Teminabuan, Detikpapua.Net – Kepala Suku Besar Imekko yang juga merupakan Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodory, S.Sos.,M.Tr.AP menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Sylvester Saimar dan Fritz Bodori, terkait persoalan migas di Imekko sebagaimana ramai diberitakan media massa beberapa hari terakhir.
Dalam pernyataannya, Yohan Bodori menegaskan bahwa selaku pemerintah daerah tetapi lebih khusus sebagai Kepala Suku Imekko, pihaknya sangat memahami semua persoalan yang terjadi di dalam masyarakat Imekko. Apa yang disampaikan oleh Sylvester Saimar dan Fritz Bodori tentu tidak lepas dari pengamatan pihaknya selama ini.
Namun, sebelum menanggapi pernyataan keduanya, Yohan kembali menegaskan bahwa kepala suku Imekko yang sah dipilih oleh masyarakat dan dilantik melalui forum yang resmi hanya satu yaitu dirinya sendiri. Sedangkan klaim yang disampaikan pihak manapun yang menyebut diri Kepala Suku Imekko Papua Barat Daya, ataupun Kepala Suku Imekko tanah Papua adalah tidak sah, karena belum ada forum resmi yang bisa melegitimasi klaim-klaim tersebut.
“Dalam hukum adat, kepemimpinan harus melalui proses pemilihan atau aklamasi yang disetujui masyarakat adat. Tidak bisa hanya atas dasar klaim pribadi,” tegas Yohan Bodory mengawali penyampaiannya.
Terkait tuntutan yang disampaikan Sylvester Saimar kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya soal pembagian hasil migas, Yohan Bodory menjelaskan bahwa perjuangan untuk memasukkan wilayah Imekko sebagai daerah penghasil sudah dimulai sejak masa Provinsi Papua Barat. Bahkan pada tahun 2020 lalu saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Sorong Selatan, perna bertemu langsung dan menggelar rapat bersama pihak SKK Migas.
“Saya pernah bertemu langsung dengan SKK Migas di Jakarta tahun 2020. Saat itu kami sampaikan aspirasi agar Imekko, termasuk Sorong Selatan pada umumnya, masuk dalam kategori daerah penghasil. Tapi menurut pihak SKK Migas, hal itu baru bisa dilakukan jika sudah ada proses eksplorasi hingga eksploitasi. Jadi kalau sudah ada sesmik kemudian rik dibangun, pengeboran jalan dan hasilnya ada, baru kita bisa dibilang daerah penghasil,” ungkap Wabup.
Kini, dengan berdirinya Provinsi Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong Selatan justru tidak lagi merasakan dampak dari kegiatan migas. Ia kembali menegaskan apa yang disampaikan Sylvester Saimar dan Fritz Bodori sah-sah saja, asalkan sesuai dengan bukti dan kenyataan di lapangan.
Ia pun mengajak semua pihak untuk duduk bersama dan mencari solusi terbaik, agar wilayah Imekko bisa mendapatkan porsi yang adil, baik dari sisi pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat maupun terkait dengan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Oleh sebab itu saya sebagai Kepala Suku Imekko tapi juga sebagai Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan sangat terbuka untuk kita berdiskusi. Mungkin ada waktu kita bisa duduk bicara dengan baik, kita lihat investor mana yang bergerak di bidang perminyakan ataupun gas mari kita duduk bicara dan menyamakan presepsi,” harap Wabup.
Sebagai Wakil Bupati Sorong Selatan, ia menyatakan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap dialog dan menerima setiap masukan, demi menyatukan perbedaan dan membangun masa depan bersama. Ia mengajak seluruh anak adat Imekko untuk menjaga semangat persatuan dalam bingkai hukum adat dan pemerintah.
“Immeko tetap Imekko. Perbedaan pikiran adalah kekuatan bila dikelola dengan bijak. Kita kerja bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk generasi yang akan datang. Jadi sekali lagi saya membuka diri, mari kita diskusi secara baik. Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan jika kita duduk bersama dalam nuansa kekeluargaan. Salam kompak, salam bersatu,” pungkasnya.
