus Berjalan Beriringan
Sebarkan artikel ini
Teminabuan, Detikpapua.Net – Hari ini, Sabtu 21 November 2026, Otonomi Khusus (Otsus) Papua genap berusia 25 tahun. Dua setengah dekade lalu, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua ditetapkan pada tanggal yang sama, sebuah tonggak sejarah yang lahir dari perjuangan dan dialog panjang rakyat Papua.
Otsus bukan sekadar kebijakan administratif, melainkan pengakuan negara atas kekhususan dan hak-hak Orang Asli Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia .
Dalam rangka refleksi peringatan seperempat abad tersebut, Wakil Bupati Sorong Selatan sekaligus Kepala Suku Besar Imekko Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.Ap menyampaikan refleksi mendalam tentang makna dan keberhasilan Otsus di tanah kelahirannya.
“Dari aspek pandangan Kepala Suku dan wakil bupati, mari kita melihat Otsus ini. Kita sebagai pemimpin tetap melihat dengan prinsip pelayanan yang bersifat prioritas, baik itu pendidikan maupun kesehatan yang sedang kita layani kepada masyarakat,” ujar Yohan Bodory saat ditemui awak media, di Teminabuan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan Otsus bukanlah angka-angka di atas kertas atau proyek yang selesai dibangun semata. Ukuran sejati keberhasilan kebijakan besar ini adalah seberapa nyata manfaatnya dirasakan oleh masyarakat di pelosok negeri.
“Kalau kita mengatakan Otsus sudah berhasil, itu adalah ketika masyarakat sudah benar-benar menikmati, tidak hanya dari aspek pelayanan, kesehatan, dan pendidikan, tetapi terutama infrastruktur. Dan di sini, saya harus mengatakan yang sebenarnya. Mari kita jujur melihat kondisi di beberapa wilayah kita, termasuk Sorong Selatan,” tegasnya.
Imekko sebagai Barometer Pembangunan
Yohan mencontohkan wilayah Imeko, kawasan yang menjadi pusat tanah ulayat Suku Imekko sebagai cerminan sejati dari kemajuan pembangunan.
“Imeko itu menjadi barometer. Kalau kita mengatakan pembangunan kita sudah berhasil, maka Imeko sudah harus ada jalan aspal yang baik. Itu menjadi tolok ukur kita bersama. Dan ini juga menjadi harapan kita, bagaimana kita bekerja lebih keras lagi agar hal itu bisa terwujud,” ungkapnya dengan tulus.
Pernyataan ini disampaikan bukan untuk menyalahkan, melainkan sebagai pengingat bahwa masih ada jarak yang harus ditempuh antara rencana pembangunan dengan kenyataan yang dirasakan warga di daerah-daerah terpencil .
Tanpa Keterbukaan, Pembangunan Terhambat
Namun Yohan juga menyampaikan pesan penting kepada masyarakat. Pembangunan tidak bisa hanya menunggu datangnya dari pemerintah semata, masyarakat pun harus membuka diri.
“Sebaliknya, jika infrastruktur ingin masuk, masyarakat harus membuka diri. Tidak boleh ada palang-palang yang menghalangi. Karena palang menjadi kendala dalam mempercepat pengembangan pembangunan di wilayah kita,” katanya.
Ia mengajak masyarakat untuk memahami bahwa pemerintah akan terus berinovasi dan membangun, namun kemajuan itu akan berjalan lambat jika selalu dihadapkan pada tuntutan yang berlebihan.
“Jangan selalu kita perhadapkan pemerintah dengan tuntutan ganti rugi yang tidak masuk akal. Harus ada keterbukaan dan kerja sama. Pemerintah melayani, masyarakat mendukung. Itulah kuncinya,” ucapnya.
Di akhir pernyataannya, Yohan menegaskan bahwa Otonomi Khusus adalah milik seluruh rakyat Papua dan keberhasilannya pun tanggung jawab bersama.
“Otonomi Khusus akan berjalan dengan baik jika kita berjalan bersama masyarakat. Bukan pemerintah saja yang bekerja, tetapi kita semua. Pemerintah dan rakyat bergandengan tangan. Karena Otsus itu bukan hadiah, melainkan amanat dan perjuangan kita bersama. Mari kita jaga dan wujudkan untuk kesejahteraan anak cucu kita di Sorong Selatan dan seluruh tanah Papua,” pungkasnya.