Jakarta, Detikpapua.Net – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) RI menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Triwulan III Tahun Anggaran 2026 sekaligus sosialisasi rencana program kerja Subdirektorat Penguatan Kapasitas Lembaga dan Literasi Pencegahan, yang berlangsung di Hotel Grand Mercure Harmony Jakarta, pada 6–8 Oktober 2026. Kegiatan ini diikuti oleh pengurus dan anggota dari 36 FKPT Provinsi serta 3 FKPT Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, baik hadir langsung maupun melalui jalur daring.
Kepala BNPT RI, Komjen. Pol. (Purn.) Eddy Hartono, dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa ancaman terorisme saat ini tidak lagi berupa tindak kekerasan fisik semata, namun paham ekstremisme berbasis kekerasan semakin menyebar melalui media sosial, jaringan komunikasi tertutup, dan interaksi sosial di tingkat lokal. Oleh karena itu, pencegahan tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh satu lembaga saja.
“Di sinilah FKPT memegang peran strategis sebagai wadah koordinasi dan kolaborasi di daerah yang menjembatani kebijakan nasional dengan kondisi nyata di masyarakat,” ujar Eddy Hartono.
Kegiatan ini bertujuan mengevaluasi kualitas pelaksanaan program dan koordinasi FKPT, memetakan capaian serta hambatan di daerah, membangun kesamaan persepsi bahwa pencegahan terorisme dilakukan secara edukatif, persuasif, partisipatif, dan inklusif, serta menyusun dasar kebijakan dan rencana kerja tahun berikutnya. Dari 41 FKPT yang diundang, 31 FKPT Provinsi dan 3 FKPT Kabupaten/Kota hadir langsung, sementara 5 FKPT berhalangan hadir terkendala kondisi cuaca dan kegiatan di daerah masing-masing.
Laporan Kinerja FKPT Papua Barat Daya
Dalam forum tersebut, Dr. Sellvyana Sangkek, S.E., M.Si. selaku Ketua FKPT Provinsi Papua Barat Daya, memaparkan laporan lengkap evaluasi dan implementasi program kerja pencegahan terorisme di wilayahnya. Sebagai Daerah Otonom Baru (DOB), Papua Barat Daya menghadapi tantangan sosiologis dan keamanan yang kompleks, sehingga FKPT setempat mengusung pendekatan lunak (soft approach) berbasis kearifan lokal sebagai strategi utama pencegahan.
Seluruh program kerja dirancang terintegrasi dalam lima bidang utama:
- Bidang Agama, Sosial, dan Budaya
Menguatkan moderasi beragama serta mengampanyekan filosofi lokal “Kitorang Basudara” sebagai benteng kerukunan. Melalui forum Rembuk Kebangsaan, tokoh agama dan adat bersepakat aktif memantau dan menolak masuknya ideologi radikal. - Bidang Pemuda dan Pendidikan
Menjalankan program Sekolah Damai serta pembentukan Agen Perdamaian Muda di sekolah dan perguruan tinggi se-Sorong Raya, melahirkan komunitas pemuda yang aktif menyebarkan nilai toleransi dan persatuan. - Bidang Perempuan dan Anak
Menguatkan ketahanan keluarga melalui program Perempuan Agen Perdamaian serta edukasi pola asuh digital, membekali para ibu mengenali tanda-tanda awal paparan paham radikal dalam keluarga. - Bidang Media Massa, Hukum, dan Humas
Mengampanyekan semboyan “Saring Sebelum Sharing”, melatih jurnalis dan kreator lokal menghasilkan konten perdamaian, serta memperluas narasi positif di ruang publik digital. - Bidang Penelitian dan Pengkajian
Melakukan pemetaan indeks kerentanan radikalisme di enam wilayah administrasi Papua Barat Daya, menyediakan data dasar yang akurat bagi penyusunan kebijakan pencegahan berbasis fakta lapangan.
Capaian, Kendala, dan Langkah ke Depan
Dr. Sellvyana melaporkan bahwa seluruh target kuantitatif dan kualitatif pada Triwulan III TA 2026 berhasil tercapai, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi serta penyerapan anggaran yang akuntabel. Keberhasilan ini didukung model kolaborasi Tiga Pilar: Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan (Densus 88 AT, TNI, Polri), serta Lembaga Masyarakat Adat dan Tokoh Agama.
Kendala utama yang dihadapi adalah kondisi geografis wilayah kepulauan dan pedalaman yang luas, serta keterbatasan infrastruktur internet di beberapa daerah terpencil. Untuk Triwulan IV, FKPT Papua Barat Daya akan memperkuat jejaring tokoh adat lokal untuk menjangkau wilayah terpencil sekaligus memastikan seluruh sisa program tahun anggaran berjalan tuntas tepat waktu.
“Pencegahan terorisme tidak cukup dengan pendekatan keamanan semata, tetapi harus dibarengi dengan pendekatan kesejahteraan, pendidikan, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah masyarakat,” tegas Dr. Sellvyana.
Hasil pertemuan ini diharapkan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga setiap program pencegahan terorisme di daerah dapat terus selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus menjaga Papua Barat Daya tetap aman, damai, dan sejahtera.
