RAJA AMPAT, DetikPapua.Net– Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di kawasan wisata perairan Misol, Kabupaten Raja Ampat, menjadi perhatian setelah sebuah video yang memperlihatkan ketegangan antara seorang pemandu wisata (tour guide) dengan seseorang yang diduga melakukan pungutan di wilayah perairan tersebut beredar melalui media sosial Facebook.
Video tersebut diunggah oleh akun Facebook Timotius Arnold Jr. pada Sabtu (07/11/2026). Dalam rekaman berdurasi sekitar satu menit (00:00–01:00), terlihat seorang pemandu wisata terlibat adu argumen dengan seseorang yang diduga meminta pungutan terhadap kapal wisata yang sedang membawa wisatawan di kawasan perairan Misol.
Dalam rekaman tersebut, pemandu wisata menyampaikan keberatan karena merasa telah melakukan pembayaran melalui BLUD dan di Waisai. Bahkan, ia menyebut telah membayar sebesar Rp1 juta untuk satu kali kegiatan menjangkar kapal. Namun, menurut keterangannya dalam video, masih ada pihak lain yang diduga meminta pungutan dan menyampaikan ancaman terhadap rombongan wisatawan yang dibawanya.
“Ini dia mengancam, Pak. Ini turis-turis ini. Dia mengancam, kita sudah bayar di BLUD, kita sudah bayar di Waisai, kita sudah bayar di dia Rp1 juta satu kali jangkar, dan ini dia ancam kita punya tamu,” demikian pernyataan pemandu wisata dalam rekaman video tersebut.
Dalam percakapan itu juga terdengar pernyataan, “Nanti kau bertanggung jawab dengan Bupati, ya,” yang semakin memperlihatkan ketegangan antara kedua pihak.
Tidak hanya itu, dalam rekaman video tersebut, pemandu wisata terlihat berupaya menanyakan nama lengkap orang yang diduga melakukan pungutan. Namun, orang tersebut tidak memberikan keterangan identitas secara lengkap. Bahkan, orang yang bersangkutan sempat mengarahkan ponsel miliknya ke arah wisatawan yang berada di kapal, sehingga situasi dalam video terlihat semakin tegang.
Selain itu, dalam rekaman tersebut terlihat sebuah perahu yang bertuliskan ALLSTAR 28, yang diduga digunakan oleh orang yang terlibat dalam adu argumen tersebut. Keberadaan perahu ini diharapkan dapat menjadi salah satu petunjuk bagi pihak berwenang untuk menelusuri identitas pemilik maupun pihak yang mengoperasikannya. Namun, keterkaitan perahu tersebut dengan dugaan pungutan masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.
Dalam percakapan lainnya, pemandu wisata juga menyampaikan bahwa kehadiran wisatawan turut memperkenalkan destinasi wisata setempat kepada masyarakat luas. Ia berharap masyarakat dapat melihat pariwisata sebagai peluang ekonomi bersama, bukan justru menjadi sumber konflik antara pelaku wisata dan pihak-pihak yang beraktivitas di kawasan tersebut.
Menanggapi dugaan kejadian tersebut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kepolisian, serta Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Raja Ampat, termasuk tokoh adat dan kalangan pemuda-pemudi, diminta segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan tersebut.
Penanganan perlu dilakukan melalui pemeriksaan dan klarifikasi terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk memastikan legalitas setiap pungutan di kawasan wisata perairan Misol, siapa yang berwenang menariknya, dasar hukum, serta mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban pembayaran tersebut. Identitas orang yang bersangkutan dan keterkaitan perahu bertuliskan ALLSTAR 28 juga perlu ditelusuri agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat.
Apabila dugaan pungutan liar dan tindakan intimidasi terhadap pelaku wisata maupun wisatawan terbukti, aparat penegak hukum diharapkan mengambil langkah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persoalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat berdampak buruk terhadap citra pariwisata Raja Ampat yang selama ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata bahari unggulan. Konflik semacam ini berpotensi merugikan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengelola resort dan homestay, pelaku usaha Liveaboard (LOB), pemandu wisata, hingga masyarakat adat dan masyarakat Raja Ampat secara keseluruhan.
Karena itu, diperlukan koordinasi dan dialog bersama antara pemerintah daerah, BLUD, kepolisian, LMA, tokoh adat, pemuda-pemudi, serta para pelaku usaha pariwisata untuk mencari solusi yang adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat setempat maupun wisatawan.
Raja Ampat adalah rumah bersama dan pariwisata merupakan sumber penghidupan banyak masyarakat. Karena itu, seluruh pihak diharapkan menjaga keamanan, kenyamanan, serta kepastian aturan di kawasan wisata agar tidak muncul persoalan yang dapat menghambat perkembangan pariwisata di Kabupaten Raja Ampat.
