Example floating
BeritaHomeHukum & KriminalKabar LegislatorPapua Barat DayaPeristiwa

Franky Umpain Minta Kapolda Tindak Tegas Dugaan Bom Ikan di Raja Ampat

5
×

Franky Umpain Minta Kapolda Tindak Tegas Dugaan Bom Ikan di Raja Ampat

Sebarkan artikel ini

SORONG, DetikPapua.Net— Ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Provinsi Papua Barat Daya, Franky Umpain, meminta Kapolda Papua Barat Daya dan jajaran memperketat patroli serta menindak tegas dugaan praktik pengeboman ikan yang masih terjadi di sejumlah wilayah perairan Raja Ampat.

Hal tersebut disampaikan Franky kepada awak media usai Rapat Paripurna ke Empat masa sidang III DPR Papua Barat Daya di Panorama Hotel, Jumat (25/9/2026).

Franky mengatakan, dalam dua bulan terakhir pihaknya menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas pengeboman ikan di sejumlah kampung di Raja Ampat.

“Raja Ampat merupakan tujuan wisata dunia dengan kekayaan bawah laut dan keanekaragaman hayati. Kalau lautnya dirusak dengan bom, artinya kita sedang merusak piring makan orang Papua,” kata Franky.

Menurutnya, laut Raja Ampat merupakan sumber penghidupan masyarakat asli, baik melalui perikanan maupun sektor pariwisata. Karena itu, kerusakan ekosistem laut akibat bom ikan harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

Franky meminta Kapolda bersama jajaran meningkatkan patroli dan menindak pelaku yang terbukti melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.

Ia juga mengingatkan potensi konflik apabila masyarakat menemukan sendiri pelaku bom ikan. Masyarakat Raja Ampat, kata dia, saat ini semakin aktif menjaga wilayah laut mereka.

“Jangan sampai karena ingin mencari ikan, kemudian masyarakat mengetahui aktivitas bom ikan lalu terjadi pengejaran. Akhirnya kita berurusan dengan persoalan HAM. Lebih baik mencegah daripada mengurus masalah yang sebenarnya bisa dicegah sejak dini,” ujarnya.

Terkait identitas pelaku, Franky menyebut berdasarkan laporan masyarakat yang diterimanya, pihak yang diduga melakukan aktivitas tersebut rata-rata bukan orang asli Papua. Namun, informasi tersebut menurutnya tetap perlu dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum.

“Yang kami terima dari masyarakat, rata-rata bukan orang asli Papua. Masyarakat juga merasa takut karena khawatir mendapat ancaman,” katanya.

Franky menegaskan, sebagai representasi masyarakat Raja Ampat di DPR Papua Barat Daya, dirinya berkewajiban menyampaikan aspirasi tersebut kepada pemerintah dan aparat penegak hukum.

“Kami berharap Kapolda dan jajaran meningkatkan patroli. Jangan menunggu sampai terjadi kejadian yang tidak kita harapkan,” pungkasnya.

height="600"/>

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *