Sorong, Detikpapua.Net – Masyarakat adat di wilayah Selemkay Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Sorong, secara tegas menyatakan penolakan terhadap ekspansi perusahaan kelapa sawit di wilayah tanah adat mereka.
Pernyataan penolakan tersebut disampaikan warga secara langsung dihadapan Tim Gabungan Komisi DPR Papua Barat Daya, dalam agenda kunjungan kerja para wakil rakyat di Kampung Dela Distrik Selemkay Kabupaten Tambrauw, Sabtu (14/06/2025).
Dalam kunjungan tersebut, Tim Gabungan Komisi DPR PBD dihadiri oleh David Sedik, A.Md (Komisi IV), Frengky Baru (Komisi III), Willem Assem, SE (Komisi III), Nansy P. Karundeng (Komisi IV), Habel Howay, S.Sos (Komisi I), lim Abdul Hosim (Komisi II), Ortis Sagrim (calon ketua DPR PBD) dan Raenly Mansawan (Komisi II). Mereka disambut dengan pengalungan kain timur dan tarian serta nyanyian adat di pintu masuk Kampung Dela.
Selanjutnya, Tim Gabungan Komisi melakukan pertemuan dengan Kepala Distrik Selemkay, para kepala kampung dan seluruh masyarakat Selemkay, baik yang ada di wilayah administrasi Kabupaten Tambrauw maupun Kabupaten Sorong.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari kondisi jalan ke Kampung Dela, kemudian permintaan disediakannya sarana trasportasi (Bus) umum untuk melayani masyarakat setempat, penyediaan tenaga guru dan medis, air bersih hingga jaringan listrik dan internet.
Pada kesempatan itu, warga juga mengutarakan satu persoalan serius yang kini sedang santer dibahas di ruang publik yakni masalah ekspansi perkebunan kelapa sawit. Mereka menolak kehadiran kelapa sawit di wilayah mereka. Bahkan, khusus untuk penolakan kelapa sawit ini masyarakat menyampaikan pernyataan sikap yang dibacakan dan diserahkan langsung kepada tim.
Musa Gifelem, salah seorang warga Selemkay mengatakan, pihaknya menolak kehadiran perkebunan kelapa sawit, dikarenakan tidak rela hutan mereka yang menjadi sumber kehidupan rusak akibat dibukanya perkebunan sawit.
Belum lagi pengalaman di beberapa tempat, banyak persoalan yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat adat yang cenderung merugikan masyarakat adat itu sendiri. Bahkan persoalan-persoalan tersebut sampai saat ini masih belum terselesaikan dengan baik.
“Kami tidak mau hutan kami ini rusak karena kelapa sawit. Hutan ini harus terus dijaga untuk memberi kehidupan bagi kami dan generasi penerus kedepan. Kami juga tidak mau ada masalah, yang kemudian justru kami selaku masyarakat adat yang dirugikan,” ujar Musa.
Ketua Tim Gabungan Komisi DPR PBD David Sedik, A.Md dalam penyampaiannya menyebut, kehadiran pihaknya di Selemkay untuk mendengar secara langsung aspirasi, terkait kebutuhan dasar masyarakat yang perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Secara terbuka, David juga menyebut terkait rencana ekspansi perusahaan kelapa sawit yang diketahui mengincar Selemkay sebagai salah satu wilayah untuk dibuka perkebunan.
“Kami ingin mendengar secara langsung bagaimana aspirasi atau keinginan masyarakat terkait rencana kehadiran perusahaan kelapa sawit di wilayah ini. Puji Tuhan hari ini masyarakat sudah memberi jawaban bahkan dalam bentuk pernyataan sikap yakni menolak. Tentu aspirasi ini akan kami kawal dan kami bawa ke gubernur untuk menjadi pertimbangan dalam mengambil kebijakan,” ujar David.
Sama halnya dengan aspirasi terkait penolakan hadirnya perkebunan kelapa sawit, David menyebut semua keluhan terkait kebutuhan masyarakat di Selemkay sudah ditampung dan dirangkum pihaknya, untuk kemudian dibawa ke DPR, dibahas dan diperjuangkan sesuai dengan tugas dan kewenangan DPR.
“Kami sifatnya menampung semua aspirasi yang ada. Kami akan perjuangkan, sehingga kebutuhan-kebutuhan prioritas ini bisa segera dijawab oleh pemerintah. Namun sekali lagi kami meminta masyarakat bersabar karena pemerintahan ini baru, kemudian ditambah lagi adanya efisiensi anggaran jadi semua harus dilakukan perlahan. Kita sama-sama berharap agar semua kebutuhan dasar masyarakat ini sesegera mungkin bisa terjawab,” tutup David.
