Sorong Selatan, Detikpapua.net – Masyarakat adat Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, mencatat sejarah baru dalam pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal.
Konservasi Indonesia (KI) dalam siaran pers yang diterima media ini, Jumat (11/4//2025) menjelaskan dalam pertemuan dua Rabu-Kamis, 9–10 April 2025, perwakilan dari empat sub-suku—Gemna, Nakna, Afsya, dan Yaben—yang tersebar di lima kampung dan tiga dusun persiapan, bersama Konservasi Indonesia (KI) dan lembaga pemerintah, menyusun dan menyepakati dua dokumen penting yakni Rencana Kelola Perhutanan Sosial (RKPS) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
Kedua dokumen ini merupakan yang pertama dalam skema Perhutanan Sosial di wilayah Papua Barat Daya, dan menjadi tonggak penting dalam proses menuju pengakuan hak masyarakat adat atas hutan adat.
“Dokumen yang kami susun dan sepakati ini membawa kami semakin dekat kepada pengakuan dan kemandirian dalam mengelola hutan kami,” ungkap Zakarias Gemnafle, Ketua Komunitas Pemuda Adat Sub-suku Gemna, Nakna, Afsya, dan Yaben (KPAG GENAYA).
“Kami berharap pemerintah mempercepat pengesahan hutan adat kami,” tambahnya.
Pengajuan pengakuan Hutan Adat di wilayah ini telah berlangsung sejak tiga tahun lalu. Wilayah adat Distrik Konda sendiri telah diverifikasi oleh tim dari Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial KLHK pada Oktober 2024. Meskipun Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat belum terbit, masyarakat tetap melangkah maju dalam komitmen terhadap pengelolaan hutan lestari.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan, dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, ST., M.Si., menyampaikan bahwa inisiatif masyarakat ini merupakan langkah nyata implementasi Otonomi Khusus Papua. “Perhutanan Sosial melalui skema Hutan Adat adalah proses untuk mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua (OAP),” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya percepatan pengelolaan hutan sesuai Perpres No. 28 Tahun 2023. “Mari kita dukung pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS). Hutan adat di Konda ini adalah sumbangsih Papua Barat Daya untuk dunia. Bumi ini sudah bukan panas lagi, tetapi sudah mendidih.”
Papua Barat Daya, khususnya Sorong Selatan, dikenal sebagai wilayah dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kajian tahun 2023 oleh KI dan BBKSDA Papua Barat mencatat bahwa dari total 654.900 hektar wilayah, sekitar 497.522 hektar merupakan ekosistem alami bernilai tinggi, termasuk hutan gambut tropis yang penting dalam penyerapan karbon.
Sorong Selatan juga tercatat memiliki kekayaan biodiversitas dengan 416 jenis tumbuhan dan 372 jenis vertebrata, termasuk 58 mamalia, 280 burung, 36 reptil, dan 14 amfibia.
Direktur Program Papua Konservasi Indonesia, Roberth Mandosir, menyampaikan bahwa dukungan terhadap Perhutanan Sosial di Distrik Konda merupakan bagian dari strategi pelestarian melalui program KASUARI (Kuatkan Adat, Sumber Daya Alam Lestari), yang mencakup kawasan hutan seluas 150.000 hektar di Sorong Selatan.
“Dengan melibatkan masyarakat adat sebagai penjaga hutan, program ini tidak hanya bertujuan melestarikan alam, tapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini sekaligus mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, seperti pengurangan kemiskinan, perlindungan keanekaragaman hayati, dan penanganan perubahan iklim,” tambah Roberth.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Maluku-Papua, Bappeda Sorong Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Koperasi dan UMKM, serta KPHP Unit VI Sorong Selatan dan KPHP Unit V Maybrat.
“Sinergi antara masyarakat adat, lembaga konservasi, dan pemerintah ini menjadi contoh nyata kolaborasi untuk keberlanjutan lingkungan dan penguatan hak masyarakat adat,” tutup Roberth.
Konservasi Indonesia (KI) merupakan yayasan nasional yang bertujuan mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di Indonesia. KI percaya pentingnya kemitraan multi pihak yang bersifat lintas sektor dan yurisdiksi untuk mendukung pelestarian lingkungan di Indonesia.
Bermitra dengan Pemerintah dan para mitra, KI merancang dan menghadirkan solusi inovatif berbasis-alam, serta pendekatan strategi pengelolaan bentang alam dan bentang laut yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk menghasilkan dampak positif dalam jangka panjang bagi masyarakat dan alam Indonesia.
