Manokwari, Detikpapua.Net – Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, S.Sos menyatakan sangat menyambut positif, rencana berdirinya Kodam di Wilayah Papua Barat Daya. Hal ini disampaikan Gubernur Elisa dalam pemaparannya, saat menghadiri Acara Apel Komandan Satuan Jajaran Kodam XVIII/ Kasuari tahun 2024, yang digelar di Aula Makodam XVIII Kasuari di Manokwari, Provinsi Papua Barat, Rabu (05/06/2025).
Dalam acara yang dihadiri Gubernur Papua Barat Drs. Dominggus Mandacan, para PJU dan komandan satuan di Lingkup Kodam XVIII/Kasuari tersebut, Gubernur Elisa diberi kesempatan memaparkan sejumlah hal yang dipadukan dalam tema “Sinergi Pemerintah Papua Barat Daya dan Kodam XVIII/Kasuari dalam Mendukung Pembangunan dan Stabilitas Keamanan serta Kolaborasi Menghadapi Rencana Pembentukan Kodam Baru di Wilayah Papua Barat Daya”.
Pada forum tersebut, Gubernur Elisa Kambu memaparkan lima hal penting sekaligus. Pertama, soal visi dan misi pembangunan daerah lima (5) tahun ke depan. Kedua, potensi unggulan wilayah dan prioritas pembangunan (ekonomi, infrastruktur dan SDM). Ketiga, permasalahan aktual dan tantangan sosial, keamanan serta penyebaran penduduk. Keempat, harapan dan peran strategis TNI (khususnya satuan di jajaran Kodam XVIII/Kasuari) dalam mendukung pembangunan dan menjaga stabilitas wilayah serta rencana pembentukan Kodam baru di Wilayah Papua Barat Daya dan kelima, wujud kolaborasi TNI AD dengan Pemprov Papua Barat Daya.
Diawal pemaparannya, Gubernur Elisa menyebut, Papua Barat Daya merupakan provinsi termuda di Indonesia, lahir dari kebutuhan akan keadilan pembangunan dan pelayanan yang merata bagi masyarakat Papua. Sebagai wilayah dengan kondisi geografis yang menantang, terdiri dari pegunungan, pulau-pulau kecil, dan wilayah terpencil, Papua Barat Daya menghadapi tugas besar, memastikan bahwa seluruh warganya menikmati hasil pembangunan secara adil dan berkelanjutan.
“Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, telah menetapkan arah pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, namun juga pada perlindungan budaya lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan sinergi dengan institusi keamanan dalam menjaga stabilitas wilayah,” ujar Gubernur Elisa Kambu.
Elisa pun menyebut, visi pembangunan yakni ‘Masyarakat Papua Barat Daya yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera Berbasis Pertumbuhan Ekonomi Lokal sebagai Upaya Pembangunan yang Berkesinambungan dan Berkelanjutan. dimana visi ini bertumpu pada tiga pilar utama:
- Kemajuan di bidang infrastruktur dan layanan dasar (pendidikan, kesehatan, transportasi).
- Kemandirian dalam ekonomi dengan menggali kekayaan alam dan potensi lokal (pertanian, perikanan, pariwisata).
- Kesejahteraan sosial dan budaya dengan menjaga harmoni antarwarga dan melindungi hak masyarakat adat.
Sedangkan misi pembangunan dipaparkan dalam poin-poin berikut:
- Pembangunan SDM Berkualitas
- Dimulai dari ibu hamil, anak-anak hingga usia produktif.
- Prioritas pada pendidikan dasar dan keterampilan vokasional.
- Integrasi nilai budaya dan karakter lokal dalam sistem pendidikan.
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
- Digitalisasi layanan publik melalui e-Government.
- Transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi.
- Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
- Pengembangan Ekonomi Lokal
- Optimalisasi sektor unggulan: perikanan, perkebunan, kehutanan, pariwisata.
- Program pelatihan UMKM dan akses pembiayaan mikro.
- Menarik investasi berwawasan lingkungan dan berpihak pada masyarakat adat.
- Konektivitas Wilayah
- Prioritas pembangunan jalan antar kampung dan distrik.
- Peningkatan akses transportasi laut dan udara.
- Menghubungkan wilayah-wilayah terisolasi dengan pusat layanan.
- Pelestarian Adat dan Budaya Lokal
- Mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam kebijakan pembangunan.
- Menjamin hak tanah ulayat, partisipasi adat dalam pengambilan keputusan.
- Pelestarian bahasa, upacara adat, dan sistem sosial masyarakat tradisional.
Sedangkan, terkait program prioritas daerah ada sejumlah poin yang dipaparkan:
- Prodikter: Sekolah gratis dan beasiswa untuk anak-anak Papua Barat Daya.
- Bis-Gemas: Mendukung mahasiswa asli Papua Barat Daya untuk kuliah di dalam dan luar daerah.
- Berdaya Ekomas: Membina UMKM dan kelompok masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal.
- Jambu Hidup: Ketahanan pangan rumah tangga, pemanfaatan lahan lokal secara berkelanjutan.
- Paitua: Bantuan dan layanan kesehatan untuk lansia 65 tahun ke atas.
Sementara, terkait pendekatan pembangunan, Gubernur Elisa menyebut 4 poin yakni:
- Inklusif: Pembangunan melibatkan masyarakat adat dan kelompok marginal sebagai aktor utama, bukan hanya penerima manfaat.
- Berkelanjutan: Semua kebijakan mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan keberlanjutan antar generasi.
- Digital dan Data-Driven: Pengambilan keputusan berbasis data, pemanfaatan sistem informasi daerah.
- Kemitraan Multisektor: Kolaborasi dengan TNI, swasta, akademisi, LSM, dan lembaga internasional.
Adapun tantangan strategis yang dihadapi yakni:
- Tantangan Sosial
- Kemiskinan struktural di wilayah terpencil.
- Kesenjangan akses pendidikan dan layanan kesehatan.
- Perubahan nilai sosial akibat arus modernisasi dan migrasi.
- Diskriminasi terhadap masyarakat adat dalam proses pembangunan.
- Tantangan Keamanan
- Potensi konflik horizontal (antar marga/suku) dan isu tapal batas.
- Ancaman separatisme di wilayah sekitarnya.
- Wilayah perbatasan yang rawan penyelundupan dan aktivitas ilegal.
- Minimnya pos keamanan dan logistik pertahanan di wilayah pelosok.
- Tantangan Persebaran Penduduk
- Konsentrasi penduduk hanya di Kota Sorong.
- Desa-desa terpencil minim infrastruktur dan layanan publik.
- Urbanisasi tidak terkendali menyebabkan tekanan pada fasilitas kota.
- Data penduduk yang tidak lengkap menghambat program pembangunan.
Pada kesempatan itu, Gubernur Elisa juga memaparkan kolaborasi antara Pemprov PBD dengan TNI AD khususnya Kodam XVIII/Kasuari dimana ia menyebut TNI menjadi mitra strategis Pemprov dalam menjaga stabilitas dan mempercepat pembangunan. Ia pun menyampaikan sejumlah harapan terhadap Kodam XVIII/Kasuari seperti:
- Deteksi dini konflik dan penguatan stabilitas.
- Pengamanan wilayah laut dan perbatasan.
- Pendampingan teritorial: edukasi dan wawasan kebangsaan.
- Partisipasi dalam pembangunan desa dan daerah terpencil.
- Pembentukan Kodam Baru:
- Menyambut positif sebagai langkah strategis pertahanan dan pembangunan wilayah.
- Pentingnya koordinasi lintas sektor antara TNI, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Pusat untuk keberhasilannya.
Diakhir penyampaiannya, gubernur turut memaparkan wujud Kolaborasi TNI dengan Pemprov BD seperti:
- TMMD: TNI Manunggal Membangun Desa: pembangunan jalan kampung, rumah, dan jembatan.
- Distribusi Bantuan: Menjangkau daerah rawan konflik/bencana dengan dukungan pengamanan.
- Bakti Sosial dan Kesehatan: Layanan kesehatan gratis, pengobatan massal, dan operasi bibir sumbing/katarak.
- Ketahanan Pangan: Pelatihan budidaya ikan, sayur, dan peternakan kecil berbasis lokal.
- Mediasi Sosial: Pendampingan damai dan rekonsiliasi pasca konflik komunal.
“Papua Barat Daya sedang memasuki fase pembangunan kritis yang membutuhkan stabilitas, keadilan sosial, dan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah Provinsi berkomitmen untuk membangun wilayah ini dengan semangat Otonomi Khusus, menjunjung tinggi budaya lokal, dan memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. TNI, khususnya Kodam XVIII/Kasuari, adalah mitra strategis dalam memastikan bahwa pembangunan berjalan aman, cepat, dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Bersama TNI, Wujudkan Papua Barat Daya yang Aman, Maju, dan Bermartabat,” tutup Gubernur Elisa Kambu.
