Sorong, Detikpapua.Net – Anggota MPR/DPD RI Dapil Papua Barat Daya, PAUL FINSEN MAYOR, S.I.P.,CM.NNLP., menggelar temu tokoh dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang dikemas bersamaan dengan diskusi Publik di Kantor Dewan Adat Papua wilayah III Doberai, yang beralamat di Jalan Pendidikan, Kota Sorong, Jumat (4/4/2025).
Kegiatan ini berlangsung dengan antusiasme tinggi, saling tanya jawab dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan itu, sangat menarik untuk disimak.
Sosialisasi empat pilar yang dilakukan saya sebagai anggota DPD RI, sekaligus anggota MPR RI, melakukan sosialisasi empat pilar kepada masyarakat,dan juga masyarakat dari berbagai komponen organisasi,diantaranya, organisasi perempuan adat, organisasi pemuda, mahasiswa, semua sudah memberikan masukan, untuk bagaimana kita melindungi Papua ini dari bahaya masalah-masalah, seperti pendidikan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan juga masalah perempuan, anak, posisi-posisi strategis yang orang Papua merasa bahwa mulai terancam di atas tanahnya sendiri.
Ketika ditanyakan terkait apa saja yang sudah menjadi terobosannya saat kunjungan ke daerah pemilihan senator asal Papua Barat Daya ini, mengatakan
Sosialisasi yang dilakukan oleh setiap anggota DPD RI ke daerah pemilihan masing-masing sudah dijadwalkan, oleh kesekjenan di lembaga DPD RI.
“Sosialisasi kita itu ada jadwal yang sudah dibuat dari Kesekjenan DPR RI, MPR RI, jadi itu kita turun ke daerah itu ketika ada reses atau kunjungan, kunjungan daerah pemilihan. Jadi kita tidak bisa main turun-turun saja begitu, kecuali adalah masalah yang sangat mendesak atau insidentil,kita juga jalan sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat,” jelas Paul.
Lebih lanjut Paul menjelaskan fungsi dari DPD RI ialah melakukan fungsi kontrol, monitoring serta pengawasan dan evaluasi, serta memberikan pernyataan pernyataan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Posisi kita sebagai anggota DPR RI,
MPR RI, itu sebagai pengawas, melakukan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan memberikan pernyataan, pertanyaan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Jadi sebagai anggota DPR RI, itu kita ada di parlemen. Parlemen itu artinya orang yang ribut ribut untuk hak-hak masyarakat, untuk aspirasi masyarakat,dan itu yang sudah saya lakukan,” ucapnya.
Aspirasi masyarakat yang sudah diperjuangkan adalah, membatalkan program transmigrasi perpindahan 3 juta penduduk ke Papua, serta rencana pemerintah mengambil alih 3,1 juta hektar tanah adat serta pendidikan gratis.
“Di antaranya adalah masalah transmigrasi, 3 juta penduduk transmigrasi yang ke Papua, dan pemerintah mengambil alih 3,1 juta hektar tanah adat akhirnya dibatalkan serta Pendidikan gratis,itu perjuangan saya di DPR RI.
Karena kalau ada wakil rakyat yang ribut di pusat, otomatis di atas akan atur untuk turunannya ke bawah. Aspirasi yang sudah dijawab yaitu pendidikan gratis untuk kita Papua Barat Daya,yang selama ini kita perjuangkan puluhan tahun baru terjadi di tahun 2025 ini,” kata Paul.
Dirinya mengapresiasi Gubernur Papua Barat Daya dan Walikota Sorong yang sudah mencanangkan program pendidikan gratis di Papua Barat Daya dan kota Sorong.
“Kita juga mengapresiasi Bapak
Gubernur Papua Barat Daya, dan Pak Walikota Kota Sorong, karena sudah mencanangkan program pendidikan gratis di Papua Barat Daya dan di kota Sorong.
Itu atas perjuangan saya sebagai anggota DPR RI dari Papua Barat Daya,” imbuhnya.
Ia menyebut, ke depan masih ada lagi yang harus diperjuangkan, yaitu masalah kesehatan dan lapangan pekerjaan.
“Kita harus datangkan kantor-kantor BUMN di daerah dan juga datangkan investasi-investasi yang membuka puluhan ribu lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah Papua Barat Daya, terutama di Kota Sorong sebagai kota provinsi itu bermasalah terus karena kurangnya lapangan pekerjaan,” pungkasnya.
