RAJA AMPAT. DetikPapuaNet— Peringatan Hari Otonomi Khusus Papua ke-24 di Kabupaten Raja Ampat tidak hanya menjadi momen seremonial, tetapi juga menjadi panggung penegasan komitmen Pemerintah Daerah terhadap tata kelola Dana Otsus yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP). Dalam sambutannya yang disampaikan pada Jumat (21/11/2025), Bupati Raja Ampat menekankan bahwa Dana Otsus adalah amanah besar bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua—dan karena itu harus digunakan seefektif mungkin.
“Otsus adalah mandat besar yang diberikan negara kepada Papua. Karena itu, setiap rupiah Dana Otsus harus tepat sasaran, transparan, dan digunakan untuk menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat, terutama Orang Asli Papua,” tegas Bupati di hadapan jajaran Forkopimda, ASN, tokoh adat, dan tamu undangan.
Transparansi Wajib: OPD Harus Publikasikan Rencana dan Pertanggungjawaban Otsus
Dalam pidatonya, Bupati menyampaikan instruksi khusus kepada seluruh perangkat daerah untuk membuka akses publik terhadap pengelolaan Dana Otsus.
“Saya perintahkan semua OPD untuk mempublikasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Dana Otsus. Tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Rakyat berhak tahu untuk apa dana itu dipakai dan apa hasilnya,” ujarnya.
Bupati menekankan bahwa tata kelola Otsus harus berlandaskan keberpihakan, partisipasi, serta data yang valid. Evaluasi daerah menunjukkan sejumlah capaian positif, tetapi juga tantangan yang harus segera ditangani.
Menjawab Tantangan: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Masih Butuh Percepatan
Bupati secara terbuka menyampaikan kondisi real di Kabupaten Raja Ampat, mulai dari Harapan Lama Sekolah yang masih 12,12 tahun, usia harapan hidup 67,12 tahun, hingga tantangan konektivitas di 1.325 pulau Raja Ampat yang menuntut percepatan pembangunan infrastruktur.
“Angka-angka ini bukan untuk melemahkan semangat, tetapi untuk mengajak kita jujur melihat tantangan sehingga kita bisa memperbaikinya dengan lebih baik. Dana Otsus harus menjawab masalah-masalah ini secara langsung,” kata Bupati.
Ia menekankan kembali bahwa Dana Otsus wajib diarahkan pada tiga sektor utama:
- 30% untuk pendidikan,
- 20% untuk kesehatan,
- sisanya untuk infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi OAP.
Partisipasi Masyarakat Adat Diperkuat
Bupati menegaskan bahwa masyarakat adat harus dilibatkan dalam setiap tahap pembangunan.
“OAP bukan sekadar penerima manfaat, tetapi harus menjadi bagian dari perencanaan dan pengawasan. Inilah roh Otsus. Tanpa partisipasi mereka, pembangunan tidak akan tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan modern dan pelestarian budaya lokal. Penggunaan busana adat oleh seluruh peserta upacara menjadi simbol bahwa identitas Papua harus tetap menjadi pusat pembangunan.
Lima Komitmen Strategis
Bupati kemudian menggarisbawahi lima komitmen strategis Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam pemanfaatan Dana Otsus:
- Sinergi kokoh lintas pemangku kepentingan.
- Transparansi dan akuntabilitas menyeluruh dalam pengelolaan Dana Otsus.
- Tata kelola pemerintahan berbasis data dan evaluasi jujur.
- Partisipasi bermakna dari masyarakat adat dalam perencanaan dan pengawasan.
- Fokus utama pada peningkatan kualitas SDM OAP, terutama pendidikan dan kesehatan.
“Dana Otsus adalah kesempatan emas bagi kita di Raja Ampat. Selama kita mengelola dengan benar dan jujur, akan ada banyak perubahan besar untuk rakyat kita. Jangan sia-siakan kepercayaan ini,” tegas Bupati.
Penutup: Otsus sebagai Jalan Menuju Raja Ampat yang Gemilang
Mengakhiri sambutannya, Bupati mengajak ASN, tokoh adat, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat untuk bekerja bersama membangun Raja Ampat.
“Masih ada waktu untuk memperbaiki, mempercepat, dan berbuat lebih baik. Dengan kerja keras dan gotong royong, Raja Ampat akan menjadi daerah yang gemilang di Tanah Papua,” ujarnya.
Peringatan Hari Otsus ke-24 tahun ini mengirimkan pesan jelas kepada seluruh pemangku kepentingan: Dana Otsus bukan hanya anggaran, melainkan tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan masyarakat Papua maju, sehat, dan sejahtera.
