SORONG, DetikPapua.Net— Forum Solidaritas Peduli Masyarakat Pegunungan Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya (PBD), mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum pengurus Rukun Keluarga Besar Pegunungan Tengah (RKBPT) serta oknum pegawai Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Sorong yang diduga memiliki keterkaitan dengan persoalan pengelolaan dana Otonomi Khusus (Otsus). Minggu (01/11/2026).
Desakan tersebut disampaikan Ketua Forum Solidaritas Peduli Masyarakat Pegunungan Kota Sorong, Miton Wenda. Ia meminta agar penggunaan dana hibah Otsus yang diperuntukkan bagi masyarakat Papua di Kota Sorong ditelusuri secara transparan, objektif, dan menyeluruh.
Miton menjelaskan, dalam pemberitaan sebelumnya di media ini, kepala Badan Kesbangpol Kota Sorong Hendrikus Momot, mengakui bahwa dana hibah yang diberikan kepada RKBPT merupakan murni dana Otsus yang diperuntukkan bagi masyarakat Papua di Kota Sorong.
Berdasarkan keterangan tersebut, besaran dana hibah yang disampaikan mencapai Rp60 juta untuk suku-suku kecil dan Rp70 juta untuk suku-suku besar. Dengan adanya alokasi anggaran tersebut, Forum Solidaritas mempertanyakan mekanisme pengelolaan, penyaluran, serta pertanggungjawaban penggunaan dana agar benar-benar tepat sasaran dan sesuai peruntukannya.
” Dana Otsus merupakan anggaran khusus yang diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Karena itu, pengelolaannya harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai anggaran yang seharusnya dinikmati masyarakat justru disalahgunakan oleh oknum tertentu,” tegas Miton Wenda.
Ia juga meminta APH agar tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap oknum pengurus RKBPT, tetapi turut menelusuri dugaan keterlibatan oknum pegawai Kesbangpol Kota Sorong apabila ditemukan indikasi atau bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka dalam persoalan pengelolaan dana hibah tersebut.
Lebih lanjut, Forum Solidaritas Peduli Masyarakat Pegunungan Kota Sorong mengecam apabila dalam penggunaan anggaran hibah Otsus tersebut ditemukan adanya ketidaktepatan sasaran, penyimpangan, ataupun penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
“Apabila penggunaan anggaran ini tidak tepat sasaran dan ditemukan penyimpangan, kami dari Forum Solidaritas tidak akan tinggal diam. Kami siap melakukan aksi demonstrasi di Kantor Kesbangpol Kota Sorong untuk meminta pertanggungjawaban dan kejelasan terkait penggunaan dana Otsus tersebut,” tegasnya.
Menurut Miton, langkah tersebut merupakan bentuk kepedulian dan tanggung jawab moral Forum Solidaritas dalam mengawal penggunaan dana Otsus agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Forum Solidaritas berharap Pemerintah Kota Sorong, khususnya Kesbangpol, dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyaluran dan penggunaan dana hibah tersebut. APH juga diminta segera menindaklanjuti informasi serta bukti yang tersedia melalui proses pemeriksaan secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
